Alotnya Pengambilalihan Fasum dan Fasos Perumahan Mewah di Depok
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 17:12 WIB
Alotnya Pengambilalihan Fasum dan Fasos Perumahan Mewah di Depok
A
A
A
DEPOK - Proses pengambilalihan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Perumahan Aruba masih berjalan alot. Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah melayangkan surat peringatan ketiga (SP3), namun pengembang perumahan mewah di Pancoran Mas itu tak juga bersedia menyerahkan fasum dan fasosnya ke Pemkot Depok.
SP3 sudah dikirimkan Pemkot Depok kepada pengembang pada 3 Oktober 2018. Namun sampai saat ini belum ada proses penyerahan dari pengembang ke pemerintah daerah. Padahal warga setempat sudah meminta agar pengembang melakukan penyerahan fasum dan fasos sejak lama.
Kasus ini pun menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok yang turun tangan untuk memediasi. Hari ini dijadwalkan antara pengembang, warga, dan Pemkot Depok, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sayangnya proses mediasi gagal terlaksana karena ada ketidaksepakatan antara warga dan pengembang.
"Dalam surat undangan tersebut tertera tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Setelah negosiasi pihak pemkot dan kepolisian memperbolehkan hanya tiga warga uang yang membawa. Ini untuk dokumentasi warga," ujar Wahyu Hargono, kuasa hukum warga Aruba, Sabtu (20/10/2018).
Ketika warga sudah sepakat namun pihak pengembang keberatan atas kesepakatan tersebut. Pengembang kemudian membatalkan sepihak pertemuan tersebut. "Padahal perangkat daerah dalam hal ini Sekda, Kepala BKD, dan Kasat Reskrim sudah ada di lokasi pertemuan. Namun pengembang ngotot dan arogan membatalkan sepihak karena ketidaksepahaman soal alat komunikasi," paparnya.
Menurut dia, warga sudah sangat menginginkan agar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) diserahkan pada Pemkot Depok. Namun belum diketahui pasti alasan dari pengembang menolaknya. "Kalau warga sendiri sih sudah siap dan sanggup untuk mengelola bahkan sudah ada proposal konsep pengelolaan versi warga dan pemkot juga sudah welcome," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana, mengatakan, pertemuan memang batal terlaksana karena alasan teknis. Namun informasi yang diterima pihaknya bahwa pengembang sudah bersedia menyerahkan PSU pada pemerintah.
"Nanti kita validasi dulu PSU-nya. Kita lakukan cek kelayakan terhadap PSU mereka. Kalau masih ada yang harus diperbaiki ya mereka perbaiki dulu," pungkasnya.
SP3 sudah dikirimkan Pemkot Depok kepada pengembang pada 3 Oktober 2018. Namun sampai saat ini belum ada proses penyerahan dari pengembang ke pemerintah daerah. Padahal warga setempat sudah meminta agar pengembang melakukan penyerahan fasum dan fasos sejak lama.
Kasus ini pun menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok yang turun tangan untuk memediasi. Hari ini dijadwalkan antara pengembang, warga, dan Pemkot Depok, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sayangnya proses mediasi gagal terlaksana karena ada ketidaksepakatan antara warga dan pengembang.
"Dalam surat undangan tersebut tertera tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Setelah negosiasi pihak pemkot dan kepolisian memperbolehkan hanya tiga warga uang yang membawa. Ini untuk dokumentasi warga," ujar Wahyu Hargono, kuasa hukum warga Aruba, Sabtu (20/10/2018).
Ketika warga sudah sepakat namun pihak pengembang keberatan atas kesepakatan tersebut. Pengembang kemudian membatalkan sepihak pertemuan tersebut. "Padahal perangkat daerah dalam hal ini Sekda, Kepala BKD, dan Kasat Reskrim sudah ada di lokasi pertemuan. Namun pengembang ngotot dan arogan membatalkan sepihak karena ketidaksepahaman soal alat komunikasi," paparnya.
Menurut dia, warga sudah sangat menginginkan agar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) diserahkan pada Pemkot Depok. Namun belum diketahui pasti alasan dari pengembang menolaknya. "Kalau warga sendiri sih sudah siap dan sanggup untuk mengelola bahkan sudah ada proposal konsep pengelolaan versi warga dan pemkot juga sudah welcome," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana, mengatakan, pertemuan memang batal terlaksana karena alasan teknis. Namun informasi yang diterima pihaknya bahwa pengembang sudah bersedia menyerahkan PSU pada pemerintah.
"Nanti kita validasi dulu PSU-nya. Kita lakukan cek kelayakan terhadap PSU mereka. Kalau masih ada yang harus diperbaiki ya mereka perbaiki dulu," pungkasnya.
(amm)
