Normalisasi Kali di Jakarta Barat Terhambat Bangunan Warga
Kamis, 20 September 2018 - 12:14 WIB
Normalisasi Kali di Jakarta Barat Terhambat Bangunan Warga
A
A
A
JAKARTA - Normalisasi lingkungan yang dilakukan Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat terhambat bangunan warga. Banyak warga enggan membongkar bangunan membuat upaya normalisasi tidak berjalan maksimal.
Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Barat, Imron mengatakan ada banyak titik yang membuat dirinya tidak maksimal melakukan normalisasi. Penyebabnya, warga tak setuju bangunannya yang menutupi saluran dibongkar.
“Ini menjadi kendala, target kami tak tercapai. Padahal sebelumnya lurah dan camat mengusulkannya di Musrenbang,” ucap Imron saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).
Imron mengatakan kondisi ini banyak ditemukan di wilayah, seperti kawasan Kalideres dan Kebon Sayur, Kemanggisan Palmerah. Di dua lokasi itu, puluhan bangunan tutupi saluran air.
Sebelumnya saat pembangunan belum dibongkar, pengajuan normalisasi dilakukan lewat musrenbang. Sudin SDA, Lurah, dan pihak Kecamatan langsung menyosialisasikan hal itu. Rencana dan masterplan telah dibuat.
Namun seiring berjalanannya waktu, normalisasi urung dilakukan. Lantaran normalisasi merusak bangunan warga, terlebih banyak warga enggan merelakan bangunannya dibongkar.
Imron kemudian mencari solusi dengan menggunakan PHL melakukan pembongkaran, namun warga menolak. “Kami kemudian meminta mereka untuk mengirimkan surat ke kami. Intinya menolak, ini menjadi acuan kami saat rapat dengan DPRD maupun saat musrenbang nanti,” ucap Imron.
Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Barat, Imron mengatakan ada banyak titik yang membuat dirinya tidak maksimal melakukan normalisasi. Penyebabnya, warga tak setuju bangunannya yang menutupi saluran dibongkar.
“Ini menjadi kendala, target kami tak tercapai. Padahal sebelumnya lurah dan camat mengusulkannya di Musrenbang,” ucap Imron saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).
Imron mengatakan kondisi ini banyak ditemukan di wilayah, seperti kawasan Kalideres dan Kebon Sayur, Kemanggisan Palmerah. Di dua lokasi itu, puluhan bangunan tutupi saluran air.
Sebelumnya saat pembangunan belum dibongkar, pengajuan normalisasi dilakukan lewat musrenbang. Sudin SDA, Lurah, dan pihak Kecamatan langsung menyosialisasikan hal itu. Rencana dan masterplan telah dibuat.
Namun seiring berjalanannya waktu, normalisasi urung dilakukan. Lantaran normalisasi merusak bangunan warga, terlebih banyak warga enggan merelakan bangunannya dibongkar.
Imron kemudian mencari solusi dengan menggunakan PHL melakukan pembongkaran, namun warga menolak. “Kami kemudian meminta mereka untuk mengirimkan surat ke kami. Intinya menolak, ini menjadi acuan kami saat rapat dengan DPRD maupun saat musrenbang nanti,” ucap Imron.
(ysw)
