Bandara Ngloram Beroperasi 2020, Pembebasan Lahan Dikebut
Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:58 WIB
Bandara Ngloram Beroperasi 2020, Pembebasan Lahan Dikebut
A
A
A
BLORA - Bupati Djoko Blora Nugroho menginginkan pembangunan fisik reaktivasi Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu bisa beroperasi pada 2020. Sebagai langkah percepatannya, Bupati dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah terkait pembebasan lahannya.
“Saya minta revisi masterplan pembangunan bandara segera dilakukan dalam pekan ini. Masterplan ini akan kita gunakan untuk dasar pelaksanaan pembebasan lahan bersama-sama dengan Pemprov Jawa Tengah,” tegasnya, Rabu (17/10/2018).
Dalam rapat yang dihadiri Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono, sebagai satuan pelaksana pembangunan Bandara Ngloram dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Bupati menginginkan pembebasan lahan bisa segera dilakukan.
“Mengingat ini sudah Oktober, maka langkah pembebasan lahan harus segera disusun bersama dengan Pemprov Jawa Tengah. Nanti tim dari Pemkab akan minta waktu untuk presentasi di hadapan Pak Gubernur,” lanjutnya.
Pasalnya saat ini lahan yang ada hanya bisa untuk perpanjangan landasan pacu, sehingga perlu pembebasan untuk akses jalan masuk dan terminal yang luasannya harus diperinci per tahapan dalam masterplan.
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono, menyampaikan agar bandara bisa didarati pesawat jenis ATR-72, minimal pada tahapan awal ini ada pembebasan lahan seluas 6,2 hektare.
“6,2 hektare ini bentuknya seperti apa dan posisinya bagaimana, harus dimasukkan dalam masterplan dahulu. Sehingga nanti dalam pembebasan lahannya bisa jelas. Karena pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab dan Pemprov,” ucapnya.
Dia pun menyampaikan bahwa pada 2019 nanti pihaknya dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo telah menganggarkan anggaran sebesar Rp40 milar dari APBN untuk melakukan overlay dan perpanjangan landasan. Sedangkan tahun ini sedang berlangsung proses pemagaran aset tanah bekas bandara lama.
“Saya minta revisi masterplan pembangunan bandara segera dilakukan dalam pekan ini. Masterplan ini akan kita gunakan untuk dasar pelaksanaan pembebasan lahan bersama-sama dengan Pemprov Jawa Tengah,” tegasnya, Rabu (17/10/2018).
Dalam rapat yang dihadiri Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono, sebagai satuan pelaksana pembangunan Bandara Ngloram dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Bupati menginginkan pembebasan lahan bisa segera dilakukan.
“Mengingat ini sudah Oktober, maka langkah pembebasan lahan harus segera disusun bersama dengan Pemprov Jawa Tengah. Nanti tim dari Pemkab akan minta waktu untuk presentasi di hadapan Pak Gubernur,” lanjutnya.
Pasalnya saat ini lahan yang ada hanya bisa untuk perpanjangan landasan pacu, sehingga perlu pembebasan untuk akses jalan masuk dan terminal yang luasannya harus diperinci per tahapan dalam masterplan.
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono, menyampaikan agar bandara bisa didarati pesawat jenis ATR-72, minimal pada tahapan awal ini ada pembebasan lahan seluas 6,2 hektare.
“6,2 hektare ini bentuknya seperti apa dan posisinya bagaimana, harus dimasukkan dalam masterplan dahulu. Sehingga nanti dalam pembebasan lahannya bisa jelas. Karena pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab dan Pemprov,” ucapnya.
Dia pun menyampaikan bahwa pada 2019 nanti pihaknya dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo telah menganggarkan anggaran sebesar Rp40 milar dari APBN untuk melakukan overlay dan perpanjangan landasan. Sedangkan tahun ini sedang berlangsung proses pemagaran aset tanah bekas bandara lama.
(wib)
