Ijeck: Kesejahteraan Guru Honorer Harus Meningkat
Ijeck: Kesejahteraan Guru Honorer Harus Meningkat
A
A
A
MEDAN - Ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan impian setiap masyarakat, tak terkecuali calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck. Menurutnya, pendidikan yang baik akan berdampak kepada pembangunan Sumut semakin meningkat.
"Kunci dari pembangunan adalah dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni. Maka harus ada pendidikan yang merata ke seluruh warga," kata Ijeck pada peringatan Hardiknas, 2 Mei 2018 di Medan.
Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari SDM yang mumpuni. "Apapun yang mau kita bangun, jika SDM-nya tidak siap, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar," ujarnya.
Namun, permasalahan yang ada hingga kini, pihak sekolah swasta belum terlalu merasakan hadirnya pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pengajar di sekolah swasta Idawati Sirait, yang mengatakan hingga kini bantuan dari pemerintah belum terlalu dirasakan oleh sekolah swasta.
Momen pertemuannya dengan Ijeck, digunakannya untuk bertanya perihal program Ijeck untuk sekolah swasta. "Apa program bapak untuk pendidikan di Sumatera Utara, terutama sekolah swasta, karena sampai saat ini bantuan dirasa lebih banyak ke sekolah yang negeri," ucapnya kepada Ijeck.
Menanggapi itu, Ijeck mengatakan bantuan untuk fasilitas pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Dan yang diutamakan memang fasilitas pendidikan yang langsung dikelola oleh pemerintah, yaitu sekolah-sekolah negeri. Namun, tak berarti meninggalkan sekolah yang berlabel swasta.
Dia mengungkapkan, sekolah swasta tentunya memiliki aturan untuk dibantu. Karena tentunya memiliki aturan yang berbeda dengan sekolah negeri. Untuk itu, dalam memberikan bantuan, nantinya pemerintah akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti legislatif.
"Nantinya pemerintah akan bekerja sama dengan DPR untuk mengesahkan anggaran yang akan diturunkan ke sekolah swasta. Selain itu, sekolah yang akan dibantu, nantinya akan dinilai, apakah memang sudah layak atau belum," tegasnya.
Hal tersebut dikarenakan ingin melihat bantuan yang diberikan tepat sasaran atau tidak. Dan ia tidak ingin pemberian bantuan hanya berdasarkan proposal semata. Dan tentu saja, menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadi kecurangan saat penyaluran dana bantuan.
Persoalan penting lain menurut Ijeck adalah soal kesejahteraan guru terutama guru swasta dan yang berada di pelosok-pelosok. "Banyak yang ingin pindah ke tempat lain atau ke kota karena perhatian terhadap mereka kurang. Ini perlu keberpihakan anggaran yang kuat dan tepat di APBD," tambah Ijeck.
Kata Ijeck, guru swasta, baik guru tetap yayasan dan honorer, sering dilupakan. "Pengangkatan guru honorer menjadi PNS tentu kewenangan pusat, tapi sebelum diangkat, itu menjadi perhatian utama dan tanggung jawab kita," terang Ijeck.
Karena itu, alokasi keberpihakan anggaran pendidikan yang 20% itu harus tepat. "Sekolah swasta mesti dibantu agar masyarakat juga mendaftar ke sana. Guru-gurunya mesti dinaikkan kesejahteraannya. Ini prioritas anggaran kita," pungkas Ijeck.
"Kunci dari pembangunan adalah dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni. Maka harus ada pendidikan yang merata ke seluruh warga," kata Ijeck pada peringatan Hardiknas, 2 Mei 2018 di Medan.
Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari SDM yang mumpuni. "Apapun yang mau kita bangun, jika SDM-nya tidak siap, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar," ujarnya.
Namun, permasalahan yang ada hingga kini, pihak sekolah swasta belum terlalu merasakan hadirnya pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pengajar di sekolah swasta Idawati Sirait, yang mengatakan hingga kini bantuan dari pemerintah belum terlalu dirasakan oleh sekolah swasta.
Momen pertemuannya dengan Ijeck, digunakannya untuk bertanya perihal program Ijeck untuk sekolah swasta. "Apa program bapak untuk pendidikan di Sumatera Utara, terutama sekolah swasta, karena sampai saat ini bantuan dirasa lebih banyak ke sekolah yang negeri," ucapnya kepada Ijeck.
Menanggapi itu, Ijeck mengatakan bantuan untuk fasilitas pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Dan yang diutamakan memang fasilitas pendidikan yang langsung dikelola oleh pemerintah, yaitu sekolah-sekolah negeri. Namun, tak berarti meninggalkan sekolah yang berlabel swasta.
Dia mengungkapkan, sekolah swasta tentunya memiliki aturan untuk dibantu. Karena tentunya memiliki aturan yang berbeda dengan sekolah negeri. Untuk itu, dalam memberikan bantuan, nantinya pemerintah akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti legislatif.
"Nantinya pemerintah akan bekerja sama dengan DPR untuk mengesahkan anggaran yang akan diturunkan ke sekolah swasta. Selain itu, sekolah yang akan dibantu, nantinya akan dinilai, apakah memang sudah layak atau belum," tegasnya.
Hal tersebut dikarenakan ingin melihat bantuan yang diberikan tepat sasaran atau tidak. Dan ia tidak ingin pemberian bantuan hanya berdasarkan proposal semata. Dan tentu saja, menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadi kecurangan saat penyaluran dana bantuan.
Persoalan penting lain menurut Ijeck adalah soal kesejahteraan guru terutama guru swasta dan yang berada di pelosok-pelosok. "Banyak yang ingin pindah ke tempat lain atau ke kota karena perhatian terhadap mereka kurang. Ini perlu keberpihakan anggaran yang kuat dan tepat di APBD," tambah Ijeck.
Kata Ijeck, guru swasta, baik guru tetap yayasan dan honorer, sering dilupakan. "Pengangkatan guru honorer menjadi PNS tentu kewenangan pusat, tapi sebelum diangkat, itu menjadi perhatian utama dan tanggung jawab kita," terang Ijeck.
Karena itu, alokasi keberpihakan anggaran pendidikan yang 20% itu harus tepat. "Sekolah swasta mesti dibantu agar masyarakat juga mendaftar ke sana. Guru-gurunya mesti dinaikkan kesejahteraannya. Ini prioritas anggaran kita," pungkas Ijeck.
(rhs)
Explore More