Tak Punya E-KTP, Puluhan Ribu Pemilih Asal Tulungagung Terancam Dicoret
Rabu, 14 Maret 2018 - 20:00 WIB
Tak Punya E-KTP, Puluhan Ribu Pemilih Asal Tulungagung Terancam Dicoret
A
A
A
TULUNGAGUNG - Sebanyak 21.741 pemilih sementara (DPS) Pilkada Tulungagung 2018 belum memiliki KTP elektronik (E-KTP). Komisi Pemilihan Umum akan mengkroschek dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil).
Jika terbukti tidak terdaftar di Dispendukcapil, KPU akan mencoret para pemilih dari DPS. "Kita akan cek apakah ada di database dispendukcapil atau tidak. Jika tidak ada maka akan kita coret dari DPS," ujar Ketua KPU Tulugagung Suprihno kepada wartawan.
DPS Pilkada Tulungagung ini juga berlaku untuk Pilihan Gubernur Jawa Timur. Total keseluruhan (DPS) sebanyak 852.116 jiwa. Perincianya, pemilih laki laki sebanyak 423.544 jiwa dan 428.572 jiwa pemilih perempuan.
Adapun puluhan ribu pemilih tidak ber E-KTP, kata Suprihno teridentifikasi saat proses pencocokan dan penelitian data kependudukan. Mereka terdiri dari kelompok pemilih pemula yang baru memegang KTP pada 27 Juni mendatang.
Kemudian para buruh migran serta penduduk Tulungagung yang pindah tempat dan kembali lagi tanpa mengurus E-KTP. "Semua diketahui saat coklit (pencocokan dan penelitian), "ungkapnya. KPU memberi batasan waktu pengurusan (E-KTP) hingga pengumuman DPS, yakni 24 Maret hingga 2 April.
Jika selama itu proses E-KTP tidak dilakukan, KPU terpaksa mencoret dari daftar pemilih. "Selain melalui situs KPU, pengumuman DPS akan dilakukan di kantor desa hingga tingkat RW," jelasnya. Setelah tahap DPS, KPU akan mengesahkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Sementara Calon Bupati Petahana Syahri Mulyo mengaku terus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Syahri terus blusukan ke grass root. Dalam sehari dirinya melakukan 4-5 kali pertemuan. Dibanding sebelum cuti dari jabatan kepala daerah, dia mengaku lebih sibuk saat ini.
"Lebih sibuk dibanding sebelum cuti," ujarnya singkat.
Paslon petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo diusung koalisi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Perindo dan PSI. Sedangkan rivalnya, yakni Margiono-Eko Prisdianto diusung koalisi 9 parpol, yakni, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura, PAN, PKS, PPP dan PBB.
Jika terbukti tidak terdaftar di Dispendukcapil, KPU akan mencoret para pemilih dari DPS. "Kita akan cek apakah ada di database dispendukcapil atau tidak. Jika tidak ada maka akan kita coret dari DPS," ujar Ketua KPU Tulugagung Suprihno kepada wartawan.
DPS Pilkada Tulungagung ini juga berlaku untuk Pilihan Gubernur Jawa Timur. Total keseluruhan (DPS) sebanyak 852.116 jiwa. Perincianya, pemilih laki laki sebanyak 423.544 jiwa dan 428.572 jiwa pemilih perempuan.
Adapun puluhan ribu pemilih tidak ber E-KTP, kata Suprihno teridentifikasi saat proses pencocokan dan penelitian data kependudukan. Mereka terdiri dari kelompok pemilih pemula yang baru memegang KTP pada 27 Juni mendatang.
Kemudian para buruh migran serta penduduk Tulungagung yang pindah tempat dan kembali lagi tanpa mengurus E-KTP. "Semua diketahui saat coklit (pencocokan dan penelitian), "ungkapnya. KPU memberi batasan waktu pengurusan (E-KTP) hingga pengumuman DPS, yakni 24 Maret hingga 2 April.
Jika selama itu proses E-KTP tidak dilakukan, KPU terpaksa mencoret dari daftar pemilih. "Selain melalui situs KPU, pengumuman DPS akan dilakukan di kantor desa hingga tingkat RW," jelasnya. Setelah tahap DPS, KPU akan mengesahkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Sementara Calon Bupati Petahana Syahri Mulyo mengaku terus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Syahri terus blusukan ke grass root. Dalam sehari dirinya melakukan 4-5 kali pertemuan. Dibanding sebelum cuti dari jabatan kepala daerah, dia mengaku lebih sibuk saat ini.
"Lebih sibuk dibanding sebelum cuti," ujarnya singkat.
Paslon petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo diusung koalisi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Perindo dan PSI. Sedangkan rivalnya, yakni Margiono-Eko Prisdianto diusung koalisi 9 parpol, yakni, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura, PAN, PKS, PPP dan PBB.
(rhs)
