Mal Pelayanan Publik Hadir, Pengurusan Izin di Bekasi Kian Mudah
Rabu, 11 April 2018 - 18:35 WIB
Mal Pelayanan Publik Hadir, Pengurusan Izin di Bekasi Kian Mudah
A
A
A
BEKASI - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengapresiasi Pemkot Bekasi yang telah berkomitmen dan berani membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Sebagai tahap awal, MPP di Kota Bekasi melayani sebagian kegiatan yang selama ini ada di Pemkot bekasi dan Polres Kota Bekasi.
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa mengatakan, MPP merupakan sinergi dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/BUMN bahkan mungkin swasta.
“Tetapi mal pelayanan publik bukan sekadar mengumpulkan pelayanan di satu gedung, tetapi harus ada penggunaan data tunggal. Selama masing-masing instansi menggunakan data-sendiri-sendiri, hal itu masih akan menyulitkan proses pelayanan di MPP,” katanya saat memberikan pengarahan pada rapat sinergitas dengan dinas teknis pada pelayanan perizinan terpadu berstandar ISO:2015 di Bekasi, Rabu (11/4/2018).
Integrasi itu tidak hanya mencakup hal-hal teknis, tetapi juga perlu koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pihak-pihak dan instansi terkait. Menurut Diah, hal itu tidak mudah karena itu pihaknya siap menjembatani proses koordinasi tersebut. “Kalau ada kesulitan dalam koordinasi, kami siap membantu,” imbuhnya.
Saat ini sudah ada enam MPP di berbagai daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, Batam, dan Kota Bekasi. Normalnya, pembentukan MPP didahului dengan rapat-rapat koordinasi, seperti yang dilakukan saat pembentukan MPP DKI Jakarta, Surabaya dan Batam, serta Denpasar. Namun Banyuwangi dan Kota Bekasi tidak melalui proses seperti itu sebelumnya.
MPP Bekasi sendiri diminati warga masyarakat, baik untuk mengurus perizinan maupun berbagai pelayanan dasar. Sebut saja pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM).
Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Indarto mengatakan banyak warga Kota Bekasi yang memilih datang ke MPP ketimbang ke Mapolrestro Bekasi. “Untuk pelayanan perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK, sekitar 95 persen memilih datang ke MPP,” ujarnya.
Saat berkunjung ke MPP Bekasi, Diah mencermati segenap ruangan di lantai dasar Mall Junction, atau yang banyak dikenal di kawasan Pasar Proyek itu. Ratusan warga tampak memadati ruangan yang bersebelahan dengan salah satu pusat perbelanjaan. Pada umumnya mereka mengurus SKCK, memperpanjang SIM dan e-KTP. Tampak juga beberapa counter makanan dan minuman yang boleh jadi membuat pengunjung tidak harus keluar gedung hanya untuk sekadar minum atau makan.
Di tengah suasana yang masih panas, lantaran pendingin ruangan belum maksimal, Diah berdialog dengan para petugas maupun pengunjung, untuk memastikan pelayanan bisa berjalan dengan baik. “Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi. Tetapi kami juga minta agar secepatnya dilakukan integrasi dengan penyelenggara pelayanan lainnya, khususnya dari instansi vertikal, BUMN dan BUMD,” imbuhnya.
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa mengatakan, MPP merupakan sinergi dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/BUMN bahkan mungkin swasta.
“Tetapi mal pelayanan publik bukan sekadar mengumpulkan pelayanan di satu gedung, tetapi harus ada penggunaan data tunggal. Selama masing-masing instansi menggunakan data-sendiri-sendiri, hal itu masih akan menyulitkan proses pelayanan di MPP,” katanya saat memberikan pengarahan pada rapat sinergitas dengan dinas teknis pada pelayanan perizinan terpadu berstandar ISO:2015 di Bekasi, Rabu (11/4/2018).
Integrasi itu tidak hanya mencakup hal-hal teknis, tetapi juga perlu koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pihak-pihak dan instansi terkait. Menurut Diah, hal itu tidak mudah karena itu pihaknya siap menjembatani proses koordinasi tersebut. “Kalau ada kesulitan dalam koordinasi, kami siap membantu,” imbuhnya.
Saat ini sudah ada enam MPP di berbagai daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, Batam, dan Kota Bekasi. Normalnya, pembentukan MPP didahului dengan rapat-rapat koordinasi, seperti yang dilakukan saat pembentukan MPP DKI Jakarta, Surabaya dan Batam, serta Denpasar. Namun Banyuwangi dan Kota Bekasi tidak melalui proses seperti itu sebelumnya.
MPP Bekasi sendiri diminati warga masyarakat, baik untuk mengurus perizinan maupun berbagai pelayanan dasar. Sebut saja pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM).
Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Indarto mengatakan banyak warga Kota Bekasi yang memilih datang ke MPP ketimbang ke Mapolrestro Bekasi. “Untuk pelayanan perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK, sekitar 95 persen memilih datang ke MPP,” ujarnya.
Saat berkunjung ke MPP Bekasi, Diah mencermati segenap ruangan di lantai dasar Mall Junction, atau yang banyak dikenal di kawasan Pasar Proyek itu. Ratusan warga tampak memadati ruangan yang bersebelahan dengan salah satu pusat perbelanjaan. Pada umumnya mereka mengurus SKCK, memperpanjang SIM dan e-KTP. Tampak juga beberapa counter makanan dan minuman yang boleh jadi membuat pengunjung tidak harus keluar gedung hanya untuk sekadar minum atau makan.
Di tengah suasana yang masih panas, lantaran pendingin ruangan belum maksimal, Diah berdialog dengan para petugas maupun pengunjung, untuk memastikan pelayanan bisa berjalan dengan baik. “Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi. Tetapi kami juga minta agar secepatnya dilakukan integrasi dengan penyelenggara pelayanan lainnya, khususnya dari instansi vertikal, BUMN dan BUMD,” imbuhnya.
(poe)
