SMP Negeri di Gunungkidul Nekat Minta Sumbangan Pembangunan
Rabu, 19 September 2018 - 17:15 WIB
SMP Negeri di Gunungkidul Nekat Minta Sumbangan Pembangunan
A
A
A
GUNUNGKIDUL - Pungutan masih saja terjadi di tengah gelontoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Seperti yang dilakukan SMP Negeri 2 Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Adanya pungutan ini diketahui ketika salah satu wali murid mengunggah surat pengumuman kewajiban sumbangan dari sekolah di media sosial. Dalam surat itu besaran sumbangan sudah ditentukan dengan nominal minimal Rp800.000 per wali murid. Sumbangan itu juga diketahui telah disetujui Komite Sekolah.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala SMPN 2 Playen Suripto membenarkannya. Menurutnya, permintaan sumbangan merupakan iktikad Komite Sekolah untuk pembangunan yang tidak didanai BOS. "Itu sifatnya sukarela dan ini bukan pungli," katanya kepada wartawan, Rabu (19/9/2018).
Suripto menegaskan, permintaan sumbangan bukan kesepakatan pihak sekolah. Namun komite sekolah yang menggelar rapat dengan wali murid. "Jika tidak mampu juga tidak masalah," ujarnya.
Sejak muncul informasi pungutan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul langsung melakukan penelusuran. Setelah data dan bukti cukup kuat menunjukkan adanya permintaan sumbangan, Dinas memerintahkan sekolah untuk membatalkan pungutan kepada wali murid.
Kepala Disdikpora Gunungkidul, Bahron Rosyid mengaku telah memanggil Kepala SMPN 2 Playen terkait permintaan sumbangan kepada wali murid. Berdasarkan hasil klarifikasi, diakui ada upaya pungutan yang dilakukan pihak sekolah melalui komite sekolah. "Karena ada yang keberatan. Jadi kami minta untuk dievaluasi dan dibatalkan saja," ucapnya.
Menurut Bahron, sebenarnya sumbangan merupakan salah satu upaya positif memajukan sekolah. Namun demikian besaran pungutan tidak boleh ada pembatasan dan sifatnya harus sukarela.
Adanya pungutan ini diketahui ketika salah satu wali murid mengunggah surat pengumuman kewajiban sumbangan dari sekolah di media sosial. Dalam surat itu besaran sumbangan sudah ditentukan dengan nominal minimal Rp800.000 per wali murid. Sumbangan itu juga diketahui telah disetujui Komite Sekolah.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala SMPN 2 Playen Suripto membenarkannya. Menurutnya, permintaan sumbangan merupakan iktikad Komite Sekolah untuk pembangunan yang tidak didanai BOS. "Itu sifatnya sukarela dan ini bukan pungli," katanya kepada wartawan, Rabu (19/9/2018).
Suripto menegaskan, permintaan sumbangan bukan kesepakatan pihak sekolah. Namun komite sekolah yang menggelar rapat dengan wali murid. "Jika tidak mampu juga tidak masalah," ujarnya.
Sejak muncul informasi pungutan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul langsung melakukan penelusuran. Setelah data dan bukti cukup kuat menunjukkan adanya permintaan sumbangan, Dinas memerintahkan sekolah untuk membatalkan pungutan kepada wali murid.
Kepala Disdikpora Gunungkidul, Bahron Rosyid mengaku telah memanggil Kepala SMPN 2 Playen terkait permintaan sumbangan kepada wali murid. Berdasarkan hasil klarifikasi, diakui ada upaya pungutan yang dilakukan pihak sekolah melalui komite sekolah. "Karena ada yang keberatan. Jadi kami minta untuk dievaluasi dan dibatalkan saja," ucapnya.
Menurut Bahron, sebenarnya sumbangan merupakan salah satu upaya positif memajukan sekolah. Namun demikian besaran pungutan tidak boleh ada pembatasan dan sifatnya harus sukarela.
(amm)
