GPN, Nasionalisme Baru Industri Jasa Keuangan
GPN, Nasionalisme Baru Industri Jasa Keuangan
A
A
A
SURABAYA - Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menjadi nasionalisme baru dalam industri jasa keuangan. Sebab, data perbankan dimiliki oleh Indonesia sendiri sehingga sekuritas menjadi lebih baik.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo saat me-launching GPN di Halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim, Minggu (29/7/2018). Orang nomor satu di Jatim itu meminta seluruh pihak yang terlibat dalam GPN ini, khususnya perbankan, memiliki komitmen kuat dalam menjadikan industri jasa keuangan menjadi milik Indonesia sendiri.
GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Data nasabah diklaim semakin terlindungi dan pemrosesan transaksi dilakukan di dalam negeri. "Komitmen ini penting sekali karena menciptakan kekompakan sebagai landasan utama pelaksanaan GPN," katanya.
Dia menambahkan, pelaksanaan GPN ini juga memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Ini karena industri jasa keuangan Indonesia tidak harus membayar proses data kepada pihak atau lembaga di luar negeri. Sehingga, GPN juga menjadikan industri perbankan tanah air menjadi lebih efisien.
Untuk itu, Gubernur kelahiran Madiun ini juga mengharapkan agar industri keuangan dapat menurunkan sedikit suku bunga. "Melalui GPN ini, Bank Indonesia dan pelaku industri keuangan bisa memperluas dan memperkuat layanan tersebut," ujarnya.
Kepala KPBI Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan, GPN adalah aset nasional dan bangsa Indonesia yang idenya sudah digagas sejak 15 tahun yang lalu. Melalui GPN ini, semua data-data nasabah berada di Indonesia, tidak lagi berada di server di tempat atau negara lain. "Di masa lalu, sistem pembayaran kita itu sangat tergantung pada platform yang bukan milik kita sendiri, sehingga interkoneksinya tidak bisa mulus," ujarnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, untuk wilayah Surabaya, terdapat 11 bank yang telah siap mendistribusikan kartu berlogo GPN ini, di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, dan Bank Jatim.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo saat me-launching GPN di Halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim, Minggu (29/7/2018). Orang nomor satu di Jatim itu meminta seluruh pihak yang terlibat dalam GPN ini, khususnya perbankan, memiliki komitmen kuat dalam menjadikan industri jasa keuangan menjadi milik Indonesia sendiri.
GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Data nasabah diklaim semakin terlindungi dan pemrosesan transaksi dilakukan di dalam negeri. "Komitmen ini penting sekali karena menciptakan kekompakan sebagai landasan utama pelaksanaan GPN," katanya.
Dia menambahkan, pelaksanaan GPN ini juga memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Ini karena industri jasa keuangan Indonesia tidak harus membayar proses data kepada pihak atau lembaga di luar negeri. Sehingga, GPN juga menjadikan industri perbankan tanah air menjadi lebih efisien.
Untuk itu, Gubernur kelahiran Madiun ini juga mengharapkan agar industri keuangan dapat menurunkan sedikit suku bunga. "Melalui GPN ini, Bank Indonesia dan pelaku industri keuangan bisa memperluas dan memperkuat layanan tersebut," ujarnya.
Kepala KPBI Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan, GPN adalah aset nasional dan bangsa Indonesia yang idenya sudah digagas sejak 15 tahun yang lalu. Melalui GPN ini, semua data-data nasabah berada di Indonesia, tidak lagi berada di server di tempat atau negara lain. "Di masa lalu, sistem pembayaran kita itu sangat tergantung pada platform yang bukan milik kita sendiri, sehingga interkoneksinya tidak bisa mulus," ujarnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, untuk wilayah Surabaya, terdapat 11 bank yang telah siap mendistribusikan kartu berlogo GPN ini, di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, dan Bank Jatim.
(zik)
Explore More