Mahalnya Harga Sembako Masih Jadi Perhatian Masyarakat Jabar
Sabtu, 02 Juni 2018 - 15:06 WIB
Mahalnya Harga Sembako Masih Jadi Perhatian Masyarakat Jabar
A
A
A
JAKARTA - Jawa Barat saat ini tengah memasuki tahun politik. Walaupun pemilihan gubernur tinggal menghitung hari, terdapat sejumlah permasalahan yang nampaknya sulit ditemukan solusinya oleh pemerintahan Jabar saat ini. Salah satunya adalah mahalnya harga sembako.
Menurut survei yang dilansir Indo Barometer April 2018, sembako mahal menempati peringkat kedua sebagai permasalahan tertinggi di Jabar dengan persentase sebesar 16,8 persen setelah tingginya angka pengangguran, sekitar 30,8 persen.
Sebagaimana dikutip dari laporan inflasi triwulanan Bank Indonesia Jawa Barat, salah satu faktor pemicu mahalnya harga pangan adalah mahalnya biaya produksi.
"Jika distribusi lebih singkat maka harga pangan juga akan lebih murah. Konsumen bisa menikmati harga murah, tapi di sisi lain petani harga jualnya lebih baik karena tidak memakai tengkulak," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar Doni P Joewono beberapa waktu lalu.
Doni melanjutkan, untuk menekan mahalnya harga distribusi, pihak Pemprov Jabar dapat memanfaatkan teknologi atau membuat aplikasi khusus untuk petani. "Bisa dikembangkan bersama-sama Kementerian Kominfo dan Kementerian Pertanian," tambahnya.
Ekonom asal Bandung yang kini menjadi dosen di Boston College dan Framingham State University, Amerika Serikat Fahlino Sjuib mengatakan, tingginya harga bahan pangan hanyalah puncak gunung es, yang dipicu oleh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di Jabar.
"Konsep ekonomi Jawa Barat ke depan harus mengarah kepada beberapa aspek, yaitu: adil dan berlanjutan, mandiri, berdaya saing, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengandalkan potensi daerah," ujarnya.
Untuk itulah, gubernur Jawa Barat yang baru juga harus mampu menyelesaikan ketimpangan ekonomi di setiap daerah. Menurut Fahlino, pasangan Rindu (Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum) memiliki program inovasi teknologi untuk memotong jalur distribusi. "Dengan begitu ketimpangan ekonomi di daerah Jawa Barat akan berkurang," katanya.
Dia juga melanjutkan, mengingat besarnya potensi Jabar yang hingga saat ini masih belum tergali dengan baik, provinsi ini membutuhkan perubahan.
"Kita menyadari bahwa kita dihadapkan pada dunia yang berubah dengan cepat dan perubahan ini mendatangkan tantangan dan peluang baru yang akan sangat berbeda dengan apa yang sebelumnya pernah kita saksikan dan alami."
Menurut survei yang dilansir Indo Barometer April 2018, sembako mahal menempati peringkat kedua sebagai permasalahan tertinggi di Jabar dengan persentase sebesar 16,8 persen setelah tingginya angka pengangguran, sekitar 30,8 persen.
Sebagaimana dikutip dari laporan inflasi triwulanan Bank Indonesia Jawa Barat, salah satu faktor pemicu mahalnya harga pangan adalah mahalnya biaya produksi.
"Jika distribusi lebih singkat maka harga pangan juga akan lebih murah. Konsumen bisa menikmati harga murah, tapi di sisi lain petani harga jualnya lebih baik karena tidak memakai tengkulak," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar Doni P Joewono beberapa waktu lalu.
Doni melanjutkan, untuk menekan mahalnya harga distribusi, pihak Pemprov Jabar dapat memanfaatkan teknologi atau membuat aplikasi khusus untuk petani. "Bisa dikembangkan bersama-sama Kementerian Kominfo dan Kementerian Pertanian," tambahnya.
Ekonom asal Bandung yang kini menjadi dosen di Boston College dan Framingham State University, Amerika Serikat Fahlino Sjuib mengatakan, tingginya harga bahan pangan hanyalah puncak gunung es, yang dipicu oleh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di Jabar.
"Konsep ekonomi Jawa Barat ke depan harus mengarah kepada beberapa aspek, yaitu: adil dan berlanjutan, mandiri, berdaya saing, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengandalkan potensi daerah," ujarnya.
Untuk itulah, gubernur Jawa Barat yang baru juga harus mampu menyelesaikan ketimpangan ekonomi di setiap daerah. Menurut Fahlino, pasangan Rindu (Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum) memiliki program inovasi teknologi untuk memotong jalur distribusi. "Dengan begitu ketimpangan ekonomi di daerah Jawa Barat akan berkurang," katanya.
Dia juga melanjutkan, mengingat besarnya potensi Jabar yang hingga saat ini masih belum tergali dengan baik, provinsi ini membutuhkan perubahan.
"Kita menyadari bahwa kita dihadapkan pada dunia yang berubah dengan cepat dan perubahan ini mendatangkan tantangan dan peluang baru yang akan sangat berbeda dengan apa yang sebelumnya pernah kita saksikan dan alami."
(zik)
