Solusi Macet, Flyover RE Martadinata Bogor Dibangun Agustus
Rabu, 25 Juli 2018 - 04:02 WIB
Solusi Macet, Flyover RE Martadinata Bogor Dibangun Agustus
A
A
A
BOGOR - Setelah cukup lama tertunda, rencana pembangunan flyover atau jalan layang untuk mengatasi kemacetan akibat perlintasan sebidang di Jalan Raya RE Martadinata, Bogor Tengah, Kota Bogor, bakal segera terwujud. Proyek yang molor sejak dua tahun silam itu kini dalam tahapan penyelesaian pembebasan lahan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, menyebutkan, flyover di Jalan RE Martadinata akan dibangun mulai tahun ini dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebesar Rp105 miliar.
"Ya, saat ini kami sedang melakukan musyawarah harga pembebasan lahan dengan warga yang terdampak pembangunan cepat selesai," ujar Chusnul di Balai Kota Bogor, Selasa (24/7/2018).
Pihaknya menargetkan proses musyawarah harga pembebasan lahan ini harus selesai awal Agustus. Sebab, diperkirakan pekerja fisik pembangunan harus dilakukan pertengahan Agustus, terlebih proses lelangnya sudah dilakukan Kementerian PUPR.
"Di 2016 dan 2017 kami sudah melakukan pembebasan lahan dan 2018 ini masih ada lahan yang harus dibebaskan sesuai hasil finalisasi desain Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan anggaran Rp14 miliar," ungkapnya.
Chusnul menyebutkan, total anggaran untuk pembangunan flyover RE Martadinata dari Kementerian PUPR sebesar Rp105 miliar dengan skema anggaran multiyears dan ditargetkan 2019 sudah bisa difungsikan.
"Penyesuaian desain sudah dilakukan di 2018 ini, kami hanya mendapatkan hasil pembangunan saja karena semua proses lelang dan pembangunan dilakukan pusat (Kemen PUPR)," katanya.
Upaya Pemkot Bogor yang akan merealisasikan pembangunan jembatan layang di Jalan RE Martadinata mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan. Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Laniasari, menegaskan, intensitas kereta api yang memotong Jalan RE Martadinata menjadi penyebab antrean kendaraan kerap mengular. Kondisi semakin parah akibat badan jalan yang cenderung sempit.
"Jadi, kalau memang ada flyover, pengendara tidak perlu lagi menunggu kereta untuk lewat. Sehingga lalu lalang kereta setiap tiga sampai lima menit sekali, tak berdampak lagi terhadap arus lalu lintas di Simpang Kebon itu," katanya.
Menurut dia, kepadatan di Jalan RE Martadinata sebenarnya sudah menjadi isu yang sering dikeluhkan publik. Bahkan, pihaknya kerap mendapat keluhan dan tuntutan langsung dari warga yang meminta solusi atas kemacetan itu.
"Saya sendiri kerap menjadi korban kemacetan perlintasan sebidang Jalan RE Martadinata, khususnya saat mengantar anak sekolah pada pagi hari dan pulang kerja pada sore hari," paparnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat berharap saat pelaksanaan pembangunan tidak ada penutupan di Jalan RE Martadinata. "Jalan tersebut sudah menjadi akses utama yang menghubungkan wilayah Kecamatan Bogor Tengah dengan Bogor Barat. Mudah-mudahan permasalahan ini segera ada solusi," tegasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, menyebutkan, flyover di Jalan RE Martadinata akan dibangun mulai tahun ini dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebesar Rp105 miliar.
"Ya, saat ini kami sedang melakukan musyawarah harga pembebasan lahan dengan warga yang terdampak pembangunan cepat selesai," ujar Chusnul di Balai Kota Bogor, Selasa (24/7/2018).
Pihaknya menargetkan proses musyawarah harga pembebasan lahan ini harus selesai awal Agustus. Sebab, diperkirakan pekerja fisik pembangunan harus dilakukan pertengahan Agustus, terlebih proses lelangnya sudah dilakukan Kementerian PUPR.
"Di 2016 dan 2017 kami sudah melakukan pembebasan lahan dan 2018 ini masih ada lahan yang harus dibebaskan sesuai hasil finalisasi desain Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan anggaran Rp14 miliar," ungkapnya.
Chusnul menyebutkan, total anggaran untuk pembangunan flyover RE Martadinata dari Kementerian PUPR sebesar Rp105 miliar dengan skema anggaran multiyears dan ditargetkan 2019 sudah bisa difungsikan.
"Penyesuaian desain sudah dilakukan di 2018 ini, kami hanya mendapatkan hasil pembangunan saja karena semua proses lelang dan pembangunan dilakukan pusat (Kemen PUPR)," katanya.
Upaya Pemkot Bogor yang akan merealisasikan pembangunan jembatan layang di Jalan RE Martadinata mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan. Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Laniasari, menegaskan, intensitas kereta api yang memotong Jalan RE Martadinata menjadi penyebab antrean kendaraan kerap mengular. Kondisi semakin parah akibat badan jalan yang cenderung sempit.
"Jadi, kalau memang ada flyover, pengendara tidak perlu lagi menunggu kereta untuk lewat. Sehingga lalu lalang kereta setiap tiga sampai lima menit sekali, tak berdampak lagi terhadap arus lalu lintas di Simpang Kebon itu," katanya.
Menurut dia, kepadatan di Jalan RE Martadinata sebenarnya sudah menjadi isu yang sering dikeluhkan publik. Bahkan, pihaknya kerap mendapat keluhan dan tuntutan langsung dari warga yang meminta solusi atas kemacetan itu.
"Saya sendiri kerap menjadi korban kemacetan perlintasan sebidang Jalan RE Martadinata, khususnya saat mengantar anak sekolah pada pagi hari dan pulang kerja pada sore hari," paparnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat berharap saat pelaksanaan pembangunan tidak ada penutupan di Jalan RE Martadinata. "Jalan tersebut sudah menjadi akses utama yang menghubungkan wilayah Kecamatan Bogor Tengah dengan Bogor Barat. Mudah-mudahan permasalahan ini segera ada solusi," tegasnya.
(thm)
