Sengketa Lahan Berlarut-Larut, Massa FRB Sumut Demo Kantor BPN
Sengketa Lahan Berlarut-Larut, Massa FRB Sumut Demo Kantor BPN
A
A
A
MEDAN - Massa Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (FRB-Sumut) menggelar unjuk rasa ke Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumut, Kamis (12/4/2018).
Dalam unjuk rasa tersebut, ratusan orang menuntut agar kasus konflik sengketa lahan Eks HGU PTPN II segera dituntaskan. Sebab, kasus tersebut sudah bertahun-tahun tidak selesai.
Ketua FRB Sumut, Rabualam Syahputra mengatakan, BPN harus segera menuntaskan kasus tersebut. Sebab, selama ini BPN terkesan lepas tangan atas kasus tersebut.
"Kepala BPN harus menyelesaikan rekonstruksi kasus Eks HGU PTPN II. Kalau tidak Kepala BPN harus mundur," ujarnya di depan Kantor Wilayah ATR/BPN.
Menurut Rabualam, konflik Eks HGU PTPN II memang sudah berlangsung sejak lama dan sampai sekarang belum selesai. "Bahkan konflik kerap kali berujung pada kekerasan yang menimbulkan korban jiwa," ungkapnya.
Rabualam juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini sering membagikan sertifikat tanah. Menurut dia, pembagian sertifikat itu adalah propaganda Jokowi.
"Bagi-bagi sertifikat itu tidak penting untuk petani. Yang penting bagi kami adalah bagi-bagi tanah. Bagi petani yang penting mereka bisa bercocok tanam dan bisa menghidupkan keluarga dari bercocok tanam itu," jelasnya.
Rabualam menambahkan, dirinya juga mendapat informasi kalau Jokowi melalui Menteri BUMN, sudah meminjam dana Rp90 triliun. Dana tersebut akan dipinjamkan kepada para pengusaha asing perkebunan untuk mengambil alih tanah-tanah PTPN Yang ada di Sumatera.
"Kami juga meminta ganti rugi atas kerugian materil yang kami alami karena penggusuran yang diduga dilakukan PTPN II," tegasnya.
Rabualam juga meminta kepada BPN untuk meminta maaf kepada masyarakat. "Secara moral kami minta, BPN, Kapolres meminta maaf kepada rakyat akibat penggusuran tersebut," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa dari FRB Sumut itu mendapat pengawalan dari petugas kepolisian. Tidak hanya itu, aksi demo ini menyebabkan arus lalu lintas macet.
Dalam unjuk rasa tersebut, ratusan orang menuntut agar kasus konflik sengketa lahan Eks HGU PTPN II segera dituntaskan. Sebab, kasus tersebut sudah bertahun-tahun tidak selesai.
Ketua FRB Sumut, Rabualam Syahputra mengatakan, BPN harus segera menuntaskan kasus tersebut. Sebab, selama ini BPN terkesan lepas tangan atas kasus tersebut.
"Kepala BPN harus menyelesaikan rekonstruksi kasus Eks HGU PTPN II. Kalau tidak Kepala BPN harus mundur," ujarnya di depan Kantor Wilayah ATR/BPN.
Menurut Rabualam, konflik Eks HGU PTPN II memang sudah berlangsung sejak lama dan sampai sekarang belum selesai. "Bahkan konflik kerap kali berujung pada kekerasan yang menimbulkan korban jiwa," ungkapnya.
Rabualam juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini sering membagikan sertifikat tanah. Menurut dia, pembagian sertifikat itu adalah propaganda Jokowi.
"Bagi-bagi sertifikat itu tidak penting untuk petani. Yang penting bagi kami adalah bagi-bagi tanah. Bagi petani yang penting mereka bisa bercocok tanam dan bisa menghidupkan keluarga dari bercocok tanam itu," jelasnya.
Rabualam menambahkan, dirinya juga mendapat informasi kalau Jokowi melalui Menteri BUMN, sudah meminjam dana Rp90 triliun. Dana tersebut akan dipinjamkan kepada para pengusaha asing perkebunan untuk mengambil alih tanah-tanah PTPN Yang ada di Sumatera.
"Kami juga meminta ganti rugi atas kerugian materil yang kami alami karena penggusuran yang diduga dilakukan PTPN II," tegasnya.
Rabualam juga meminta kepada BPN untuk meminta maaf kepada masyarakat. "Secara moral kami minta, BPN, Kapolres meminta maaf kepada rakyat akibat penggusuran tersebut," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa dari FRB Sumut itu mendapat pengawalan dari petugas kepolisian. Tidak hanya itu, aksi demo ini menyebabkan arus lalu lintas macet.
(wib)
Explore More