Tetapkan DPT Bermasalah 9 Parpol Laporkan KPU Raja Ampat ke Bawaslu
Senin, 27 Agustus 2018 - 22:22 WIB
Tetapkan DPT Bermasalah 9 Parpol Laporkan KPU Raja Ampat ke Bawaslu
A
A
A
WAISAI - Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat, berujung panjang. Soalnya, sembilan Partai Politik (Parpol) yang tergabung didalam Koalisi Lintas Partai (KLP) melaporkan hasil pleno DPT tersebut kepada Bawaslu, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Jumat 24 Agustus 2018 yang lalu.
Ketua Bawaslu Raja Ampat Markus Rumsowek mengakui adanya laporan dari beberapa Parpol terkait hasil pleno DPT tersebut. Laporan peng-aduan diterima secara tertulis dan dibawa langsung oleh 9 Parpol dari Koalisi Lintas Partai di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
"Jadi, laporan pengaduan yang dimasukkan ke kantor Bawaslu Raja Ampat, sudah dikemas di dalam bentuk tertulis kurang lebih 300 lembar alias halaman termasuk juga lampiran", ungkap Markus yang dikonfirmasi, Senin (27/8/2018).
Menurut Markus, setelah menerima laporan secara tertulis, pihak Bawaslu langsung menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan.
Apakah laporan telah memenuhu unsur formal dan formil atau tidak, sebagaimana diatur didalam Perbawaslu No7 Tahun 2018, tentang penanganan pelanggaran pemilu yang diberikan batas waktu selama 14 hari.
Dimana, lanjut dia, dalam kurun waktu 14 hari itu mereka harus mengecek kelengkapan dari pada berkas laporan. Bila terdapat kekurangan maka pihaknya akan memanggil pelapor untuk melengkapi terlebih dahulu.
"Berkas laporan ini akan kami teliti lebih dahulu apabila masih ada yang perlu harus dilengkapi maka kami minta kepada pelapor agar segera melengkapi. Tetapi jika memenuhi unsur maka kami akan lihat dan mengkaji tipe pelanggaran yang dilakukan, apakah bersifat secara pidana atau administrasi ataukah pelanggaran kode etik", tambahnya.
Sambungnya, koalisi lintas parpol yang terdiri dari Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, Perindo, PDI-P, PKB, PBB dan PSI menilai ada dugaan pelanggaran dari penyelenggara pemilu yang memasukan pemilih yang diduga tidak sesuai dengan amanat PKPU No11 Tahun 2018 tentang daftar pemilih.
Pelanggaran-pelanggaran itu, diduga berada di Kelurahan Waisai Kota yaitu terdapat 515 nama yang tidak memiliki nomor NIK dan NKK, serta terdapat 10 nama ganda, terdapat 396 nama tidak sesuai antara NIK dan tanggal lahir sehingga di total 921.
Selain itu, Kelurahan Bonkawir diduga terdapat 10 nama ganda, 129 nama KTP tak sesuai dengan tanggal lahir, kemudian sebanyak 77 tidak memiliki nomor NKK dan NIK maka ditotal 216 nama.
Kemudian, Kelurahan Warmasen diduga 11 nama ganda, KTP tidak sesuai dengan tanggal lahir sebanyak 433 nama dan tidak memiliki nomor NKK dan NIK sebanyak 117 nama sehingga total 561.
Terakhir, Kelurahan Sapordanco terdapat sejumlah nama yang diduga bermasalah yakni nama ganda 3 orang, KTP tidak sesuai tanggal lahir sebanyak 555 serta yang tidak memiliki nomor NKK dan NIK sebanyak 545 sehingga total sebanyak 1.103 nama. Maka untuk Distrik Kota Waisai ada 2.801 nama yang diduga bermasalah namun tetap dimasukan dalam DPT Kabupaten Raja Ampat.
Ketua Bawaslu Raja Ampat Markus Rumsowek mengakui adanya laporan dari beberapa Parpol terkait hasil pleno DPT tersebut. Laporan peng-aduan diterima secara tertulis dan dibawa langsung oleh 9 Parpol dari Koalisi Lintas Partai di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
"Jadi, laporan pengaduan yang dimasukkan ke kantor Bawaslu Raja Ampat, sudah dikemas di dalam bentuk tertulis kurang lebih 300 lembar alias halaman termasuk juga lampiran", ungkap Markus yang dikonfirmasi, Senin (27/8/2018).
Menurut Markus, setelah menerima laporan secara tertulis, pihak Bawaslu langsung menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan.
Apakah laporan telah memenuhu unsur formal dan formil atau tidak, sebagaimana diatur didalam Perbawaslu No7 Tahun 2018, tentang penanganan pelanggaran pemilu yang diberikan batas waktu selama 14 hari.
Dimana, lanjut dia, dalam kurun waktu 14 hari itu mereka harus mengecek kelengkapan dari pada berkas laporan. Bila terdapat kekurangan maka pihaknya akan memanggil pelapor untuk melengkapi terlebih dahulu.
"Berkas laporan ini akan kami teliti lebih dahulu apabila masih ada yang perlu harus dilengkapi maka kami minta kepada pelapor agar segera melengkapi. Tetapi jika memenuhi unsur maka kami akan lihat dan mengkaji tipe pelanggaran yang dilakukan, apakah bersifat secara pidana atau administrasi ataukah pelanggaran kode etik", tambahnya.
Sambungnya, koalisi lintas parpol yang terdiri dari Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, Perindo, PDI-P, PKB, PBB dan PSI menilai ada dugaan pelanggaran dari penyelenggara pemilu yang memasukan pemilih yang diduga tidak sesuai dengan amanat PKPU No11 Tahun 2018 tentang daftar pemilih.
Pelanggaran-pelanggaran itu, diduga berada di Kelurahan Waisai Kota yaitu terdapat 515 nama yang tidak memiliki nomor NIK dan NKK, serta terdapat 10 nama ganda, terdapat 396 nama tidak sesuai antara NIK dan tanggal lahir sehingga di total 921.
Selain itu, Kelurahan Bonkawir diduga terdapat 10 nama ganda, 129 nama KTP tak sesuai dengan tanggal lahir, kemudian sebanyak 77 tidak memiliki nomor NKK dan NIK maka ditotal 216 nama.
Kemudian, Kelurahan Warmasen diduga 11 nama ganda, KTP tidak sesuai dengan tanggal lahir sebanyak 433 nama dan tidak memiliki nomor NKK dan NIK sebanyak 117 nama sehingga total 561.
Terakhir, Kelurahan Sapordanco terdapat sejumlah nama yang diduga bermasalah yakni nama ganda 3 orang, KTP tidak sesuai tanggal lahir sebanyak 555 serta yang tidak memiliki nomor NKK dan NIK sebanyak 545 sehingga total sebanyak 1.103 nama. Maka untuk Distrik Kota Waisai ada 2.801 nama yang diduga bermasalah namun tetap dimasukan dalam DPT Kabupaten Raja Ampat.
(sms)
