Cornelis Sudah Teken Pemekaran Kapuas Raya sejak 2012
Rabu, 28 Maret 2018 - 07:27 WIB
Cornelis Sudah Teken Pemekaran Kapuas Raya sejak 2012
A
A
A
SINTANG - Calon Gubernur Kalimantan Barat (Cagub Kalbar) nomor urut 2 Karolin Margret Natasa meminta masyarakat di wilayah timur provinsi ini memahami betul alur cerita tentang pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Menurutnya, selama ini pemerintah Provinsi Kalbar tidak pernah menghambat pemekaran Kapuas Raya.
"Dalam 10 tahun ini, Pemprov Kalbar tidak pernah antiterhadap pemekaran. Hanya saja kewenangan itu kan bukan di tangan kita. Kita tidak bisa menjanjikan sesuatu yang bukan berada di tangan kita, itu tidak realistis kalau kewenangan bukan di tangan kita," jelas Karolin saat pengukuhan tim kampanye dan relawan Karol-Gidot di Sintang, Selasa (27/3/2018).
Sebagai seorang politisi yang sudah berpengalaman di bidang pemerintahan karena pernah menjabat dua periode di DPR RI, Karolin ingin fokus mengampanyekan visi dan misi yang realistis saat maju pada Pilkada Kalbar 2018.
"Prioritas pembangunan tetap bagaimana membangun infrastruktur dan membuka akses keterisolasian masyarakat pedalaman. Lalu, pelayanan publik yang baik dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik itu termasuk pendidikan dan kesehatan," paparnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Cornelis mengungkapkan, di Sintang isu pemekaran wilayah yang dikembangkan oleh calon lain cukup kencang dilontarkan kepada masyarakat, untuk meraih dukungan.
Namun, dia mengatakan, bahwa masyarakat harus mengetahui untuk memekarkan suatu wilayah masih harus menunggu selesainya proses moratorium (penangguhan) pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.
Menurutnya, jika ada yang mengangkat isu pemekaran provinsi di Pilkada Kalbar, artinya tokoh tersebut masih minim pengalaman dalam pemerintahan.
"Kalau masih saja mengoreng isu tentang pemekaran provinsi, berarti masih cetek pengalamannya. Ada baiknya belajar dulu yang banyak baru mencalonkan diri sebagai gubernur," tandas Cornelis.
Pada kesempatan itu, Cornelis yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Karolin-Gidot mengingatkan kepada semua tim dan relawan yang ada agar bisa meredam isu yang berkembang dan memberikan penjelasan yang mendidik kepada masyarakat Sintang.
"Saya sudah teken draf rencana pemekaran Kapuas Raya tahun 2012 lalu, semua sudah saya lakukan untuk pemekaran wilayah ini," ujarnya.
"Dalam 10 tahun ini, Pemprov Kalbar tidak pernah antiterhadap pemekaran. Hanya saja kewenangan itu kan bukan di tangan kita. Kita tidak bisa menjanjikan sesuatu yang bukan berada di tangan kita, itu tidak realistis kalau kewenangan bukan di tangan kita," jelas Karolin saat pengukuhan tim kampanye dan relawan Karol-Gidot di Sintang, Selasa (27/3/2018).
Sebagai seorang politisi yang sudah berpengalaman di bidang pemerintahan karena pernah menjabat dua periode di DPR RI, Karolin ingin fokus mengampanyekan visi dan misi yang realistis saat maju pada Pilkada Kalbar 2018.
"Prioritas pembangunan tetap bagaimana membangun infrastruktur dan membuka akses keterisolasian masyarakat pedalaman. Lalu, pelayanan publik yang baik dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik itu termasuk pendidikan dan kesehatan," paparnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Cornelis mengungkapkan, di Sintang isu pemekaran wilayah yang dikembangkan oleh calon lain cukup kencang dilontarkan kepada masyarakat, untuk meraih dukungan.
Namun, dia mengatakan, bahwa masyarakat harus mengetahui untuk memekarkan suatu wilayah masih harus menunggu selesainya proses moratorium (penangguhan) pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.
Menurutnya, jika ada yang mengangkat isu pemekaran provinsi di Pilkada Kalbar, artinya tokoh tersebut masih minim pengalaman dalam pemerintahan.
"Kalau masih saja mengoreng isu tentang pemekaran provinsi, berarti masih cetek pengalamannya. Ada baiknya belajar dulu yang banyak baru mencalonkan diri sebagai gubernur," tandas Cornelis.
Pada kesempatan itu, Cornelis yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Karolin-Gidot mengingatkan kepada semua tim dan relawan yang ada agar bisa meredam isu yang berkembang dan memberikan penjelasan yang mendidik kepada masyarakat Sintang.
"Saya sudah teken draf rencana pemekaran Kapuas Raya tahun 2012 lalu, semua sudah saya lakukan untuk pemekaran wilayah ini," ujarnya.
(zik)
