Kejar Target, Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Jadi Prioritas
Kamis, 12 Juli 2018 - 13:01 WIB
Kejar Target, Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Jadi Prioritas
A
A
A
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan memastikan pekerjaan pembebasan lahan proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menjadi program prioritas, agar pembangunan jalan bebas hambatan itu rampung sesuai target.
Pj Gubernur yang akrab disapa Iwan itu berharap, pembangunan Tol Cisumdawu rampung sesuai target, 2020. Oleh karenanya, pembebasan lahan yang kini masih menjadi 'pekerjaan rumah' (PR) harus segera diselesaikan.
Menurut Iwan, meskipun Tol Cisumdawu merupakan proyek strategis nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang paham betul situasi di lapangan wajib memastikan jalannya pembangunan, agar sesuai harapan masyarakat.
"Ada beberapa seksi untuk Cisumdawu, yang jelas target 2020 harus selesai. Jadi, tahapan-tahapan terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Sehingga kita harapkan sesuai dengan target," jelas Iriawan saat meninjau proyek Tol Cisumdawu, di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Rabu (11/7/2018) malam.
Iwan menekankan, penuntasan persoalan pembebasan lahan menjadi prioritasnya saat ini. Sebab, masih ada beberapa bidang lahan yang belum dibebaskan. Iwan mencontohkan, pada seksi 2 phase 11 (Ciherang-Sumedang) sepanjang 10,70 kilometer, baru 88,47 persen lahan yang sudah dibebaskan. Adapun target pengadaan lahan yakni September 2018 dengan nilai kontrak Rp3.485.999.660.965.
Contoh lainnya pada seksi 1 phase III (Cileungi-Rancakalong) sepanjang 11,45 kilometer, lahan yang sudah dibebaskannya baru 37,43 persen. Sedangkan lahan di dua desa seluas sekitar 1,7 kilometer persegi telah berhasil dibebaskan dan siap dilakukan konstruksi.
Sebagai upaya tindak lanjut, pada seksi 2 phase II, tepatnya pada pembebasan lahan jalur utama (main road), terdapat 70 bidang lahan yang belum bebas dari 1.100 bidang lahan yang dibutuhkan. "Proses pembebasan lahan 70 bidang tanah akan segera dilakukan konsinyasi," kata Iwan.
Menurut Iwan, pembebasan lahan di Desa Girimukti, Sinarmulya, Mulyasari, Sukamaju, dan Margamukti, kini tengah dalam proses pengukuran. "Status saat ini, PPK (pejabat pembuat komitmen) Lahan telah mendaftarkan lima desa tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumedang. Di sini dibutuhkan koordinasi dengan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) untuk kepastian ketersediaan anggaran untuk pembebasan di lima desa tersebut," jelasnya.
Diketahui, Tol Cisumdawu yang akan membentang sepanjang 61,6 kilometer dari Cileunyi, Kabupaten Bandung hingga Dawuan, Kabupaten Majalengka itu akan memiliki terowongan kembar (twin tunnel) sepanjang 472 meter dengan diameter 14 meter.
Pembangunan Tol Cisumdawu terbagi ke dalam enam seksi, yakni seksi I Cileunyi-Rancakalong, seksi II Rancakalong-Sumedang, seksi III Sumedang-Cimalaka, seksi IV Cimalaka-Legok, seksi V Legok-Ujung Jaya, dan seksi VI Ujung Jaya-Dawuan.
Pembangunan Tol Cisumdawu dikerjakan oleh pemerintah bekerja sama dengan BUJT. Rinciannya, seksi I dan II dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan pengerjaan seksi III-VI menjadi kewenangan BUJT.
Dalam perkembangannya, kendala yang dihadapi saat ini yakni pembangunan terowongan kembar karena kondisi tanah yang rawan mengalami keruntuhan, sehingga pekerja harus berhati-hati.
Pj Gubernur yang akrab disapa Iwan itu berharap, pembangunan Tol Cisumdawu rampung sesuai target, 2020. Oleh karenanya, pembebasan lahan yang kini masih menjadi 'pekerjaan rumah' (PR) harus segera diselesaikan.
Menurut Iwan, meskipun Tol Cisumdawu merupakan proyek strategis nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang paham betul situasi di lapangan wajib memastikan jalannya pembangunan, agar sesuai harapan masyarakat.
"Ada beberapa seksi untuk Cisumdawu, yang jelas target 2020 harus selesai. Jadi, tahapan-tahapan terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Sehingga kita harapkan sesuai dengan target," jelas Iriawan saat meninjau proyek Tol Cisumdawu, di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Rabu (11/7/2018) malam.
Iwan menekankan, penuntasan persoalan pembebasan lahan menjadi prioritasnya saat ini. Sebab, masih ada beberapa bidang lahan yang belum dibebaskan. Iwan mencontohkan, pada seksi 2 phase 11 (Ciherang-Sumedang) sepanjang 10,70 kilometer, baru 88,47 persen lahan yang sudah dibebaskan. Adapun target pengadaan lahan yakni September 2018 dengan nilai kontrak Rp3.485.999.660.965.
Contoh lainnya pada seksi 1 phase III (Cileungi-Rancakalong) sepanjang 11,45 kilometer, lahan yang sudah dibebaskannya baru 37,43 persen. Sedangkan lahan di dua desa seluas sekitar 1,7 kilometer persegi telah berhasil dibebaskan dan siap dilakukan konstruksi.
Sebagai upaya tindak lanjut, pada seksi 2 phase II, tepatnya pada pembebasan lahan jalur utama (main road), terdapat 70 bidang lahan yang belum bebas dari 1.100 bidang lahan yang dibutuhkan. "Proses pembebasan lahan 70 bidang tanah akan segera dilakukan konsinyasi," kata Iwan.
Menurut Iwan, pembebasan lahan di Desa Girimukti, Sinarmulya, Mulyasari, Sukamaju, dan Margamukti, kini tengah dalam proses pengukuran. "Status saat ini, PPK (pejabat pembuat komitmen) Lahan telah mendaftarkan lima desa tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumedang. Di sini dibutuhkan koordinasi dengan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) untuk kepastian ketersediaan anggaran untuk pembebasan di lima desa tersebut," jelasnya.
Diketahui, Tol Cisumdawu yang akan membentang sepanjang 61,6 kilometer dari Cileunyi, Kabupaten Bandung hingga Dawuan, Kabupaten Majalengka itu akan memiliki terowongan kembar (twin tunnel) sepanjang 472 meter dengan diameter 14 meter.
Pembangunan Tol Cisumdawu terbagi ke dalam enam seksi, yakni seksi I Cileunyi-Rancakalong, seksi II Rancakalong-Sumedang, seksi III Sumedang-Cimalaka, seksi IV Cimalaka-Legok, seksi V Legok-Ujung Jaya, dan seksi VI Ujung Jaya-Dawuan.
Pembangunan Tol Cisumdawu dikerjakan oleh pemerintah bekerja sama dengan BUJT. Rinciannya, seksi I dan II dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan pengerjaan seksi III-VI menjadi kewenangan BUJT.
Dalam perkembangannya, kendala yang dihadapi saat ini yakni pembangunan terowongan kembar karena kondisi tanah yang rawan mengalami keruntuhan, sehingga pekerja harus berhati-hati.
(zik)
