Catatan Setahun Kepemimpinan Anies, Jakarta Masih Butuh Terobosan
Catatan Setahun Kepemimpinan Anies, Jakarta Masih Butuh Terobosan
A
A
A
JAKARTA - Hari ini, 16 Oktober 2017, Anies Baswedan resmi memimpin Jakarta setelah dilantik di Istana Negara oleh Presiden Jokowi sebagai gubernur. Selama setahun perjalanan Anies memimpin DKI Jakarta, banyak dinamika terjadi di tengah masyarakat menyusul adanya pro kontra dari kebijakan yang dijalankan.
Tuntutan dari sekelompok masyarakat dan elite politik terus mengalir yang menginginkan Anies bergerak cepat menunaikan janjinya saat kampanye. Namun di saat Anies merealisasikan janjinya, tak jarang muncul komentar miring dari sejumlah pihak.
Dalam setahun ini, sejumlah janji kampanye sudah dipenuhi Anies Baswedan. Walaupun jumlahnya memang belum signifikan dengan janji kampanyenya. Sekadar mengingatkan, terdapat 23 janji mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu kepada warga Jakarta saat kampanye. (Baca: Menanti Sederet Janji Anies-Sandi Membangun Jakarta).
Berdasarkan catatan SINDOnews, dalam setahun ini baru ada beberapa janji kampanye yang telah direalisasikan Anies Baswedan. Program-program yang telah direalisasikan itu, antara lain:
1. Penghentian Proyek Reklamasi
Salah satu kebijakan Anies yang paling banyak menarik perhatian publik adalah menghentikan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memulai penghentikan proyek reklamasi ini dengan menyegel 932 bangunan di Pulau D pada Kamis, 7 Juni 2018. Mempertegas kebijakan ini, Anies Baswedan pada 26 September 2018 selanjutnya mengumumkan pencabutan izin pembangunan 13 reklamasi.
Pencabutan izin pulau reklamasi ini dilakukan setelah Badan Pengelolaan Reklamasi melakukuan kajian konprehensif. Mengacu pada 23 janji Anies saat kampanye, penghentian reklamasi ini adalah point keenam, yang berbunyi “Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta”.
2. Rumah DP 0 Rupiah
Program Anies lainnya yang banyak menyita perhatian publik adalah program Rumah DP 0 Rupiah. Sejak awal Anies menjanjikan program ini berbagai kalangan ragu bisa terealiasi. Salah satu alasannya, sulit mencari lahan dengan ukuran yang pas dan harga murah.
Menjawab keraguan publik ini, Anies melakukan groundbreaking pembangunan Rumah DP nol rupiah di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 18 Januari 2018. Pada Jumat (12/10/2018) lalu, Anies secara resmi meluncurkan program Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village. Selain di Jakarta Timur, Rumah DP 0 Rupiah bakal dibangun di tiga wilayah DKI lainnya, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
3. Program OK OCE
One Kecamatan One Center of Entrepreneurship atau OK OCE merupakan salah satu program unggulan Anies bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Uno. Berdasarkan data yang dipublish website resmi OK OCE, per Oktober 2018 ini sudah 54.564 orang yang mendaftar menjadi peserta OK OCE. Kendati demikian, program unggulan Anies ini dinilai belum optimal. Sebab dari target 40 ribu pengusaha baru dalam setahun, kenyataannya baru 3.073 pengusaha yang mengantongi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pintu Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI.
4. Sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda.
Program ini awalnya diterjemahkan dalam program bernama OK Otrip. Mendekati 100 hari kerja, Anies bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Uno, merealisasikan salah satu janjinya, yakni meluncurkan program OK-Otrip di Balai Kota, tepatnya 14 Desember 2017. Namun, program ini dinilai masih kurang optimal.
Untuk menambah daya gedor program ini, Anies pada Senin (8/10/2018) lalu meluncurkan program bernama Jak Lingko. Program ini merupakan perbaikan dan pengembangan dari program OK Otrip. Dengan program ini seluruh operator angkutan kecil menjadi sebuah jaringan dengan Transjakarta. Kini, masih butuh pembuktian komitmen dari Pemprov DKI dan seluruh moda transportasi yang terlibat.
