Gelombang Kasus Korupsi di Kota Malang Pengaruhi Pemilih Rasional
Gelombang Kasus Korupsi di Kota Malang Pengaruhi Pemilih Rasional
A
A
A
MALANG - Gelombang tsunami korupsi yang melanda Kota Malang, jelang pelaksanaan pilkada, berdampak besar terhadap pemilih pemula, dan para pemilih yang belum menentukan pilihannya.
Ahli komunikasi politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Anang Sujoko menilai, pemilih di Kota Malang, merupakan pemilih rasional. "Rasionalitas para pemilih ini, dampaknya sangat besar untuk para calon yang tersandung masalah korupsi, meskipun diusung oleh partai-partai besar," ujarnya.
Hal ini sangat dirasakan pada pasangan calon nomor urut 1, dan 2. Di mana, calon wali kotanya, Yaqud Ananda Gudban, dan M. Anton ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perolehan suara kedua calon wali kota jeblok, dan disalib calon wali kota nomor urut 3, Sutiaji, yang sebelumnya tidak banyak diunggulkan.
Yaqud Ananda Gudban, yang merupakan ketua DPC Partai Hanura, maju menjadi calon wali kota dengan diusung koalisi besar, yakni PDIP, Partai Hanura, PPP, PAN, dan Partai Nasdem. Koalisi ini, menguasai 22 kursi, dari total 45 kursi yang ada di DPRD Kota Malang.
Koalisi besar yang mengusung Yaqud Ananda Gudban-Wanedi tersebut, ternyata tidak memperoleh suara yang signifikan di Pilkada. Sampai saat ini, dari hasil hitung cepat di website resmi KPU, pasangan inj hanya memperoleh 19,42 persen suara.
Kondisi tidak jauh berbeda terjadi pada pasangan nomor urut 2, M. Anton-Syamsul Mahmud, yang diusung PKB, PKS, dan Partai Gerindra. Koalisi besar, dan mengusung M. Anton yang merupakan calon incumbent, tidak mampu mengatrol perolehan suara pasangan ini. Mereka baru meraih 36,87 persen suara.
Sementara, pasangan Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko yang diusung Partai Demokrat, dan Partai Golkar, dengan dukungan Partai Perindo, mampu meraih 43,71 persen suara. Sutiaji yang juga wakil wali Kota Malang, periode 2013-2018, sempat terkena isu rumah tangga, karena harus menilah lagi setelah bercerai dengan istri pertamanya.
Anang menyebutkan, perolehan suara dalam pilkada ini, menunjukkan bahwa pendukung PDIP tidak menunjukkan loyalitasnya kepada partai. Mereka masuk dalam kategori pemilih rasional. "Sedangkan pasangan nomor urut 2, beruntung diusung PKB, PKS, dan Partai Gerindra, karema relatif masih memiliki pendukung partai yang loyal," tegasnya.
Gelombang tsunami korupsi jelang pilkada tersebut, juga berdampak besar kepada minat masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Dari hasil rekapitulasi hitung cepat di website KPU, yang sudah mencapai 54,14% dari total jumlah TPS, jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya mencapai sebanyak 214.011 orang.
Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Malang, sebanyak 600.646 orang. "Target kami, jumlah pemilih bisa mencapai 75%, atau naik dari lima tahun lalu yang hanya mencapai 65%," ujar Wakil Ketua KPU Kota Malang, Ashari Husein. yuswantoro
Ahli komunikasi politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Anang Sujoko menilai, pemilih di Kota Malang, merupakan pemilih rasional. "Rasionalitas para pemilih ini, dampaknya sangat besar untuk para calon yang tersandung masalah korupsi, meskipun diusung oleh partai-partai besar," ujarnya.
Hal ini sangat dirasakan pada pasangan calon nomor urut 1, dan 2. Di mana, calon wali kotanya, Yaqud Ananda Gudban, dan M. Anton ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perolehan suara kedua calon wali kota jeblok, dan disalib calon wali kota nomor urut 3, Sutiaji, yang sebelumnya tidak banyak diunggulkan.
Yaqud Ananda Gudban, yang merupakan ketua DPC Partai Hanura, maju menjadi calon wali kota dengan diusung koalisi besar, yakni PDIP, Partai Hanura, PPP, PAN, dan Partai Nasdem. Koalisi ini, menguasai 22 kursi, dari total 45 kursi yang ada di DPRD Kota Malang.
Koalisi besar yang mengusung Yaqud Ananda Gudban-Wanedi tersebut, ternyata tidak memperoleh suara yang signifikan di Pilkada. Sampai saat ini, dari hasil hitung cepat di website resmi KPU, pasangan inj hanya memperoleh 19,42 persen suara.
Kondisi tidak jauh berbeda terjadi pada pasangan nomor urut 2, M. Anton-Syamsul Mahmud, yang diusung PKB, PKS, dan Partai Gerindra. Koalisi besar, dan mengusung M. Anton yang merupakan calon incumbent, tidak mampu mengatrol perolehan suara pasangan ini. Mereka baru meraih 36,87 persen suara.
Sementara, pasangan Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko yang diusung Partai Demokrat, dan Partai Golkar, dengan dukungan Partai Perindo, mampu meraih 43,71 persen suara. Sutiaji yang juga wakil wali Kota Malang, periode 2013-2018, sempat terkena isu rumah tangga, karena harus menilah lagi setelah bercerai dengan istri pertamanya.
Anang menyebutkan, perolehan suara dalam pilkada ini, menunjukkan bahwa pendukung PDIP tidak menunjukkan loyalitasnya kepada partai. Mereka masuk dalam kategori pemilih rasional. "Sedangkan pasangan nomor urut 2, beruntung diusung PKB, PKS, dan Partai Gerindra, karema relatif masih memiliki pendukung partai yang loyal," tegasnya.
Gelombang tsunami korupsi jelang pilkada tersebut, juga berdampak besar kepada minat masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Dari hasil rekapitulasi hitung cepat di website KPU, yang sudah mencapai 54,14% dari total jumlah TPS, jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya mencapai sebanyak 214.011 orang.
Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Malang, sebanyak 600.646 orang. "Target kami, jumlah pemilih bisa mencapai 75%, atau naik dari lima tahun lalu yang hanya mencapai 65%," ujar Wakil Ketua KPU Kota Malang, Ashari Husein. yuswantoro
(vhs)
Explore More