Iwan Bule Tuntut KPU Distribusikan Logistik Pilkada Serentak Tepat Waktu
Senin, 25 Juni 2018 - 20:00 WIB
Iwan Bule Tuntut KPU Distribusikan Logistik Pilkada Serentak Tepat Waktu
A
A
A
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di seluruh Jabar tepat waktu jelang pencoblosan 27 Juni 2018 mendatang.
Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan menekankan, distribusi logistik harus tiba hingga tempat pemungutan suara (TPS) tepat waktu, agar pelaksanaan pesta demokrasi di Jabar tersebut berjalan lancar. Saat ini, kata Iwan, logistik pilkada tersebut sudah sampai di tingkat kecamatan yang selanjutnya akan didistribusikan ke kelurahan.
"Saya ingin melihat sesuai apa yang terjadi di lapangan, jadi saya langsung melihat ke kecamatan apakah on time sampai tujuan atau tidak," ungkap Iwan saat meninjau distribusi logistik Pilkada Serentak 2018 di Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Senin (25/6/2018).
Menurut Iwan, sementara ini, berdasarkan fakta di lapangan, distribusi logistik pilkada sudah sesuai karena hari ini logistik pilkada memang dijadwalkan harus sudah tiba di kecamatan. Hal itu, kata Iwan, menandakan penyelenggara siap menggelar pilkada.
"Saya tidak beri tahu orang kecamatan dan ternyata logistik betul sudah ada di kecamatan sesuai aturan dan besok (Selasa) harus di tingkat kelurahan," katanya.
Iwan melanjutkan, dirinya akan melanjutkan kunjungannya ke sejumlah daerah di Jabar untuk memantau seluruh kesiapan penyelenggaraan pilkada.
"Saling membantu untuk penyelenggaraan ini. Nanti distribusi ada perangkatnya, ada transportasinya, ada pengamanannya," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Iwan kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral. Iwan menegaskan, pihaknya tidak akan pernah bosan mengingatkan ASN untuk menjaga netralitasnya hingga proses pilkada selesai.
"Sampai saat ini belum ada informasi ASN yang diduga melanggar. Alhamdulillah, mungkin mereka mengerti akan tugas dan wewenang dan kewajiban serta sanksinya. Pasti ada (sanksi), kita lakukan pada mereka," tegas Iwan.
Menurut Iwan, jika sebelumnya memang ada yang melakukan pelanggaran, dirinya memastikan bahwa itu oknum ASN. Iwan kembali menegaskan, bagi ASN yang terbukti melanggar, sanksinya bisa sampai pada pencopotan jabatan hingga status kepegawaiannya.
"Kalau ada itu kan pasti kita punishment, sanksi pada jabatannya. Kalau dia mau sekolah kita pertimbangkan," sebut Iwan mencontohkan.
Disinggung soal keamanan, Iwan meyakinkan, hingga kini belum ditemukan adanya gangguan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jabar. Kalaupun ada gangguan, kata Iwan, itu sebatas gangguan teknis, seperti kerusakan alat kerja di KPU.
"Bawaslu dan KPU serta perangkatnya saya panggil saat apel di Arcamanik, mereka sangat semangat sekali," ujar Iwan.
Iwan menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi serta semua unsur terkait lainnya.
"Habis itu kita rapat di Desk Pilkada di Gedung Sate. Kita sampaikan lagi karena tadi juga ada dari Polda Metro karena beberapa daerah masuk ke Polda Metro seperti Bekasi, Depok," tandasnya.
Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan menekankan, distribusi logistik harus tiba hingga tempat pemungutan suara (TPS) tepat waktu, agar pelaksanaan pesta demokrasi di Jabar tersebut berjalan lancar. Saat ini, kata Iwan, logistik pilkada tersebut sudah sampai di tingkat kecamatan yang selanjutnya akan didistribusikan ke kelurahan.
"Saya ingin melihat sesuai apa yang terjadi di lapangan, jadi saya langsung melihat ke kecamatan apakah on time sampai tujuan atau tidak," ungkap Iwan saat meninjau distribusi logistik Pilkada Serentak 2018 di Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Senin (25/6/2018).
Menurut Iwan, sementara ini, berdasarkan fakta di lapangan, distribusi logistik pilkada sudah sesuai karena hari ini logistik pilkada memang dijadwalkan harus sudah tiba di kecamatan. Hal itu, kata Iwan, menandakan penyelenggara siap menggelar pilkada.
"Saya tidak beri tahu orang kecamatan dan ternyata logistik betul sudah ada di kecamatan sesuai aturan dan besok (Selasa) harus di tingkat kelurahan," katanya.
Iwan melanjutkan, dirinya akan melanjutkan kunjungannya ke sejumlah daerah di Jabar untuk memantau seluruh kesiapan penyelenggaraan pilkada.
"Saling membantu untuk penyelenggaraan ini. Nanti distribusi ada perangkatnya, ada transportasinya, ada pengamanannya," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Iwan kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral. Iwan menegaskan, pihaknya tidak akan pernah bosan mengingatkan ASN untuk menjaga netralitasnya hingga proses pilkada selesai.
"Sampai saat ini belum ada informasi ASN yang diduga melanggar. Alhamdulillah, mungkin mereka mengerti akan tugas dan wewenang dan kewajiban serta sanksinya. Pasti ada (sanksi), kita lakukan pada mereka," tegas Iwan.
Menurut Iwan, jika sebelumnya memang ada yang melakukan pelanggaran, dirinya memastikan bahwa itu oknum ASN. Iwan kembali menegaskan, bagi ASN yang terbukti melanggar, sanksinya bisa sampai pada pencopotan jabatan hingga status kepegawaiannya.
"Kalau ada itu kan pasti kita punishment, sanksi pada jabatannya. Kalau dia mau sekolah kita pertimbangkan," sebut Iwan mencontohkan.
Disinggung soal keamanan, Iwan meyakinkan, hingga kini belum ditemukan adanya gangguan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jabar. Kalaupun ada gangguan, kata Iwan, itu sebatas gangguan teknis, seperti kerusakan alat kerja di KPU.
"Bawaslu dan KPU serta perangkatnya saya panggil saat apel di Arcamanik, mereka sangat semangat sekali," ujar Iwan.
Iwan menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi serta semua unsur terkait lainnya.
"Habis itu kita rapat di Desk Pilkada di Gedung Sate. Kita sampaikan lagi karena tadi juga ada dari Polda Metro karena beberapa daerah masuk ke Polda Metro seperti Bekasi, Depok," tandasnya.
(zik)