5. Penataan PKL Tanah Abang
Penataan PKL Tanah Abang sebenarnya bukan bagian dari janji kampanye Anies. Namun setelah dilantik, Anies melakukan penataan PKL di kawasan Tanah Abang mengingat kawasan ini banyak mendapat perhatian publik. Hal ini dimulai dengan penyediaan ratusan tenda bagi para PKL di Jalan Jatibaru. Namun kebijakan Anies ini mendapat kritikan karena menutup jalan. Bahkan akibat kebijakan ini Anies dilaporkan ke polisi.
Sebagai solusi, Pempov DKI kemudian membangun Jembatan Penyeberangan Multifungsi (JPM) atau skybridge Tanah Abang. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan soft launching skybridge Tanah Abang, Senin (15/10/2018) kemarin. Skybridge dibangun sepanjang 386,4 meter dengan lebar 12,6 meter. Skybridge mampu menampung hingga 446 pedagang. Tempat ini diprioritaskan bagi PKL Jalan Jatibaru.
Selain program-program menonjol tersebut, sebenarnya terdapat beberapa program yang telah dijalankan Anies, seperti penutupan tempat hiburan malam Alexis, penantaan perkampungan warga seperti Kampung Aquarium, memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus, memperbaiki kualitas layanan air bersih, dan penyediaan sarana bermain bagi warga di Lapangan Monas.
Akan tetapi, realisasi program Anies tersebut dianggap belum optimal karena masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Seperti program KJP plus, masih dikeluhkan sulitnya pencairan dana. Anies DKI juga dinilai belum banyak membuat terobosan untuk mengatasi persoalan yang paling mendapat perhatian publik, yakni kemacetan dan banjir.
Banjir hingga kini masih saja menghantui warga Ibu Kota. Bahkan setiap kali turun hujan, sejumlah ruas jalan langsung tergenang. Demikian juga persoalan kemacetan. Kebijakan perluasan ganjil genap yang diberlakukan saat Asian Games 2018 yang diperpanjang pada saat Asian Para Games, dan kini dilanjutkan hingga Desember 2018, dianggap masih perlu terobsan lain. Sebab faktanya, kebijakan ganjil genap di waktu pagi dan sore hanya merubah jam macet. Bila sebelum penerapan ganjil genap kemacetan terjadi saat pagi dan sore, kini kemacetan berada saat siang hari.
Pengamat transportasi, Leksmono Suryo Putranto, sebelumnya menuturkan, hal terpenting dari kebijakan ganjil genap adalah ketersediaan angkutan umum. "Kalau ruas jalan ganjil genap belum terlayani angkutan umum, meski diberlakukan hanya pagi dan sore, sistem ganjil genap tidak akan efektif," tandasnya. (Baca juga: Ganjil Genap di Pagi dan Sore, Kemacetan di DKI Bergeser Siang Hari)
Fraksi Partai Demokrat dan PAN di DPRD DKI Jakarta juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk tidak cepat berpuas diri dengan capaian selama satahun ini. Ketua fraksi dari gabungan dua partai politik itu, Taufiqurrahman, menyampaikan, persoalan ibu kota ini sangat kompleks. (Baca juga: Setahun Memimpin Jakarta, Ini Keberhasilan Anies Baswedan versi PKS)
Oleh karena itu, Anies harus menciptakan sebuah terobosan-terobosan baru agar kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kian dirasakan oleh masyarakat. "Diharapkan agar ada terobosan-terobosan baru," kata Taufiqurrahman, Selasa (16/10/2018), sebagaimana dikutip Okezone .
Salah satu masalah yang paling disorot oleh TAufiqurrahman adalah masalah kesehatan yang dianggap kurang dipikirkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Ada banyak masyarakat yang dilentarkan di rumah sakit milik Pemprov DKI hanya karena mereka tak memiliki biaya untuk berobat. Persoalan lain yaitu banyak penghuni rusun yang menunggak lalu mereka terancam akan diusir dari tempat huniannya.
