Tanggap Darurat Gempa Lombok Diperpanjang hingga 25 Agustus

JAKARTA - Memasuki hari keenam pascagempabumi 7 SR yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali, penanganan darurat terus diintensifkan. Mempertimbangkan masih banyak masalah dalam penanganan dampak gempa, gubernur NTB memperpanjang masa tanggap darurat, terhitung 12 Agustus 2018 hingga 25 Agustus 2018.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, kondisi di lapangan masih banyak permasalahan, seperti masih adanya korban yang harus dievakuasi, pengungsi yang belum tertangani dengan baik, gempa susulan yang masih terus berlangsung bahkan gempa yang merusak dan menimbulkan korban jiwa, dan lainnya.

"Dengan adanya penetapan masa tanggap darurat maka ada kemudahan akses untuk pengerahan personel, penggunaan sumber daya, penggunaan anggaran, pengadaan barang logistik dan peralatan, dan administrasi sehingga penanganan dampak bencana menjadi lebih cepat," ujar Sutopo dalam rilisnya, Sabtu (11/8/2018).

Jumlah korban gempa bumi terus bertambah. Hingga Sabtu ini, tercatat 387 orang meninggal dunia dengan sebaran Kabupaten Lombok Utara 334 orang, Lombok Barat 30 orang, Lombok Timur 10, Kota Mataram 9, Lombok Tengah 2, dan Kota Denpasar 2 orang.

"Diperkirakan jumlah korban meninggal akan terus bertambah karena masih ada korban yang diduga tertimbun longsor dan bangunan roboh, dan adanya korban meninggal yang belum didata dan dilaporkan ke posko."

Sementara itu, sebanyak 13.688 orang luka-luka. Pengungsi tercatat 387.067 jiwa tersebar di ribuan titik. Ratusan ribu jiwa pengungsi tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Utara 198.846 orang, Kota Mataram 20.343 orang, Lombok Barat 91.372 orang, dan Lombok Timur 76.506 orang.

Angka pengungsi berubah-ubah karena banyak pengungsi yang pada siang hari kembali ke rumah atau menengok kebunnya, tetapi pada malam hari kembali ke pengungsian. Selain itu belum semua titik pengungsi terdata. Juga terdapat sebagian warga yang harusnya tidak perlu mengungsi karena kondisi rumah masih berdiri kokoh tanpa kerusakan tetapi ikut mengungsi karena trauma dengan gempa. "Semuanya memerlukan bantuan," kata Sutopo.

Data kerusakan fisik masih sama jumlahnya, yaitu 67.875 unit rumah rusak, 468 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit musala rusak, dan 20 unit perkantoran rusak.

"Angka ini juga sementara. Pendataan dan verifikasi masih dilakukan petugas. Pendataan dan verifikasi rumah diprioritaskan agar terdata jumlah kerusakan rumah dengan nama pemilik dan alamat untuk selanjutnya di-SK-kan Bupati/Walikota dan diserahkan ke BNPB untuk selanjutnya korban menerima bantuan stimulus perbaikan rumah."

Sutopo juga mengatakan, hingga H+6 masih terdapat beberapa pengungsi yang belum mendapat bantuan, khususnya di Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan, dan Kecamatan Pemenang yang aksesnya sulit dijangkau. Juga di beberapa titik di Lombok Barat.

Bantuan logistik terus berdatangan. Permasalahan utama adalah distribusi logistik yang untuk mengirimkan ke ribuan titik pengungsian. Akses jalan menuju lokasi pengungsi juga rusak. Sebagian besar jalan di Lombok Utara mengalami kerusakan akibat gempa. Karena itu, percepatan distribusi logistik menjadi prioritas saat ini, selain pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi.

"Kebutuhan mendesak saat ini adalah tenda, selimut, makanan siap saji, beras, MCK portable, air minum, air bersih, tendon air, mi instan, pakaian, terpal/alas tidur, alat penerang/listrik, layanan kesehatan dan trauma healing," pungkasnya.