Kemendagri Tegaskan Tak Bakal Ganti Pj Gubernur Jabar M Iriawan
Jum'at, 06 Juli 2018 - 18:51 WIB
Kemendagri Tegaskan Tak Bakal Ganti Pj Gubernur Jabar M Iriawan
A
A
A
JAKARTA - Perwakilan massa aksi 67 Tegakkan Keadilan telah selesai berdialog dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Dari hasil perdebatan tersebut, Kemendagri tetap mempertahankan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Shabri Lubis mengatakan, pengangkatan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar melanggar Undang-Undang No2/2002 tentang Kepolisian. "Pertama (menanyakan) berkaitan dengan pengangkatan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar. Ini apa maksudnya? Sedangkan di aturan UU Kepolisian melarang soal itu, dia kan (polisi) aktif," kata Shabri di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).
Persoalan kedua yang ditanyakan perwakilan massa, lanjut Shabri, soal tercecernya ribuan KTP elektronik di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Mereka mengkritik kinerja Kemendagri.
Sementara Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengatakan, tidak akan mengganti Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Pasalnya pengangkatan Iriawan diklaimnya telah sesuai Undang-Undang.( Baca: Komjen Pol M Iriawan Resmi Jadi Pj Gubernur Jabar )
"Secara hukum tidak ada dasarnya untuk kita ganti. Kecuali ada pelanggaran hukum. Hari ini belum pernah ada laporan. Saya kira ini soal konunikasi saja.Jadi sah secara hukum Komjen Iriawan menjabat sebagai Pj Gubernur," ujar Bahtiar.
Sebelum diangkat sebagai PJ Gubernur Jabar, Iriawan menjabat Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) atau setingkat pejabat eselon I. Karena itu, kata Bahtiar, pengangkatan Iriawan telah sesuai prosedur.
Bahtiar mengaku senang dapat berdialog dengan para ulama dari perwakilan ormas. Dalam pertemuan itu, pihaknya melihat ada respon positif. "Paling tidak kita sudah menjelaskan. Responsnya positif. Kita dialog baik-baik saja, aspirasinya kami dengarkan," tuturnya.
Usai bertemu, KH Shabri dan Bahtiar tampak berkomunikasi secara hangat. Bahkan keduanya tampak saling berpelukan. Tak lama setelah itu, puluhan perwakilan massa aksi kembali ke hadapan ribuan massa yang sudah menunggu.
Dari hasil perdebatan tersebut, Kemendagri tetap mempertahankan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Shabri Lubis mengatakan, pengangkatan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar melanggar Undang-Undang No2/2002 tentang Kepolisian. "Pertama (menanyakan) berkaitan dengan pengangkatan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar. Ini apa maksudnya? Sedangkan di aturan UU Kepolisian melarang soal itu, dia kan (polisi) aktif," kata Shabri di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).
Persoalan kedua yang ditanyakan perwakilan massa, lanjut Shabri, soal tercecernya ribuan KTP elektronik di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Mereka mengkritik kinerja Kemendagri.
Sementara Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengatakan, tidak akan mengganti Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Pasalnya pengangkatan Iriawan diklaimnya telah sesuai Undang-Undang.( Baca: Komjen Pol M Iriawan Resmi Jadi Pj Gubernur Jabar )
"Secara hukum tidak ada dasarnya untuk kita ganti. Kecuali ada pelanggaran hukum. Hari ini belum pernah ada laporan. Saya kira ini soal konunikasi saja.Jadi sah secara hukum Komjen Iriawan menjabat sebagai Pj Gubernur," ujar Bahtiar.
Sebelum diangkat sebagai PJ Gubernur Jabar, Iriawan menjabat Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) atau setingkat pejabat eselon I. Karena itu, kata Bahtiar, pengangkatan Iriawan telah sesuai prosedur.
Bahtiar mengaku senang dapat berdialog dengan para ulama dari perwakilan ormas. Dalam pertemuan itu, pihaknya melihat ada respon positif. "Paling tidak kita sudah menjelaskan. Responsnya positif. Kita dialog baik-baik saja, aspirasinya kami dengarkan," tuturnya.
Usai bertemu, KH Shabri dan Bahtiar tampak berkomunikasi secara hangat. Bahkan keduanya tampak saling berpelukan. Tak lama setelah itu, puluhan perwakilan massa aksi kembali ke hadapan ribuan massa yang sudah menunggu.
(whb)