Menurut dia, dengan modal keuasaan yang dimiliki oleh Anies, seharusnya bisa menghilangkan masalah-masalah tersebut dari lingkungan Jakarta. Ia berharap ke depannya tak ada lagi persoalan itu sehingga mewujudkan janji gubernur untuk membahagiakan warganya akan segera terealisasi.
Tuntutan dari sekelompok masyarakat dan elite politik terus mengalir yang menginginkan Anies bergerak cepat menunaikan janjinya saat kampanye. Namun di saat Anies merealisasikan janjinya, tak jarang muncul komentar miring dari sejumlah pihak.
Dalam setahun ini, sejumlah janji kampanye sudah dipenuhi Anies Baswedan. Walaupun jumlahnya memang belum signifikan dengan janji kampanyenya. Sekadar mengingatkan, terdapat 23 janji mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu kepada warga Jakarta saat kampanye. (Baca: Menanti Sederet Janji Anies-Sandi Membangun Jakarta).
Berdasarkan catatan SINDOnews, dalam setahun ini baru ada beberapa janji kampanye yang telah direalisasikan Anies Baswedan. Program-program yang telah direalisasikan itu, antara lain:
1. Penghentian Proyek Reklamasi
Salah satu kebijakan Anies yang paling banyak menarik perhatian publik adalah menghentikan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memulai penghentikan proyek reklamasi ini dengan menyegel 932 bangunan di Pulau D pada Kamis, 7 Juni 2018. Mempertegas kebijakan ini, Anies Baswedan pada 26 September 2018 selanjutnya mengumumkan pencabutan izin pembangunan 13 reklamasi.
Pencabutan izin pulau reklamasi ini dilakukan setelah Badan Pengelolaan Reklamasi melakukuan kajian konprehensif. Mengacu pada 23 janji Anies saat kampanye, penghentian reklamasi ini adalah point keenam, yang berbunyi “Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta”.
2. Rumah DP 0 Rupiah
Program Anies lainnya yang banyak menyita perhatian publik adalah program Rumah DP 0 Rupiah. Sejak awal Anies menjanjikan program ini berbagai kalangan ragu bisa terealiasi. Salah satu alasannya, sulit mencari lahan dengan ukuran yang pas dan harga murah.
Menjawab keraguan publik ini, Anies melakukan groundbreaking pembangunan Rumah DP nol rupiah di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 18 Januari 2018. Pada Jumat (12/10/2018) lalu, Anies secara resmi meluncurkan program Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village. Selain di Jakarta Timur, Rumah DP 0 Rupiah bakal dibangun di tiga wilayah DKI lainnya, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
3. Program OK OCE
One Kecamatan One Center of Entrepreneurship atau OK OCE merupakan salah satu program unggulan Anies bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Uno. Berdasarkan data yang dipublish website resmi OK OCE, per Oktober 2018 ini sudah 54.564 orang yang mendaftar menjadi peserta OK OCE. Kendati demikian, program unggulan Anies ini dinilai belum optimal. Sebab dari target 40 ribu pengusaha baru dalam setahun, kenyataannya baru 3.073 pengusaha yang mengantongi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pintu Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI.
4. Sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda.
Program ini awalnya diterjemahkan dalam program bernama OK Otrip. Mendekati 100 hari kerja, Anies bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Uno, merealisasikan salah satu janjinya, yakni meluncurkan program OK-Otrip di Balai Kota, tepatnya 14 Desember 2017. Namun, program ini dinilai masih kurang optimal.
Untuk menambah daya gedor program ini, Anies pada Senin (8/10/2018) lalu meluncurkan program bernama Jak Lingko. Program ini merupakan perbaikan dan pengembangan dari program OK Otrip. Dengan program ini seluruh operator angkutan kecil menjadi sebuah jaringan dengan Transjakarta. Kini, masih butuh pembuktian komitmen dari Pemprov DKI dan seluruh moda transportasi yang terlibat.
