Pemprov DKI Naikkan Tarif Sewa 15 Rusun Sebesar 20 Persen
Selasa, 14 Agustus 2018 - 15:09 WIB
Pemprov DKI Naikkan Tarif Sewa 15 Rusun Sebesar 20 Persen
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif sewa 15 rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Aturan tersebut tertuang dalam Pergub No 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan yang diteken pada 30 Mei 2018.
Pergub tersebut dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015, telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan daerah.
Terkait tarif rusun yang mengalami kenaikan, tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk masyarakat kelas bawah.
Rusun yang terdampak mengalami kenaikan tarif yairu Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung.
Selanjutnya ada Rusun Tambora I dan II, Rusun Pondok Bambu, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Cakung Barat, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Pulogebang.
Untuk presentasi kenaikan rata-rata berkisar sebesar 20 persen. Kemudian untuk tarif termahal terdapat di Rusunawa Jatirawasari tipe 32.
Untuk masyarakat umum yang ada di lantai I naik dari harga Rp 588.000 per bulan naik menjadi sebesar Rp 705.600 per bulan atau sebanyak 20 persen.
Selanjutnya, untuk rusun dengan tarif sewa termurah yaitu RSB Penjaringan blok Blok H dan I tipe 18. Tarifnya naik dari Rp 48.000 perbulan menjadi 57.600 per bulan untuk masyarakat yang menghuni lantai I.
Tak hanya itu, masyarakat yang mengalami relokasi yang tinggal di Rusun Marunda juga mengalami kenaikan tarif sewa rusun. Untuk Tarif sewa di Rusun Marunda tipe 30 bagi masyarakat yang program relokasi yang semula Rp 159.000 per bulan untuk lantai I, sekarang naik menjadi Rp 190.800 per bulan atau naik 20 persen.
Kemudian kenaikan tarif juga terjadi di Rusun Pulogebang yang mencapai 36 persen. Adapun tarif sewa rusun bertipe 30 itu naik yang semula Rp 273.000 per bulan untuk masyarakat hasil relokasi di lantai I menjadi Rp 327.600.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan," isi Pergub tersebut.
Pergub tersebut dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015, telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan daerah.
Terkait tarif rusun yang mengalami kenaikan, tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk masyarakat kelas bawah.
Rusun yang terdampak mengalami kenaikan tarif yairu Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung.
Selanjutnya ada Rusun Tambora I dan II, Rusun Pondok Bambu, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Cakung Barat, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Pulogebang.
Untuk presentasi kenaikan rata-rata berkisar sebesar 20 persen. Kemudian untuk tarif termahal terdapat di Rusunawa Jatirawasari tipe 32.
Untuk masyarakat umum yang ada di lantai I naik dari harga Rp 588.000 per bulan naik menjadi sebesar Rp 705.600 per bulan atau sebanyak 20 persen.
Selanjutnya, untuk rusun dengan tarif sewa termurah yaitu RSB Penjaringan blok Blok H dan I tipe 18. Tarifnya naik dari Rp 48.000 perbulan menjadi 57.600 per bulan untuk masyarakat yang menghuni lantai I.
Tak hanya itu, masyarakat yang mengalami relokasi yang tinggal di Rusun Marunda juga mengalami kenaikan tarif sewa rusun. Untuk Tarif sewa di Rusun Marunda tipe 30 bagi masyarakat yang program relokasi yang semula Rp 159.000 per bulan untuk lantai I, sekarang naik menjadi Rp 190.800 per bulan atau naik 20 persen.
Kemudian kenaikan tarif juga terjadi di Rusun Pulogebang yang mencapai 36 persen. Adapun tarif sewa rusun bertipe 30 itu naik yang semula Rp 273.000 per bulan untuk masyarakat hasil relokasi di lantai I menjadi Rp 327.600.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan," isi Pergub tersebut.
(ysw)
