Ganjil Genap Dipermanenkan, Anies: Perlu Dipikirkan Dampak Ekonominya
Jum'at, 31 Agustus 2018 - 22:31 WIB
Ganjil Genap Dipermanenkan, Anies: Perlu Dipikirkan Dampak Ekonominya
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sudah memutuskan memperpanjang aturan perluasan ganjil genap hingga pelaksanaan Asian Paralympic Games pada Oktober mendatang. Namun masyarakat diminta agar tidak berspekulasi bahwa kebijakan ini akan dipermanenkan setelah pelaksanaan Asian Paralympic Games.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, untuk memastikan aturan ini dipermanenkan atau tidak, perlu terlebih dahulu melihat dampak sosial ekonominya.
Terkait dampak ekonomi tersebut, Anies mengaku sejauh ini belum mengumpulkan data utuh. namun Biro Perekonomian Pemprov DKI melaporkan sejauh ini dampaknya masih baik-baik saja.
"Kita tidak ingin kebijakan ganjil genap ini merugikan secara ekonomi. Bagaimana perekonomian di wilayah-wilayah yang terkena kebijakan ganjil genap. Banyak pertokoan, usaha kuliner, dan banyak kegiatan yang kita harus ukur dampak ekonominya," ujar Anies di Balai Kota, Jumat (31/8/2018).
Anies mengakui, di sejumlah negara kebijakan seperti ini memunculkan pola baru dalam hal jual beli mobil. Namun DKI saat ini belum memikirkan ke arah sana.
"Kebijakan ini memunculkan perilaku jual beli mobil yang berubah. Yang semula punya satu mobil kecenderungan punya mobil kedua. Yang punya motor satu, kecenderungan punya motor kedua. Nanti kita cek dalam kebijakan jangka pendek," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan angkutan umum yang tersedia. Pihaknya berjanji akan meminta PT Transportasi Jakarta untuk terus meningkatkan pelayanan, khususnya waktu tunggu dan kepastian perjalanan.
Terkait dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini, Andri menyebut harus ada survei. "Kita belum tahu. Sekarang jadi PR kita untuk melakukan survei terkait dampak sosial ekonomi," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, untuk memastikan aturan ini dipermanenkan atau tidak, perlu terlebih dahulu melihat dampak sosial ekonominya.
Terkait dampak ekonomi tersebut, Anies mengaku sejauh ini belum mengumpulkan data utuh. namun Biro Perekonomian Pemprov DKI melaporkan sejauh ini dampaknya masih baik-baik saja.
"Kita tidak ingin kebijakan ganjil genap ini merugikan secara ekonomi. Bagaimana perekonomian di wilayah-wilayah yang terkena kebijakan ganjil genap. Banyak pertokoan, usaha kuliner, dan banyak kegiatan yang kita harus ukur dampak ekonominya," ujar Anies di Balai Kota, Jumat (31/8/2018).
Anies mengakui, di sejumlah negara kebijakan seperti ini memunculkan pola baru dalam hal jual beli mobil. Namun DKI saat ini belum memikirkan ke arah sana.
"Kebijakan ini memunculkan perilaku jual beli mobil yang berubah. Yang semula punya satu mobil kecenderungan punya mobil kedua. Yang punya motor satu, kecenderungan punya motor kedua. Nanti kita cek dalam kebijakan jangka pendek," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan angkutan umum yang tersedia. Pihaknya berjanji akan meminta PT Transportasi Jakarta untuk terus meningkatkan pelayanan, khususnya waktu tunggu dan kepastian perjalanan.
Terkait dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini, Andri menyebut harus ada survei. "Kita belum tahu. Sekarang jadi PR kita untuk melakukan survei terkait dampak sosial ekonomi," pungkasnya.
(thm)
