32 Pemda di Jateng Raih WTP, Ganjar Ingatkan Celah Korupsi Era Digital
32 Pemda di Jateng Raih WTP, Ganjar Ingatkan Celah Korupsi Era Digital
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi peringatan kepada kepala daerah untuk mewaspadai celah korupsi di era digital. Hal tersebut disampaikan saat dirinya menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Hotel Novotel Semarang, Rabu (31/10/2018).
Penghargaan tersebut diberikan kepada 32 pemerintah daerah di Jawa Tengah berdasarkan pada akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah. Masing-masing adalah Pemprov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Magelang, Kab Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Grobogan, Sragen, Karanganyar, Tegal, Blora, Pemalang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Pati, Jepara, Magelang, Batang, Kebumen, Demak, Kudus, Kendal, Sukoharjo, Purbalingga, Boyolali, Wonogiri, Pekalongan dan Banyumas.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng, Sulaimansyah.
"Saya senang dan bangga karena ada perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang makin hari makin jadi style. Seolah kalau belum memperoleh WTP, punya beban tinggi," katanya.
Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target. Jika selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government, maka harus diubah menjadi clean government. Karena clean government yang diharapkan masyarakat saat ini.
"Kita harus belajar dan berbagai. Saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia. Mau tidak kita melakukan itu? Satu persatu catatan dari Kemenkeu kita perbaiki," katanya.
Untuk menciptakan clean government, menurut Ganjar, memang berat karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi. Terlebih saat ini ruang-ruang tindak koruptif juga semakin mengikuti perkembangan zaman era digital. Dia mencontohkan, untuk menghindari korupsi beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog, namun itu pun masih terbuka celah untuk korupsi.
"Kita harus melakukan pertaubatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem. E-katalog itu membantu, tapi sudah ada yabg menemukan cara terbaik korupsi dari e-katalog, yaitu lewat komunikasi bawah tangan. Maka jaga diri, spiritualitas, ingat keluarga," katanya.
Peluang korupsi lainnya, kata Ganjar, berada pada ranah jualan izin, jualan jabatan, ngakali, bersekongkol yanh biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan anggota DPRD. "Melencengnya anggota legislatif itu jika ikut bekerja pada ranah eksekutif," ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil DJPb Jateng Sulaimansyah mengatakan penghargaan ini sekaligus memperkuat sinergitas antarpemda dalam menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
"Karena bisa menilai langsung uang masyarakat ini untuk apa saja. Akan terbangun komitmen dan semangat bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Penghargaan tersebut diberikan kepada 32 pemerintah daerah di Jawa Tengah berdasarkan pada akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah. Masing-masing adalah Pemprov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Magelang, Kab Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Grobogan, Sragen, Karanganyar, Tegal, Blora, Pemalang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Pati, Jepara, Magelang, Batang, Kebumen, Demak, Kudus, Kendal, Sukoharjo, Purbalingga, Boyolali, Wonogiri, Pekalongan dan Banyumas.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng, Sulaimansyah.
"Saya senang dan bangga karena ada perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang makin hari makin jadi style. Seolah kalau belum memperoleh WTP, punya beban tinggi," katanya.
Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target. Jika selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government, maka harus diubah menjadi clean government. Karena clean government yang diharapkan masyarakat saat ini.
"Kita harus belajar dan berbagai. Saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia. Mau tidak kita melakukan itu? Satu persatu catatan dari Kemenkeu kita perbaiki," katanya.
Untuk menciptakan clean government, menurut Ganjar, memang berat karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi. Terlebih saat ini ruang-ruang tindak koruptif juga semakin mengikuti perkembangan zaman era digital. Dia mencontohkan, untuk menghindari korupsi beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog, namun itu pun masih terbuka celah untuk korupsi.
"Kita harus melakukan pertaubatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem. E-katalog itu membantu, tapi sudah ada yabg menemukan cara terbaik korupsi dari e-katalog, yaitu lewat komunikasi bawah tangan. Maka jaga diri, spiritualitas, ingat keluarga," katanya.
Peluang korupsi lainnya, kata Ganjar, berada pada ranah jualan izin, jualan jabatan, ngakali, bersekongkol yanh biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan anggota DPRD. "Melencengnya anggota legislatif itu jika ikut bekerja pada ranah eksekutif," ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil DJPb Jateng Sulaimansyah mengatakan penghargaan ini sekaligus memperkuat sinergitas antarpemda dalam menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
"Karena bisa menilai langsung uang masyarakat ini untuk apa saja. Akan terbangun komitmen dan semangat bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah," katanya.
(amm)
Explore More