Tuntut Kenaikan Tarif, Driver Taksi Online Demo di Kantor Gojek
Senin, 16 April 2018 - 17:55 WIB
Tuntut Kenaikan Tarif, Driver Taksi Online Demo di Kantor Gojek
A
A
A
JAKARTA - Puluhan pengemudi taksi online menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusat Gojek Indonesia di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018). Pengemudi angkutan daring ini menuntut kenaikan tarif per kilometer untuk driver.
“Kami ingin perbaikan tarif. Driver meminta ada kenaikan dari Rp2.000 menjad Rp4.600 per kilometer,” kata perwakilan driver taksi online, Christiansen. (Baca juga: Polisi Harap Polemik Taksi Online segera Diselesaikan)
Menurut mereka, tuntutan itu sudah sesuai dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Selain itu, driver juga menolak jika perusakan aplikasi menjadi perusahaan transportasi.
“Kami juga meminta perusahaan menghilangkan order prioritas, serta menetapkan tarif minimal sebesar Rp20.000,” ujar Christiansen. (Baca juga: Unjuk Rasa di Istana Negara, Driver Ojol Tuntut Rasionalisasi Tarif)
Pengunjuk rasa merasa peraturan tentang perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi sangat merugikan driver. Seperti wajib masuk koperasi, memasang stiker, dan uji KIR.
“Selama ini kan kami pakai kendaraan pribadi, kendaraan kami sendiri. Lalu kalua harus uji KIR, gabung koperasi, apalagi kendaraan kami dirubah menjadi transportasi umum jelas tidak mau, rugi kami,” tuturnya.
“Kami ingin perbaikan tarif. Driver meminta ada kenaikan dari Rp2.000 menjad Rp4.600 per kilometer,” kata perwakilan driver taksi online, Christiansen. (Baca juga: Polisi Harap Polemik Taksi Online segera Diselesaikan)
Menurut mereka, tuntutan itu sudah sesuai dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Selain itu, driver juga menolak jika perusakan aplikasi menjadi perusahaan transportasi.
“Kami juga meminta perusahaan menghilangkan order prioritas, serta menetapkan tarif minimal sebesar Rp20.000,” ujar Christiansen. (Baca juga: Unjuk Rasa di Istana Negara, Driver Ojol Tuntut Rasionalisasi Tarif)
Pengunjuk rasa merasa peraturan tentang perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi sangat merugikan driver. Seperti wajib masuk koperasi, memasang stiker, dan uji KIR.
“Selama ini kan kami pakai kendaraan pribadi, kendaraan kami sendiri. Lalu kalua harus uji KIR, gabung koperasi, apalagi kendaraan kami dirubah menjadi transportasi umum jelas tidak mau, rugi kami,” tuturnya.
(thm)
