Pemprov DKI Belum Setujui Rencana Trase Kereta Layang
Selasa, 22 Mei 2018 - 20:56 WIB
Pemprov DKI Belum Setujui Rencana Trase Kereta Layang
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI belum menyetujui proyek pembangunan loopline yang digagas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya. Trase sepanjang 26 kilometer melayang di dalam aset Pemprov DKI masih harus dikaji terlebih dahulu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI tentunya sangat mendukung adanya pembangunan loopline. Di mana, selain dapat mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan tidak sebidang rel kereta api, loopline juga dapat mengurangi kemacetan serta mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) yang kini tengah direncanakan.
Namun, lanjut Sandi, pembangunan yang digagas PT Adhi karya harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam penyediaan infrastruktur dengan skema public private partnership.
"Kami akan masukan proposal ini (KPDBU) ke Kementerian Perhubungan," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (22/5/2018).
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko menuturkan, proyek pembangunan kereta layang atau loopline masih dalam pembahasan trase. Menurutnya, trase sepanjang 26 kilometer yang mengitari empat stasiun yakni Jatinegera, Manggarai, Bukit Duri dan Tanah Abang itu belum mendapatkan persetujuan Pemprov DKI sebagai empunya kewenangan penentuan trase.
Sigit menilai dalam menentukan trase loop line yang dibutuhkan bukan hanya jarak atau integrasi semata. Namun, penentuan trase harus melihat demand dan kebutuhan perjalanan penumpang. Termasuk jangan sampai tumpang tindih dengan moda transportasi lainnya, seperti misalnya Light Rail Transit (LRT) yang direncanakan dari Velodrome menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kan diminta buat studi kelayakannya. Lagian PT Jaya Konstruksi itu bukan BUMD," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Pemprov DKI duduk bersama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan untuk membahas proyek pembangunan loopline. Politisi PDI Perjuangan itu mendukung berbagai pembangunan infrastruktur transportasi untuk mengruai kemacetan di Jakarta dan sekitarnya.
Namun, jangan sampai pembangunan menjadi tidak berguna dan hanya membuat kemacetan selama masa pembangunan. "Semuanya harus melalui kajian. Jangan sampai hanya mengedepankan bisnis dan mengenyampingkan pelayanan masyarakat," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI tentunya sangat mendukung adanya pembangunan loopline. Di mana, selain dapat mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan tidak sebidang rel kereta api, loopline juga dapat mengurangi kemacetan serta mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) yang kini tengah direncanakan.
Namun, lanjut Sandi, pembangunan yang digagas PT Adhi karya harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam penyediaan infrastruktur dengan skema public private partnership.
"Kami akan masukan proposal ini (KPDBU) ke Kementerian Perhubungan," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (22/5/2018).
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko menuturkan, proyek pembangunan kereta layang atau loopline masih dalam pembahasan trase. Menurutnya, trase sepanjang 26 kilometer yang mengitari empat stasiun yakni Jatinegera, Manggarai, Bukit Duri dan Tanah Abang itu belum mendapatkan persetujuan Pemprov DKI sebagai empunya kewenangan penentuan trase.
Sigit menilai dalam menentukan trase loop line yang dibutuhkan bukan hanya jarak atau integrasi semata. Namun, penentuan trase harus melihat demand dan kebutuhan perjalanan penumpang. Termasuk jangan sampai tumpang tindih dengan moda transportasi lainnya, seperti misalnya Light Rail Transit (LRT) yang direncanakan dari Velodrome menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kan diminta buat studi kelayakannya. Lagian PT Jaya Konstruksi itu bukan BUMD," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Pemprov DKI duduk bersama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan untuk membahas proyek pembangunan loopline. Politisi PDI Perjuangan itu mendukung berbagai pembangunan infrastruktur transportasi untuk mengruai kemacetan di Jakarta dan sekitarnya.
Namun, jangan sampai pembangunan menjadi tidak berguna dan hanya membuat kemacetan selama masa pembangunan. "Semuanya harus melalui kajian. Jangan sampai hanya mengedepankan bisnis dan mengenyampingkan pelayanan masyarakat," ujarnya.
(whb)
