Gubernur Khofifah: Ratusan Ribu Ojol dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Nikmati Manfaat Pemutihan Pajak
Jum'at, 08 Agustus 2025 - 16:46 WIB
loading...
Foto: Doc. Istimewa
A
A
A
SURABAYA - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di tahun keenam kali ini sukses dimanfaatkan ratusan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur.
“Alhamdulillah program pemutihan kali ini disambut antusias masyarakat. Belum sebulan sudah menyasar 511.178 wajib pajak dengan total PKB yang dibebaskan Rp 830,6 juta lebih. Pemutihan pajak ini adalah bagian dari upaya kami melindungi kelompok rentan dan membangun kembali kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak dalam pembangunan,” ujar Khofifah , Jum'at (8/8).
Sejak diluncurkan pada 14 Juli 2025 lalu, sampai dengan 6 Agustus 2025 telah dimanfaatkan oleh 511.178 wajib pajak, untuk itu Pemprov Jatim telah memberikan pembebasan PKB senilai Rp830.676.000 untuk masyarakat Jatim. Rinciannya, yaitu Rp385.641.500 diberikan Pemprov Jatim untuk pembebasan pajak progresif, dan Rp445.034.500 diberikan untuk pembebasan pajak dalam segmentasi khusus untuk masyarakat rentan ekonomi.
Menurut Gubernur Khofifah, tingginya antusiasme tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan kebijakan fiskal yang memberikan keringanan secara nyata dan terukur. Lebih lanjut disampaikannya, program ini bukan sekadar insentif fiskal, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi rakyat. Terutama karena kebijakan pemutihan di tahun ini tak hanya membebaskan denda keterlambatan tapi juga membebaskan tunggakan pajak khusus bagi kelompok rentan ekonomi. Yaitu para pengemudi ojek online, masyarakat kurang mampu, dan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban pajak karena keterbatasan ekonomi.
“Karena dalam banyak kasus, keterlambatan membayar pajak bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan, melainkan oleh ketidakmampuan. Karena itu, kami merasa harus merespons kondisi objektif masyarakat dengan kebijakan yang relevan dan berempati. Untuk itu, kami juga memastikan kebijakan ini tepat sasaran,” tegas Khofifah.
Secara lebih spesifik, selama sebulan program pemutihan berlangsung, telah ada 2.246 transaksi pembayaran pajak yang berasal dari masyarakat kurang mampu berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dari transaksi ini, Pemprov Jatim telah memberikan pembebasan sebesar Rp171.584.500.
Sementara itu, 2.962 transaksi dilakukan oleh pengemudi ojek online dengan nilai pembebasan mencapai Rp255.302.500. Adapun pemilik kendaraan roda tiga untuk usaha kecil tercatat melakukan 193 transaksi, dengan nilai pembebasan sebesar Rp18.147.500. Menurut Khofifah, pendekatan fiskal ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial.
“Alhamdulillah program pemutihan kali ini disambut antusias masyarakat. Belum sebulan sudah menyasar 511.178 wajib pajak dengan total PKB yang dibebaskan Rp 830,6 juta lebih. Pemutihan pajak ini adalah bagian dari upaya kami melindungi kelompok rentan dan membangun kembali kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak dalam pembangunan,” ujar Khofifah , Jum'at (8/8).
Sejak diluncurkan pada 14 Juli 2025 lalu, sampai dengan 6 Agustus 2025 telah dimanfaatkan oleh 511.178 wajib pajak, untuk itu Pemprov Jatim telah memberikan pembebasan PKB senilai Rp830.676.000 untuk masyarakat Jatim. Rinciannya, yaitu Rp385.641.500 diberikan Pemprov Jatim untuk pembebasan pajak progresif, dan Rp445.034.500 diberikan untuk pembebasan pajak dalam segmentasi khusus untuk masyarakat rentan ekonomi.
Menurut Gubernur Khofifah, tingginya antusiasme tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan kebijakan fiskal yang memberikan keringanan secara nyata dan terukur. Lebih lanjut disampaikannya, program ini bukan sekadar insentif fiskal, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi rakyat. Terutama karena kebijakan pemutihan di tahun ini tak hanya membebaskan denda keterlambatan tapi juga membebaskan tunggakan pajak khusus bagi kelompok rentan ekonomi. Yaitu para pengemudi ojek online, masyarakat kurang mampu, dan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban pajak karena keterbatasan ekonomi.
“Karena dalam banyak kasus, keterlambatan membayar pajak bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan, melainkan oleh ketidakmampuan. Karena itu, kami merasa harus merespons kondisi objektif masyarakat dengan kebijakan yang relevan dan berempati. Untuk itu, kami juga memastikan kebijakan ini tepat sasaran,” tegas Khofifah.
Secara lebih spesifik, selama sebulan program pemutihan berlangsung, telah ada 2.246 transaksi pembayaran pajak yang berasal dari masyarakat kurang mampu berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dari transaksi ini, Pemprov Jatim telah memberikan pembebasan sebesar Rp171.584.500.
Sementara itu, 2.962 transaksi dilakukan oleh pengemudi ojek online dengan nilai pembebasan mencapai Rp255.302.500. Adapun pemilik kendaraan roda tiga untuk usaha kecil tercatat melakukan 193 transaksi, dengan nilai pembebasan sebesar Rp18.147.500. Menurut Khofifah, pendekatan fiskal ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial.
Lihat Juga :
