Ramah Disabilitas, Bupati Klungkung Jadi Pemateri di Kemenaker
Ramah Disabilitas, Bupati Klungkung Jadi Pemateri di Kemenaker
A
A
A
JAKARTA - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjadi narasumber Seminar dan Expo Tenaga Kerja Disabilitas Produktif 2018 di kantor kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Jakarta, Selasa 30 Oktober 2018.
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri menghadiri sekaligus membuka acara yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada 3 Desember 2018. HDI tahun ini bertema "Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas" yang merupakan harapan Kemnaker terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di sektor industri.
Terpilihnya Bupati Suwirta sebagai satu-satunya kepala daerah yang diundang Menteri Hanif bukan tanpa alasan. Sebab, Bupati Suwirta telah fokus pada pengembangan potensi penyandang disabilitas sejak tahun 1994.
Suwirta menuturkan, sejak 1994 saat menjadi manajer koperasi sudah banyak mempekerjakan karyawan dengan disabilitas. Ketika menjabat sebagai kepala daerah pada 2014, dia menduplikasi kebijakan koperasi ke tingkat kabupaten.
“Penyandang disabilitas tetap memiliki potensi untuk hidup sejahtera. Jika pemerintah bisa mendorong semua sektor untuk memperkerjakan penyandang disabilitas, maka saya yakin tingkat kemiskinan pun dapat menurun," ungkap Bupati Suwirta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (31/10/2018).
Sesuai Undang-Undang No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1% penyandang difabel dari total pekerjanya. Sedangkan perusahaan BUMN/BUMD sebanyak 2%. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-undang No 13/2003.
"Kami melakukan pemetaan terhadap penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pada tahun 2018, dari 1.640 penyandang disabilitas kami seleksi yang masih pada usia produktif, lalu kami beri pelatihan dan 19 diantaranya telah bekerja di lingkungan pemerintah dan sisanya kami dorong bekerja di sektor swasta," ujar Suwirta.
Dia mengatakan, perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan. "Sudah saatnya semua pihak baik pemerintah maupun swasta memperkuat komitmen dan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Mereka harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa bekerja, berkarya, dan berkontribusi untuk negeri," papar Suwirta.
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi program yang telah dilakukan Pemkab Klungkung. “Saya sangat mendukung langkah yang telah dilakukan oleh Bupati Suwirta, saya berharap kepala daerah lainnya bisa terinspirasi dan menduplikasi apa yang telah dilakukan oleh Bupati Suwirta terutama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas,” ujar Hanif Dhakiri.
Hadir dalam seminar tersebut, Dirjen Binapenta dan PKK Maruli A Hasoloan, Dirjen Binwasnaker Sugeng Priyanto, Kepala Barenbang Khairul Anwar, Dirjen PHI Jamsos Haiyani Rumondang, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bappenas, dan 200 tenaga kerja disabilitas produktif.
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri menghadiri sekaligus membuka acara yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada 3 Desember 2018. HDI tahun ini bertema "Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas" yang merupakan harapan Kemnaker terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di sektor industri.
Terpilihnya Bupati Suwirta sebagai satu-satunya kepala daerah yang diundang Menteri Hanif bukan tanpa alasan. Sebab, Bupati Suwirta telah fokus pada pengembangan potensi penyandang disabilitas sejak tahun 1994.
Suwirta menuturkan, sejak 1994 saat menjadi manajer koperasi sudah banyak mempekerjakan karyawan dengan disabilitas. Ketika menjabat sebagai kepala daerah pada 2014, dia menduplikasi kebijakan koperasi ke tingkat kabupaten.
“Penyandang disabilitas tetap memiliki potensi untuk hidup sejahtera. Jika pemerintah bisa mendorong semua sektor untuk memperkerjakan penyandang disabilitas, maka saya yakin tingkat kemiskinan pun dapat menurun," ungkap Bupati Suwirta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (31/10/2018).
Sesuai Undang-Undang No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1% penyandang difabel dari total pekerjanya. Sedangkan perusahaan BUMN/BUMD sebanyak 2%. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-undang No 13/2003.
"Kami melakukan pemetaan terhadap penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pada tahun 2018, dari 1.640 penyandang disabilitas kami seleksi yang masih pada usia produktif, lalu kami beri pelatihan dan 19 diantaranya telah bekerja di lingkungan pemerintah dan sisanya kami dorong bekerja di sektor swasta," ujar Suwirta.
Dia mengatakan, perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan. "Sudah saatnya semua pihak baik pemerintah maupun swasta memperkuat komitmen dan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Mereka harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa bekerja, berkarya, dan berkontribusi untuk negeri," papar Suwirta.
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi program yang telah dilakukan Pemkab Klungkung. “Saya sangat mendukung langkah yang telah dilakukan oleh Bupati Suwirta, saya berharap kepala daerah lainnya bisa terinspirasi dan menduplikasi apa yang telah dilakukan oleh Bupati Suwirta terutama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas,” ujar Hanif Dhakiri.
Hadir dalam seminar tersebut, Dirjen Binapenta dan PKK Maruli A Hasoloan, Dirjen Binwasnaker Sugeng Priyanto, Kepala Barenbang Khairul Anwar, Dirjen PHI Jamsos Haiyani Rumondang, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bappenas, dan 200 tenaga kerja disabilitas produktif.
(wib)
Explore More