Ketua DPRD Babel: Petani di Bangka Keluhkan Harga Sawit
A
A
A
PANGKAL PINANG - Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya mengungkapkan bahwa petani sawit di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengeluhkan harga sawit yang tidak berpihak kepada para petani.
"Jangankan membandingkan harga sawit dengan daerah lain. Di Bangka harga sawit justru lebih rendah jika dibandingkan di Belitung," ujarnya di Pangkalpinang, Selasa (18/9/2018).
Didit menjelaskan, dalam satu wilayah provinsi saja sudah terjadi ketimpangan perihal harga atau tidak berpihak kepada petani, khususnya di pulau Bangka dengan berbagai macam alasan. Untuk solusinya, DPRD Babel akan mengundang perwakilan petani sawit di Bangka pada 21 September 2018 nanti. Hal tersebut untuk membahas strategi, solusi, dan segala hal yang berkaitan dengan melemahnya harga sawit di Bangka.
"Rencananya dalam pertemuan nanti bersama petani sawit dalam rapat audiensi, kita akan membentuk tim percepatan mengenai penanggulangan harga sawit rakyat dengan dinas koperasi, dinas pertanian, dan pengusaha CPO," papar Didit.
Ia menyampaikan DPRD sudah berkali-kali meminta agar harga sawit dipetakan. Berapa harga jumlah sawit dari pengusaha dan berapa jumlah sawit untuk rakyat. Intinya harus ada balance (keseimbangan). Dan ternyata permasalahan harga sawit di Bangka terjadi, itu karena kekurangan pabrik sawit alias CPO.
Misalnya kata Didit seperti di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan itu ada pengusaha CPO yang mau bangun pabrik cuma terkendala masalah lahan milik PT Timah, Tbk sekitar 20 hektare.
Sekadar diketahui menurut informasi, harga sawit masih berkutat Rp600 untuk di pulau Bangka tetapi di pulau Belitung mengedepankan kesepakatan harga Provinsi Rp1.400. Karena, ada Pergub Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dengan pabrik sawit. Peranan pengusaha juga ada, tiba-tiba harganya tidak menggiurkan bagi petani di Bangka.
"Jangankan membandingkan harga sawit dengan daerah lain. Di Bangka harga sawit justru lebih rendah jika dibandingkan di Belitung," ujarnya di Pangkalpinang, Selasa (18/9/2018).
Didit menjelaskan, dalam satu wilayah provinsi saja sudah terjadi ketimpangan perihal harga atau tidak berpihak kepada petani, khususnya di pulau Bangka dengan berbagai macam alasan. Untuk solusinya, DPRD Babel akan mengundang perwakilan petani sawit di Bangka pada 21 September 2018 nanti. Hal tersebut untuk membahas strategi, solusi, dan segala hal yang berkaitan dengan melemahnya harga sawit di Bangka.
"Rencananya dalam pertemuan nanti bersama petani sawit dalam rapat audiensi, kita akan membentuk tim percepatan mengenai penanggulangan harga sawit rakyat dengan dinas koperasi, dinas pertanian, dan pengusaha CPO," papar Didit.
Ia menyampaikan DPRD sudah berkali-kali meminta agar harga sawit dipetakan. Berapa harga jumlah sawit dari pengusaha dan berapa jumlah sawit untuk rakyat. Intinya harus ada balance (keseimbangan). Dan ternyata permasalahan harga sawit di Bangka terjadi, itu karena kekurangan pabrik sawit alias CPO.
Misalnya kata Didit seperti di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan itu ada pengusaha CPO yang mau bangun pabrik cuma terkendala masalah lahan milik PT Timah, Tbk sekitar 20 hektare.
Sekadar diketahui menurut informasi, harga sawit masih berkutat Rp600 untuk di pulau Bangka tetapi di pulau Belitung mengedepankan kesepakatan harga Provinsi Rp1.400. Karena, ada Pergub Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dengan pabrik sawit. Peranan pengusaha juga ada, tiba-tiba harganya tidak menggiurkan bagi petani di Bangka.
(rhs)