Berusia 18 Tahun, Infrastruktur di Banten Harus Bagus
Kamis, 04 Oktober 2018 - 22:47 WIB
Berusia 18 Tahun, Infrastruktur di Banten Harus Bagus
A
A
A
SERANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir memenuhi undangan DPRD Banten pada Acara Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke-18 Provinsi Banten, Kamis (4/10/2018). Mendagri berharap, memasuki usia 18 tahun Banten menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan.
“Saya kira di usia sekarang menginjak 18 tahun, Banten harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Karena tujuan pemekaran penguatan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Apalagi Banten masuk provinsi yang strategis dan menunjang ibu kota. “Jadi harus dipercepat,” ujarnya.
Tjahjo juga menyampaikan kondisi pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi di Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu Serentak 2019. “Ini bagian daripada sebuah proses, Pak Gubernur (Wahidin Halim) dua periode menjadi wali kota, mantan Anggota DPR RI juga, sekarang menjadi Gubernur Banten. Beliau saya yakin secara komperhensif sudah punya pemikiran dan gagasan landasan yang sesuai aturan mekanisme tata kelola pemerintahan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana DPRD, semua tokoh masyarakat, temen Pers mendukung dengan baik karena stabilitas adalah kunci membangun demokrasi kita,” tandasnya.
Terkait Pemilu 2019, Tjahjo meminta masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya. “Mari kita lawan namanya politik uang, kita lawan kampanye yang berujar fitnah, hasutan, hoaks dan sebagainya,” imbuhnya.
Terkait posisi strategis Banten, Tjahjo mengingatkan bahaya terorisme dan radikalisme. Apalagi Banten merupakan tempat transit di semua hal. Mau ke Lampung ya lewat Banten, mau ke Jawa Barat lewat Banten, mau ke DKI juga sama. Saya kira ini, Gubernur Banten memiliki jaringan dengan Forkopimda-nya untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan dan ketertiban daerahnya,” tandasnya.
“Saya kira di usia sekarang menginjak 18 tahun, Banten harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Karena tujuan pemekaran penguatan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Apalagi Banten masuk provinsi yang strategis dan menunjang ibu kota. “Jadi harus dipercepat,” ujarnya.
Tjahjo juga menyampaikan kondisi pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi di Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu Serentak 2019. “Ini bagian daripada sebuah proses, Pak Gubernur (Wahidin Halim) dua periode menjadi wali kota, mantan Anggota DPR RI juga, sekarang menjadi Gubernur Banten. Beliau saya yakin secara komperhensif sudah punya pemikiran dan gagasan landasan yang sesuai aturan mekanisme tata kelola pemerintahan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana DPRD, semua tokoh masyarakat, temen Pers mendukung dengan baik karena stabilitas adalah kunci membangun demokrasi kita,” tandasnya.
Terkait Pemilu 2019, Tjahjo meminta masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya. “Mari kita lawan namanya politik uang, kita lawan kampanye yang berujar fitnah, hasutan, hoaks dan sebagainya,” imbuhnya.
Terkait posisi strategis Banten, Tjahjo mengingatkan bahaya terorisme dan radikalisme. Apalagi Banten merupakan tempat transit di semua hal. Mau ke Lampung ya lewat Banten, mau ke Jawa Barat lewat Banten, mau ke DKI juga sama. Saya kira ini, Gubernur Banten memiliki jaringan dengan Forkopimda-nya untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan dan ketertiban daerahnya,” tandasnya.
(poe)
