Mensos: Penutupan Lokalisasi Justru Angkat Martabat Manusia!
Selasa, 15 Mei 2018 - 17:04 WIB
Mensos: Penutupan Lokalisasi Justru Angkat Martabat Manusia!
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Upaya penutupan lokalisasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, berjalan sesuai rencana dan dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, Selasa (15/5/2018). Mensos menyatakan, penutupan lokalisasi bukan sekadar melaksanakan aturan perundang-undangan.
“Namun yang tak kalah penting adalah prostitusi bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, negara juga berkewajiban mengangkat harkat dan martabat mereka, dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik,” kata Mensos di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.
Mensos menyatakan, penutupan lokalisasi merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 di Jakarta, 19 April 2018 lalu. Saat itu, diselenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri bupati/wali kota dan kepala dinas sosial provinsi serta kepala dinas sosial kabupaten / kota yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi prostitusi.
Sebagai tindak lanjut, hari ini ditutup tiga lokasi di Dukuh Mola, Simpang Kodok, dan di RT 12 Desa Sungai Pakit. “Prostitusi perbuatan amoral, bertentangan dengan ajaran agama apa pun. Prostitusi juga masuk ke dalam kejahatan perdagangan orang (trafficking),” kata Mensos.
Dengan ditutupnya lokalisasi di Kobar, sudah 151 dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia yang sudah ditutup. “Lokalisasi yang belum ditutup saat ini tinggal 17 lokalisasi yang berada di 10 provinsi dan 15 kabupaten / kota,” katanya.
Setelah diitutup, pekerja seks komersial (PSK) akan dipulangkan ke keluarganya di daerah masing-masing. Kementerian Sosial akan menyiapkan dana pendukung sesuai tugas dan fungsinya, baik berkaitan dengan bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun transport lokal.
Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah juga dapat melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, bahkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
“Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Nuhidayah karena ada kerja sama yang baik. Jadi sebelum penutupan pemda sudah memberikan penjelasan dengan baik serta memberikan sosialisasi tentang ide kepada semua pihak termasuk kepada mereka (PSK),” katanya.
“Namun yang tak kalah penting adalah prostitusi bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, negara juga berkewajiban mengangkat harkat dan martabat mereka, dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik,” kata Mensos di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.
Mensos menyatakan, penutupan lokalisasi merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 di Jakarta, 19 April 2018 lalu. Saat itu, diselenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri bupati/wali kota dan kepala dinas sosial provinsi serta kepala dinas sosial kabupaten / kota yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi prostitusi.
Sebagai tindak lanjut, hari ini ditutup tiga lokasi di Dukuh Mola, Simpang Kodok, dan di RT 12 Desa Sungai Pakit. “Prostitusi perbuatan amoral, bertentangan dengan ajaran agama apa pun. Prostitusi juga masuk ke dalam kejahatan perdagangan orang (trafficking),” kata Mensos.
Dengan ditutupnya lokalisasi di Kobar, sudah 151 dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia yang sudah ditutup. “Lokalisasi yang belum ditutup saat ini tinggal 17 lokalisasi yang berada di 10 provinsi dan 15 kabupaten / kota,” katanya.
Setelah diitutup, pekerja seks komersial (PSK) akan dipulangkan ke keluarganya di daerah masing-masing. Kementerian Sosial akan menyiapkan dana pendukung sesuai tugas dan fungsinya, baik berkaitan dengan bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun transport lokal.
Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah juga dapat melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, bahkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
“Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Nuhidayah karena ada kerja sama yang baik. Jadi sebelum penutupan pemda sudah memberikan penjelasan dengan baik serta memberikan sosialisasi tentang ide kepada semua pihak termasuk kepada mereka (PSK),” katanya.
(wib)