5. Penataan PKL Tanah Abang
Penataan PKL Tanah Abang sebenarnya bukan bagian dari janji kampanye Anies. Namun setelah dilantik, Anies melakukan penataan PKL di kawasan Tanah Abang mengingat kawasan ini banyak mendapat perhatian publik. Hal ini dimulai dengan penyediaan ratusan tenda bagi para PKL di Jalan Jatibaru. Namun kebijakan Anies ini mendapat kritikan karena menutup jalan. Bahkan akibat kebijakan ini Anies dilaporkan ke polisi.
Sebagai solusi, Pempov DKI kemudian membangun Jembatan Penyeberangan Multifungsi (JPM) atau skybridge Tanah Abang. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan soft launching skybridge Tanah Abang, Senin (15/10/2018) kemarin. Skybridge dibangun sepanjang 386,4 meter dengan lebar 12,6 meter. Skybridge mampu menampung hingga 446 pedagang. Tempat ini diprioritaskan bagi PKL Jalan Jatibaru.
Selain program-program menonjol tersebut, sebenarnya terdapat beberapa program yang telah dijalankan Anies, seperti penutupan tempat hiburan malam Alexis, penantaan perkampungan warga seperti Kampung Aquarium, memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus, memperbaiki kualitas layanan air bersih, dan penyediaan sarana bermain bagi warga di Lapangan Monas.
Akan tetapi, realisasi program Anies tersebut dianggap belum optimal karena masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Seperti program KJP plus, masih dikeluhkan sulitnya pencairan dana. Anies DKI juga dinilai belum banyak membuat terobosan untuk mengatasi persoalan yang paling mendapat perhatian publik, yakni kemacetan dan banjir.
Banjir hingga kini masih saja menghantui warga Ibu Kota. Bahkan setiap kali turun hujan, sejumlah ruas jalan langsung tergenang. Demikian juga persoalan kemacetan. Kebijakan perluasan ganjil genap yang diberlakukan saat Asian Games 2018 yang diperpanjang pada saat Asian Para Games, dan kini dilanjutkan hingga Desember 2018, dianggap masih perlu terobsan lain. Sebab faktanya, kebijakan ganjil genap di waktu pagi dan sore hanya merubah jam macet. Bila sebelum penerapan ganjil genap kemacetan terjadi saat pagi dan sore, kini kemacetan berada saat siang hari.
Pengamat transportasi, Leksmono Suryo Putranto, sebelumnya menuturkan, hal terpenting dari kebijakan ganjil genap adalah ketersediaan angkutan umum. "Kalau ruas jalan ganjil genap belum terlayani angkutan umum, meski diberlakukan hanya pagi dan sore, sistem ganjil genap tidak akan efektif," tandasnya. (Baca juga: Ganjil Genap di Pagi dan Sore, Kemacetan di DKI Bergeser Siang Hari)
Fraksi Partai Demokrat dan PAN di DPRD DKI Jakarta juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk tidak cepat berpuas diri dengan capaian selama satahun ini. Ketua fraksi dari gabungan dua partai politik itu, Taufiqurrahman, menyampaikan, persoalan ibu kota ini sangat kompleks. (Baca juga: Setahun Memimpin Jakarta, Ini Keberhasilan Anies Baswedan versi PKS)
Oleh karena itu, Anies harus menciptakan sebuah terobosan-terobosan baru agar kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kian dirasakan oleh masyarakat. "Diharapkan agar ada terobosan-terobosan baru," kata Taufiqurrahman, Selasa (16/10/2018), sebagaimana dikutip Okezone .
Salah satu masalah yang paling disorot oleh TAufiqurrahman adalah masalah kesehatan yang dianggap kurang dipikirkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Ada banyak masyarakat yang dilentarkan di rumah sakit milik Pemprov DKI hanya karena mereka tak memiliki biaya untuk berobat. Persoalan lain yaitu banyak penghuni rusun yang menunggak lalu mereka terancam akan diusir dari tempat huniannya.
Menurut dia, dengan modal keuasaan yang dimiliki oleh Anies, seharusnya bisa menghilangkan masalah-masalah tersebut dari lingkungan Jakarta. Ia berharap ke depannya tak ada lagi persoalan itu sehingga mewujudkan janji gubernur untuk membahagiakan warganya akan segera terealisasi.
(thm)
Explore More