Urai Kemacetan, FAKTA Sarankan ERP Pengganti Ganjil Genap

JAKARTA - Sistem ganjil genap yang dianggap sebagai jurus jitu mengatasi kemacetan di Jakarta akan berakhir pada tahun ini. Namun, sebagaian orang meminta agar aturan itu dilanjutkan dan dipermanenkan.

Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pemerintah harus bisa mencari jurus untuk mengurai kemacetan setelah sistem ganjil genap akhir tahun ini.

"Pertanyaannya sekarang, langkah pengendalian apalagi selanjutnya setelah ganjil genap atau ganjen? Penggunaan ganjen sebagai kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi hanya bersifat sementara," kata Tigor kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Meski demikian, dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mempunyai cara untuk mengurai kemacetan seperti Sistem Electronic Road Pricing (ERP). Namun, hal itu juga belum dipermanenkan.

"Salah satu kebijakan pengendalian yang lebih permanen atau dapat digunakan dalam waktu cukup panjang adalah Sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik," lanjutnya.

Tigor kembaki bertanya, bagaimana upaya pengendalian kemacetan melalui pengendalian penggunaan kendaraan pribadi sesudah Asian Para Games. Maka itu, dia meminta agar sistem ganjil genap dipermanenkan.

Pengalaman pengendalian saat Asian Games sebaiknya dijadikan modal atau momen perbaikan masalah kemacetan Jakarta.

Alasannya adalah warga sudah memiliki kebiasaan baik berlalu lintas di Jakarta dengan pengendalian Ganjen. Banyak dari warga yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum.

"Ada baiknya upaya pengendalian ini dilanjutkan dengan penerapan pengendalian menggunakan sistem Jalan Berbayar Electronik atau Electronic Road Pricing (ERP)," tambahnya.

Perpanjangan dengan ERP ini pun akan sangat mudah dilakukan di area ganjil genap (Ganjen), dimana warga tidak akan menolak karena sudah terbiasa dengan kebijakan pengendalian sebelumnya.

Kebijakan ERP ini sudah teruji dan berhasil mengendalikan kepadatan atau kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi seperti di Singapura, London Inggris dan ockholm Swedia.

"Ada baiknya Pemprov Jakarta dan Polda Metro Jaya mengadopsi penerapan ERP di Jakarta. Penerapan ERP bisa segera dipersiapkan selama perpanjangan Ganjen di jalan-jalan yang saat ini menerapkan Ganjen," jelas Tigor.

"Apalagi sampai sekarang ERP sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah memiliki dasar hukum atau regulasi penerapannya. Tinggal nanti pihak Pemprov Jakarta melakukan pembangunan ERP bersama perusahaan yang benar-benar profesional serta memiliki bukti pengalaman mengelola sistem ERP di negara lain," sambungnya.

Bukti sudah menunjukkan, seperti di Singapura bahwa dengan ERP mereka dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan secara signifikan.

"Seorang pengemudi taksi online yang pernah saya tumpangi pernah berkata bahwa pengendalian penggunaan kendaraan pribadi setuju dilanjutkan dengan menggunakan ERP. Menurut si sopir itu selain kawasannya terkendali, dengan ERP pemerintah mendapat uang juga. Walau pun sebenarnya ERP bukanlah untuk mencari uang tetapi sisi positif yang dikatakan si sopir sangat menarik. Berdasarkan pengalaman baik ini maka memang segera pemerintah menyiapkan langkah penerapan ERP sesudah menggunakan Ganjil Genap atau Ganjen," urainya.

Selain itu juga pengalaman warga yang sudah berpindah ke angkutan umum massal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan layanan angkutan umum massal secara baik.

"Seharusnya pemerintah segera memperbaiki dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di Jakarta. Jangan biarkan dan sia-siakan kebiasaan warga yang sudah menggunakan angkutan umum massal untuk bertransportasi di Jakarta," jelasnya lagi.

Menurutnya, Kota Metropolitan dan warga yang ramah serta sehat adalah kota yang angkutan umum massalnya akses, aman dan nyaman. Sudah seharusnya sejak tahun 2010 lalu Jakarta sudah menerapkan ERP dan memiliki layanan angkutan umum massal yang ramah untuk warganya.

"Jangan sampai tertinggal terus di belakang kota-kota negara lain sudah lancar juga akses, tetapi Jakarta macet terus. Apa kerja pemerintahnya jika Jakarta terus macet berpuluh tahun tanpa perbaikan. Memalukan dan tidak punya malu pemerintahnya," tutup Tigor.