1 Tahun Kepemimpinan Anies, PDIP Minta Dijelaskan Konsep Naturalisasi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 06:16 WIB
1 Tahun Kepemimpinan Anies, PDIP Minta Dijelaskan Konsep Naturalisasi
A
A
A
JAKARTA - Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah memasuki satu tahun pada Selasa (16/10/2018). Fraksi PDI perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Anies mempercepat konsep naturalisasi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, jelang setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 16 Oktober 2017-16 Oktober 2018 sekiranya patut diungkapkan catatan-catatan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta selama setahun ini, sekaligus ini sebagai tumpahan harapan rakyat Jakarta. Setidaknya ada sejumlah program unggulan yang digadang-gadang Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno diawal kepemimpinannya di Jakarta yang jauh belum terpenuhi, salah satunya program naturalisasi.
Di awal 2018, Gubernur Anies mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi yang nyatanya sudah berhasil mengurangi jumlah titik rawan banjir di Ibu Kota. Dalam naturalisasi sungai, Anies menginginkan bagaimana sungai-sungai di Jakarta bisa mengelola air dengan baik, tapi tetap mempertahankan ekosistem asli.
Namun, Gembong ragu apakah konsep tersebut telah diselaraskan dengan konsep penuntasan banjir yang ada di pemerintah pusat. Menurutnya, normalisasi dalam versi pemerintah pusat bukan sekedar membeton tepian sungai. Tetapi juga mengembalikan lebar dan kedalaman sungai, konsekuensinya yakni pembebasan lahan.
"Sampai sekarang pemerintah pusat belum mengetahui detil mengenai naturalisasi yang digagas Anies. pemerintah pusat pun terpaksa harus memulangkan anggaran normalisasi sungai di Jakarta ke APBN karena tak adanya kepastian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI," kata Gembong di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2018).
Gembong menjelaskan, memasuki akhir tahun, musim panas tanpa disadari sebentar lagi akan berganti dengan potensi intensitas hujan yang tinggi. Berdasarkan catatan Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane (BBSWCC), sedikitnya ada 129 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu pun ada si sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi.
Pada prinsipnya, kata Gembong, Fraksi PDIP setuju dengan program mempercantik sungai seperti apa yang digambarkan dalam program naturalisasi. Namun, apabila tidak aman bagi masyarakat lantaran tidak jelasnya konsep tersebut, lebih baik Anies melanjutkan program normalisasi.
"Yang terbukti berhasil baik dari normalisasi sudah sepatutnya dilanjutkan. Yang tidak baik ya monggo untuk ditinggalkan," ungkapnya.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai hingga saat ini dirinya belum melihat konsep naturalisasi yang kerap digaungkan Anies saat berkampanye pada Pilkada 2017 lalu. Menurutnya, konsep mengatasi banjir memang bukan sekedar normalisasi melalui betonisasi yang kerap dilakukan belakang ini.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) pun masih mengandalkan konsep sebanyak-banyaknya air dialirkan ke laut melalui betonisasi agar tidak banjir. Padahal, kata dia, konsep naturalisasi menyerap air sebanyak-banyak ke dalam tanah dan menghidupkan ekosistem sungai merupakan konsep penanganan banjir yang berelanjutan.
"Sayang konsep naturalisasi belum terlihat. Itu alasan pemerintah pusat menghentikan kegiatan normalisasi karena belum jelas konsep naturalisasi pak Anies," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melihat wajar penilaian DPRD terhadap kepemimpinannya selama setahun ini. Terpenting baginya, selama ini penanganan banjir tetap berjalan, kecuali normalisasi. Misalnya saja pengerukan, perbaikan dan perawatan infrastruktur penanganan anjir."Akhir Oktober nanti kita lihat konsep naturalisasi," ucapnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, jelang setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 16 Oktober 2017-16 Oktober 2018 sekiranya patut diungkapkan catatan-catatan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta selama setahun ini, sekaligus ini sebagai tumpahan harapan rakyat Jakarta. Setidaknya ada sejumlah program unggulan yang digadang-gadang Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno diawal kepemimpinannya di Jakarta yang jauh belum terpenuhi, salah satunya program naturalisasi.
Di awal 2018, Gubernur Anies mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi yang nyatanya sudah berhasil mengurangi jumlah titik rawan banjir di Ibu Kota. Dalam naturalisasi sungai, Anies menginginkan bagaimana sungai-sungai di Jakarta bisa mengelola air dengan baik, tapi tetap mempertahankan ekosistem asli.
Namun, Gembong ragu apakah konsep tersebut telah diselaraskan dengan konsep penuntasan banjir yang ada di pemerintah pusat. Menurutnya, normalisasi dalam versi pemerintah pusat bukan sekedar membeton tepian sungai. Tetapi juga mengembalikan lebar dan kedalaman sungai, konsekuensinya yakni pembebasan lahan.
"Sampai sekarang pemerintah pusat belum mengetahui detil mengenai naturalisasi yang digagas Anies. pemerintah pusat pun terpaksa harus memulangkan anggaran normalisasi sungai di Jakarta ke APBN karena tak adanya kepastian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI," kata Gembong di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2018).
Gembong menjelaskan, memasuki akhir tahun, musim panas tanpa disadari sebentar lagi akan berganti dengan potensi intensitas hujan yang tinggi. Berdasarkan catatan Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane (BBSWCC), sedikitnya ada 129 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu pun ada si sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi.
Pada prinsipnya, kata Gembong, Fraksi PDIP setuju dengan program mempercantik sungai seperti apa yang digambarkan dalam program naturalisasi. Namun, apabila tidak aman bagi masyarakat lantaran tidak jelasnya konsep tersebut, lebih baik Anies melanjutkan program normalisasi.
"Yang terbukti berhasil baik dari normalisasi sudah sepatutnya dilanjutkan. Yang tidak baik ya monggo untuk ditinggalkan," ungkapnya.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai hingga saat ini dirinya belum melihat konsep naturalisasi yang kerap digaungkan Anies saat berkampanye pada Pilkada 2017 lalu. Menurutnya, konsep mengatasi banjir memang bukan sekedar normalisasi melalui betonisasi yang kerap dilakukan belakang ini.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) pun masih mengandalkan konsep sebanyak-banyaknya air dialirkan ke laut melalui betonisasi agar tidak banjir. Padahal, kata dia, konsep naturalisasi menyerap air sebanyak-banyak ke dalam tanah dan menghidupkan ekosistem sungai merupakan konsep penanganan banjir yang berelanjutan.
"Sayang konsep naturalisasi belum terlihat. Itu alasan pemerintah pusat menghentikan kegiatan normalisasi karena belum jelas konsep naturalisasi pak Anies," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melihat wajar penilaian DPRD terhadap kepemimpinannya selama setahun ini. Terpenting baginya, selama ini penanganan banjir tetap berjalan, kecuali normalisasi. Misalnya saja pengerukan, perbaikan dan perawatan infrastruktur penanganan anjir."Akhir Oktober nanti kita lihat konsep naturalisasi," ucapnya.
(whb)
