Polda Jatim Tambah 1.115 Personel Amankan Pilkada Serentak
Senin, 25 Juni 2018 - 11:56 WIB
Polda Jatim Tambah 1.115 Personel Amankan Pilkada Serentak
A
A
A
SURABAYA - Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Machfud Arifin memberangkatkan sebanyak 1.115 personel dalam pengamanan (PAM) Pilkada Serentak 2018 di Jatim. Angka tersebut merupakan tambahan dari sebelumnya yang berjumlah 1.303 personel. Penambahan ini sekaligus dalam rangka PAM Tempat Pemungutan Suara (TPS) Operasi Mantap Praja Semeru 2018 di Jatim.
Irjen Pol Machfud Arifin seusai apel Pergeseran Pasukan dalam Rangka Pengamanan TPS Operasi Mantap Praja Semeru 2018, Senin (25/6/2018), di Mapolda Jatim mengatakan, 1.115 personel ini diterjunkan ke beberapa Polres, termasuk di Pulau Madura. Pihaknya juga melakukan penebalan pengamanan di sejumlah Polres dan Polsek, serta beberapa di TPS.
"Di wilayah Madura, kami bersama 400 anggota TNI dari satuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) akan menggelar patroli gabungan. Hal itu akan dilakukan di tiap-tiap wilayah guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan selama Pilkada," katanya.
Kapolda menambahkan, sebelum penyelenggaraan pilkada serentak, pihaknya telah memetakan kerawanan daerah akibat konflik. Selain itu pemetaan daerah rawan tersendatnya proses Pilkada yang disebabkan letak geografis. Sayangnya, Machfud enggan merinci dengan pasti daerah mana saja yang dikategorikan rawan. Namun, pihaknya memastikan wilayah Jatim akan aman dan damai.
"Secara geografis, beberapa tempat yang letaknya jauh dari jangkauan seperti kepulauan di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Gresik perlu perhatian lebih. Untuk meminimalisir tersendatnya Pilkada di wilayah tersebut, kami melakukan pengawalan pendistribusian logistik agar Pilkada bisa berjalan lancar," katanya.
Machfud menandaskan, yang perlu diantisipasi adalah pascapenetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat itu, sejumlah pihak rawan terjadi gesekkan karena masing-masing kubu memiliki kepentingan berbeda. "Gesekan bisa saja terjadi ketika masing-masing pihak merasa kubunya yang menang. Saat dinyatakan kalah, maka akan menyalahkan semua pihak," katanya.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman menambahkan, jajaran Kodam dan Kostrad yang dilibatkan dalam pengamanan Pilkada serentak di Jatim ada 12.000 personel. Dari jumlah itu, jumlah anggota Kostrad ada 600 personel. Menurutnya, semua pasukan tersebut sudah masuk membantu Polri di wilayah-wilayah dalam rangka memberikan keamanan. "Kami juga meminta anggota TNI harus netral. Hal itu sesuai dengan intruksi langsung dari Panglima TNI. Netralitas harga mati," katanya.
Irjen Pol Machfud Arifin seusai apel Pergeseran Pasukan dalam Rangka Pengamanan TPS Operasi Mantap Praja Semeru 2018, Senin (25/6/2018), di Mapolda Jatim mengatakan, 1.115 personel ini diterjunkan ke beberapa Polres, termasuk di Pulau Madura. Pihaknya juga melakukan penebalan pengamanan di sejumlah Polres dan Polsek, serta beberapa di TPS.
"Di wilayah Madura, kami bersama 400 anggota TNI dari satuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) akan menggelar patroli gabungan. Hal itu akan dilakukan di tiap-tiap wilayah guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan selama Pilkada," katanya.
Kapolda menambahkan, sebelum penyelenggaraan pilkada serentak, pihaknya telah memetakan kerawanan daerah akibat konflik. Selain itu pemetaan daerah rawan tersendatnya proses Pilkada yang disebabkan letak geografis. Sayangnya, Machfud enggan merinci dengan pasti daerah mana saja yang dikategorikan rawan. Namun, pihaknya memastikan wilayah Jatim akan aman dan damai.
"Secara geografis, beberapa tempat yang letaknya jauh dari jangkauan seperti kepulauan di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Gresik perlu perhatian lebih. Untuk meminimalisir tersendatnya Pilkada di wilayah tersebut, kami melakukan pengawalan pendistribusian logistik agar Pilkada bisa berjalan lancar," katanya.
Machfud menandaskan, yang perlu diantisipasi adalah pascapenetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat itu, sejumlah pihak rawan terjadi gesekkan karena masing-masing kubu memiliki kepentingan berbeda. "Gesekan bisa saja terjadi ketika masing-masing pihak merasa kubunya yang menang. Saat dinyatakan kalah, maka akan menyalahkan semua pihak," katanya.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman menambahkan, jajaran Kodam dan Kostrad yang dilibatkan dalam pengamanan Pilkada serentak di Jatim ada 12.000 personel. Dari jumlah itu, jumlah anggota Kostrad ada 600 personel. Menurutnya, semua pasukan tersebut sudah masuk membantu Polri di wilayah-wilayah dalam rangka memberikan keamanan. "Kami juga meminta anggota TNI harus netral. Hal itu sesuai dengan intruksi langsung dari Panglima TNI. Netralitas harga mati," katanya.
(amm)
