Menteri PPA Sebut Banten Masuk Zona Merah Perdagangan Orang
Minggu, 23 September 2018 - 15:29 WIB
Menteri PPA Sebut Banten Masuk Zona Merah Perdagangan Orang
A
A
A
SERANG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menyebutkan Provinsi Banten masuk dalam zona merah perdagangan manusia di Indonesia.
"Selain Banten. Jabar, Jatim, Jateng, NTT dan NTB dan Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan (masuk zona merah). Perempuan dan anak-anak jadi korban human trafficking," kata Yohana kepada wartawan di Kota Serang, Minggu (23/9/2018).
Menurutnya, masih banyak perempuan di daerah pinggiran Kota di Provinsi Banten belum diberdayakan secara maksimal dan memerlukan perhatian pemerintah daerah agar terhindar dari perdagangan manusia hingga kekerasan. Akibatnya, banyak warga Banten yang mengalami kekerasan bahkan terlunta lunta di luar negeri tanpa adanya pekerjaan yang jelas dikarenakan tidak melalui prosedur yang benar atau ilegal.
"Tadi saya dengar di tahun 2016 cukup tinggi, 2017 tinggi tapi mulai menurun. Ini indikasi bahwa sudah ada komitmen daerah untuk menurunkan ini termasuk ada kabupaten layak anak," ujarnya.
Untuk itu, saat ini pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Banten tengah berjuang menjadikan Provinsi layak anak dan ramah perempuan. "Satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan. Anak-anak juga demikian mengalami kekerasan baik fisik dan psikis," katanya.
"Selain Banten. Jabar, Jatim, Jateng, NTT dan NTB dan Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan (masuk zona merah). Perempuan dan anak-anak jadi korban human trafficking," kata Yohana kepada wartawan di Kota Serang, Minggu (23/9/2018).
Menurutnya, masih banyak perempuan di daerah pinggiran Kota di Provinsi Banten belum diberdayakan secara maksimal dan memerlukan perhatian pemerintah daerah agar terhindar dari perdagangan manusia hingga kekerasan. Akibatnya, banyak warga Banten yang mengalami kekerasan bahkan terlunta lunta di luar negeri tanpa adanya pekerjaan yang jelas dikarenakan tidak melalui prosedur yang benar atau ilegal.
"Tadi saya dengar di tahun 2016 cukup tinggi, 2017 tinggi tapi mulai menurun. Ini indikasi bahwa sudah ada komitmen daerah untuk menurunkan ini termasuk ada kabupaten layak anak," ujarnya.
Untuk itu, saat ini pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Banten tengah berjuang menjadikan Provinsi layak anak dan ramah perempuan. "Satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan. Anak-anak juga demikian mengalami kekerasan baik fisik dan psikis," katanya.
(amm)
