Kunker di Jati Pulo, Ahmad Sahroni Ajak Warga Berdemokrasi Tanpa Paksaan
Jum'at, 10 Agustus 2018 - 22:35 WIB
Kunker di Jati Pulo, Ahmad Sahroni Ajak Warga Berdemokrasi Tanpa Paksaan
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat diminta tidak terbawa isu SARA pada Pilpres 2019 dan Pemilu 2019. Pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus sesuai kata hati tanpa ada paksaan, termasuk dari isu agama yang kerap dimunculkan dalam Pemilu.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, para calon presiden dan wakil presiden keseluruhannya merupakan putra bangsa. Karenanya ia menekankan masyarakat untuk tak terpecah belah meski pilihan politik berbeda.
“Bapak ibu tadi malam (Kamis, 8 Agustus 2018) sudah melihat dan mendengar langsung calon presiden dan calon wakil presiden, baik Jokowi dan Ma’ruf Amin, baik Prabowo dan Sandiaga Uno. Ini adalah putra-putra bangsa yang akan memimpin pertarungan di tahun depan. Silakan bapak-ibu pilih dengan sesuai kata hati, jangan memilih karena paksaan, jangan jadikan agama untuk pedoman menjalankan politik,” kata Sahroni di sela-sela kunjungan kerja di Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/8/2018).
Selain demokrasi tanpa paksaan, dalam kunjungan kerjanya Ahmad Sahroni turut mengingatkan pentingnya asuransi kesehatan, termasuk BPJS kesehatan. Hal ini menjawab pertanyaan sejumlah warga mengenai kepastian masih atau tidak kebijakan BPJS Kesehatan dari pemerintah dan pelayanan di rumah sakit terkait aturan dikeluarkan.
“BPJS terus tetap ada, nggak akan pernah berhenti selama pemerintah tidak pernah menyetop soal kesehatan. Ibu jangan khawatir,” kata Sahroni menjawab pertanyaan warga Jati Pulo bernama Feby Susinta.
Sahroni mengakui, hingga kini masih ada keluhan yang didengarnya terkait pelayanan rumah sakit terhadap pasien menggunakan BPJS Kesehatan. Politisi NasDem ini meminta pembenahan lebih baik oleh BPJS, khususnya pelayanan di rumah sakit.
“Tapi banyak memang yang kekurangan (BPJS) yang luar biasa di tiap-tiap daerah. Saya nggak tahu apakah di Jati Pulo dan sekitarnya BPJS sudah sesuai atau belum. Untuk di Jakarta Utara luar biasa banyak sekali kekurangan atau hambatan yang dalam prosesnya menerima pasien BPJS,” bebernya.
Masalah kesehatan, menurut Sahroni, sangat vital, khususnya bagi mereka yang memiliki profesi berisiko tinggi, seperti pengemudi atau tukang ojek online. Sahroni mengemukakan profesi ojek online sangat rentan terhadap kecelakaan di jalan raya ataupun kejahatan sehingga harus memiliki BPJS Kesehatan ataupun asuransi kesehatan.
“Berpikir ini (BPJS Kesehatan/asuransi kesehatan) akhirannya kok mahal, tapi itu penting. Jangan mengandalkan motor. Kalau motornya rusak bisa dibenerin, tapi kalau orangnya?” imbuh Sahroni kepada Eko, pengojek online warga RT 04/04, Jati Pulo yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan hingga patah tulang tangan kanan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.
Selain di Jati Pulo, Sahroni hari ini juga kunjungan kerja di Lapangan Kopajaya, Bojong, Rawa Buaya Jakarta Barat. Sama seperti di Jati Pulo, sekitar 1.000 warga yang hadir antusias bertanya dan meminta foto bersama dengan anggota dewan yang sempat menjalani pekerjaan sebagai sopir pribadi hingga tukang semir dan ojek payung ini.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, para calon presiden dan wakil presiden keseluruhannya merupakan putra bangsa. Karenanya ia menekankan masyarakat untuk tak terpecah belah meski pilihan politik berbeda.
“Bapak ibu tadi malam (Kamis, 8 Agustus 2018) sudah melihat dan mendengar langsung calon presiden dan calon wakil presiden, baik Jokowi dan Ma’ruf Amin, baik Prabowo dan Sandiaga Uno. Ini adalah putra-putra bangsa yang akan memimpin pertarungan di tahun depan. Silakan bapak-ibu pilih dengan sesuai kata hati, jangan memilih karena paksaan, jangan jadikan agama untuk pedoman menjalankan politik,” kata Sahroni di sela-sela kunjungan kerja di Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/8/2018).
Selain demokrasi tanpa paksaan, dalam kunjungan kerjanya Ahmad Sahroni turut mengingatkan pentingnya asuransi kesehatan, termasuk BPJS kesehatan. Hal ini menjawab pertanyaan sejumlah warga mengenai kepastian masih atau tidak kebijakan BPJS Kesehatan dari pemerintah dan pelayanan di rumah sakit terkait aturan dikeluarkan.
“BPJS terus tetap ada, nggak akan pernah berhenti selama pemerintah tidak pernah menyetop soal kesehatan. Ibu jangan khawatir,” kata Sahroni menjawab pertanyaan warga Jati Pulo bernama Feby Susinta.
Sahroni mengakui, hingga kini masih ada keluhan yang didengarnya terkait pelayanan rumah sakit terhadap pasien menggunakan BPJS Kesehatan. Politisi NasDem ini meminta pembenahan lebih baik oleh BPJS, khususnya pelayanan di rumah sakit.
“Tapi banyak memang yang kekurangan (BPJS) yang luar biasa di tiap-tiap daerah. Saya nggak tahu apakah di Jati Pulo dan sekitarnya BPJS sudah sesuai atau belum. Untuk di Jakarta Utara luar biasa banyak sekali kekurangan atau hambatan yang dalam prosesnya menerima pasien BPJS,” bebernya.
Masalah kesehatan, menurut Sahroni, sangat vital, khususnya bagi mereka yang memiliki profesi berisiko tinggi, seperti pengemudi atau tukang ojek online. Sahroni mengemukakan profesi ojek online sangat rentan terhadap kecelakaan di jalan raya ataupun kejahatan sehingga harus memiliki BPJS Kesehatan ataupun asuransi kesehatan.
“Berpikir ini (BPJS Kesehatan/asuransi kesehatan) akhirannya kok mahal, tapi itu penting. Jangan mengandalkan motor. Kalau motornya rusak bisa dibenerin, tapi kalau orangnya?” imbuh Sahroni kepada Eko, pengojek online warga RT 04/04, Jati Pulo yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan hingga patah tulang tangan kanan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.
Selain di Jati Pulo, Sahroni hari ini juga kunjungan kerja di Lapangan Kopajaya, Bojong, Rawa Buaya Jakarta Barat. Sama seperti di Jati Pulo, sekitar 1.000 warga yang hadir antusias bertanya dan meminta foto bersama dengan anggota dewan yang sempat menjalani pekerjaan sebagai sopir pribadi hingga tukang semir dan ojek payung ini.
(poe)
