Alot, Ini Kendala yang Membuat Tol Cinere-Jagorawi Tak juga Rampung
Jum'at, 02 November 2018 - 23:58 WIB
Alot, Ini Kendala yang Membuat Tol Cinere-Jagorawi Tak juga Rampung
A
A
A
DEPOK - Penyelesaian pengerjaan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) ternyata masih alot. Sebab hingga kini masih terdapat dua persen lahan warga yang belum dibebaskan oleh pemerintah.
Dua persen lahan itu ada di pengerjaan Cijago tahap II sepanjang 5,5 KM yang terbagi dalam dua seksi. Seksi 2A Margonda-Cisalak sepanjang 3,5 kilometer dan Seksi 2B Kukusan-Margonda sepanjang 2 kilometer. Dua persen Lahan yang belum di bebaskan tersebut berada di Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya di sektor 2A, dan seksi 2B Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok.
Di lokasi terlihat bahwa alat berat sedang mengeruk tanah. Namun tidak semua tanah bisa diratakan karena masih ada beberapa lahan milik warga yang belum bisa diratakan. "Iya mas masih ada lahan warga yang belum dibebaskan, mereka masih deal - dealan, jadi pengerjaan proyek juga terganjal," kata Tino, seorang warga setempat.
Menurutnya, proses pembebasan lahan untuk lahan untuk warga yang masih bertahan tersebut cukup alot, karena belum ada titik temu masalah penetapan harga. "Warga masih tetap dengan harga uang diinginkan, sedangkan pemerintah juga enggak mau kalah," tukasnya.
Karena proses pembebasan lahan yang alot tersebut membuat pengerjaan proyek molor. Bahkan tiga bulan lalu sempat tidak ada pengerjaan. Proyek baru dilanjutkan sekitar dua pekan lalu setelah warga setuju rumahnya dibongkar. "Baru dikerjain lagi dua pekan lalu. Sebelumnya sempat mandek," ucapnya.
Juhardi, warga lainnya mengaku setuju lahannya dibebaskan setelah ada kesepakatan harga. Harga tanah yang diberikan pihak BPN pun bervariasi.
"Lahan milik saya 100 meter, disetujui per meternya Rp10 juta, namun ini sebetulnya harga tahun 2015 yang diproses tahun 2018 ini. Memang bervariatif, untuk masalah harga ini tergantung letak lahan kebetulan yang saya ada di bagian depan," paparnya.
Hanya saja dia mengeluhkan mengenai masalah proses pencairan dana lahan, yang menurutnya terlalu berbelit-belit. "Jadi, prosesnya itu terlalu lama dan bertele-tele, saya harus mondar-mandir urus berkas hingga akhirnya nanti akan divalidasi lalu ada beberapa proses lainnya sampai akhirnya cair," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Sutanto mengatakan, pihaknya melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cijago sesuai prosedur. Bahkan sudah dilakukan musyawarah berdasarkan peraturan pemerintah.
Musyawarah digelar sesuai Perpres Nomor 17/2012 dan Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah dengan sistem musyawarah bentuk. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam musyawarah karena harganya ditentukan tim appraisal.
"Sudah sesuai aturan baru Perpres Nomor 17/2012 dan UU Nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah. Jadi setelah ada nilai dari tim appraisal, sayangnya ini belum dipahami warga," katanya.
Jika warga keberatan dengan nilai yang ditetapkan appraisal, dia mempersilakan menggugat ke Pengadilan Negeri Depok dengan waktu yang sudah ditetapkan. Tapi, jika menerima uangnya, sudah dikonsinyasikan di PN Depok.
Dia membantah tidak ada kadaluarsa dalam penetapan harga appraisal. Lantaran harga yang sudah ditetapkan oleh tim appraisal sudah berkekuatan hukum.
"Jika harga tak sesuai, PN akan menambahkan nilai harga pada putusan pengadilan, jadi musyawarah, bukan tawar-menawar harga," pungkasnya.
Dua persen lahan itu ada di pengerjaan Cijago tahap II sepanjang 5,5 KM yang terbagi dalam dua seksi. Seksi 2A Margonda-Cisalak sepanjang 3,5 kilometer dan Seksi 2B Kukusan-Margonda sepanjang 2 kilometer. Dua persen Lahan yang belum di bebaskan tersebut berada di Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya di sektor 2A, dan seksi 2B Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok.
Di lokasi terlihat bahwa alat berat sedang mengeruk tanah. Namun tidak semua tanah bisa diratakan karena masih ada beberapa lahan milik warga yang belum bisa diratakan. "Iya mas masih ada lahan warga yang belum dibebaskan, mereka masih deal - dealan, jadi pengerjaan proyek juga terganjal," kata Tino, seorang warga setempat.
Menurutnya, proses pembebasan lahan untuk lahan untuk warga yang masih bertahan tersebut cukup alot, karena belum ada titik temu masalah penetapan harga. "Warga masih tetap dengan harga uang diinginkan, sedangkan pemerintah juga enggak mau kalah," tukasnya.
Karena proses pembebasan lahan yang alot tersebut membuat pengerjaan proyek molor. Bahkan tiga bulan lalu sempat tidak ada pengerjaan. Proyek baru dilanjutkan sekitar dua pekan lalu setelah warga setuju rumahnya dibongkar. "Baru dikerjain lagi dua pekan lalu. Sebelumnya sempat mandek," ucapnya.
Juhardi, warga lainnya mengaku setuju lahannya dibebaskan setelah ada kesepakatan harga. Harga tanah yang diberikan pihak BPN pun bervariasi.
"Lahan milik saya 100 meter, disetujui per meternya Rp10 juta, namun ini sebetulnya harga tahun 2015 yang diproses tahun 2018 ini. Memang bervariatif, untuk masalah harga ini tergantung letak lahan kebetulan yang saya ada di bagian depan," paparnya.
Hanya saja dia mengeluhkan mengenai masalah proses pencairan dana lahan, yang menurutnya terlalu berbelit-belit. "Jadi, prosesnya itu terlalu lama dan bertele-tele, saya harus mondar-mandir urus berkas hingga akhirnya nanti akan divalidasi lalu ada beberapa proses lainnya sampai akhirnya cair," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Sutanto mengatakan, pihaknya melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cijago sesuai prosedur. Bahkan sudah dilakukan musyawarah berdasarkan peraturan pemerintah.
Musyawarah digelar sesuai Perpres Nomor 17/2012 dan Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah dengan sistem musyawarah bentuk. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam musyawarah karena harganya ditentukan tim appraisal.
"Sudah sesuai aturan baru Perpres Nomor 17/2012 dan UU Nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah. Jadi setelah ada nilai dari tim appraisal, sayangnya ini belum dipahami warga," katanya.
Jika warga keberatan dengan nilai yang ditetapkan appraisal, dia mempersilakan menggugat ke Pengadilan Negeri Depok dengan waktu yang sudah ditetapkan. Tapi, jika menerima uangnya, sudah dikonsinyasikan di PN Depok.
Dia membantah tidak ada kadaluarsa dalam penetapan harga appraisal. Lantaran harga yang sudah ditetapkan oleh tim appraisal sudah berkekuatan hukum.
"Jika harga tak sesuai, PN akan menambahkan nilai harga pada putusan pengadilan, jadi musyawarah, bukan tawar-menawar harga," pungkasnya.
(thm)
