Edy Rahmayadi Tegas soal Penegakan Hukum, Djarot Masih Jualan Kartu
Rabu, 20 Juni 2018 - 14:33 WIB
Edy Rahmayadi Tegas soal Penegakan Hukum, Djarot Masih Jualan Kartu
A
A
A
MEDAN - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor 1, Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah (Eramas) dan pasangan nomor 2, Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus (Djoss), memulai debat kandidat terakhir Pilgub Sumut 2018, dengan penyampaian visi misinya, Selasa (19/6/2018) malam.
Dalam debat yang dilaksanakan di Hotel Santika Dyandra Medan dan disiarkan langsung TV One dan INews TV ini, tema yang diangkat adalah soal Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Edy Rahmayadi, dalam paparan singkatnya menegaskan penegakan hukum masih dirasakan tumpul ke atas tajam ke bawah.
“Yang dirasakan adalah keberpihakan dan kriminalisasi. Tapi kami akan terus berjuang bersama masyarakat Sumut untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya bersama juga dengan instansi penegak hukum. Saya yakin banyak yang siap untuk memastikan itu,” katanya.
Djarot Saiful Hidayat juga menyampaikan hal senada. Menurut Djarot, penegakan hukum tumpul pada pemilik modal. Hal ini mengingatkan masyarakat pada kasus Register 40 yang sampai saat ini belum juga dieksekusi oleh pemerintah meski sudah berkekuatan hukum tetap.
Setelah itu, Djarot – Sihar kembali mengeluarkan kartu-kartu yang selama ini menjadi program kerja pasangan ini. Djarot juga menyatakan akan mengelola APBD Sumut secara transparan.
Dalam debat yang dilaksanakan di Hotel Santika Dyandra Medan dan disiarkan langsung TV One dan INews TV ini, tema yang diangkat adalah soal Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Edy Rahmayadi, dalam paparan singkatnya menegaskan penegakan hukum masih dirasakan tumpul ke atas tajam ke bawah.
“Yang dirasakan adalah keberpihakan dan kriminalisasi. Tapi kami akan terus berjuang bersama masyarakat Sumut untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya bersama juga dengan instansi penegak hukum. Saya yakin banyak yang siap untuk memastikan itu,” katanya.
Djarot Saiful Hidayat juga menyampaikan hal senada. Menurut Djarot, penegakan hukum tumpul pada pemilik modal. Hal ini mengingatkan masyarakat pada kasus Register 40 yang sampai saat ini belum juga dieksekusi oleh pemerintah meski sudah berkekuatan hukum tetap.
Setelah itu, Djarot – Sihar kembali mengeluarkan kartu-kartu yang selama ini menjadi program kerja pasangan ini. Djarot juga menyatakan akan mengelola APBD Sumut secara transparan.
(sms)
