Kadis Perumahan DKI Godok Kebijakan Rumah DP Nol Rupiah
Rabu, 14 Maret 2018 - 15:25 WIB
Kadis Perumahan DKI Godok Kebijakan Rumah DP Nol Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perumahan DKI Jakarta masih menggodok aturan program rumah DP 0 rupiah. Pasalnya, ada perbedaan dari segi skema terkait gaji para pemohon rumah.
Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, nantinya untuk warga yang bergaji Rp4 juta masuk ke skema rusunawa, sedangkan di atas Rp7 juta akan masuk pembahasan lain.
"(Skema peminjamannya) bisa bank-bank yang lain, kalau jumlah bank yang bersedia sebagai kreditor itu saya belum dapat mendatanya. Pasti Bank DKI," kata Agustino di Balai Kota, Rabu (14/3/2018).
Agustino pun menjelaskan kendala untuk mewujudkan rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan, Jakarta Utara. "Kalau yang Rorotan ini memang bukan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Tapi beliau, PT Nusa kirana itu membantu pemerintah DKI untuk mengurangi backlog. Jadi itu program rumah sederhana juga tapi juga termasuk program rumah murah. Walaupun tidak masuk FLPP," jelasnya.
Agustino menambahkan, nantinya dari pihak Nusa Kirana akan diajak berkoordinasi dalam upaya mewujudkan program tersebut. "Kalau titik temunya nanti pengembangan bagaimana upaya Nusa Kirana dalam membantu kita dalam program DP nol," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, kata dia, bukan memberikan subsidi bagi para pemohon. Tapi hanya memberikan dukungan untuk uang muka saja.
"FLPP 5%. (Pemberi subsidi) Itu belum bisa saya jawab ya, yang jelas kebijakan FLPP itu 5%. Kalau siapa yang menanggung itu yah kalau selama ini kita belum masuk kesitu ini masih digodok kebijakannya itu," tegasnya.
"Kalau DP nya itu jelas, bisa dari PPDPP BULD pemerintah pusat bisa juga dari pemerintah DKI. Tapi kalau untuk pemerintah DKI saya belum buat, saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti lah kita lagi godok," tutupnya.
Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, nantinya untuk warga yang bergaji Rp4 juta masuk ke skema rusunawa, sedangkan di atas Rp7 juta akan masuk pembahasan lain.
"(Skema peminjamannya) bisa bank-bank yang lain, kalau jumlah bank yang bersedia sebagai kreditor itu saya belum dapat mendatanya. Pasti Bank DKI," kata Agustino di Balai Kota, Rabu (14/3/2018).
Agustino pun menjelaskan kendala untuk mewujudkan rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan, Jakarta Utara. "Kalau yang Rorotan ini memang bukan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Tapi beliau, PT Nusa kirana itu membantu pemerintah DKI untuk mengurangi backlog. Jadi itu program rumah sederhana juga tapi juga termasuk program rumah murah. Walaupun tidak masuk FLPP," jelasnya.
Agustino menambahkan, nantinya dari pihak Nusa Kirana akan diajak berkoordinasi dalam upaya mewujudkan program tersebut. "Kalau titik temunya nanti pengembangan bagaimana upaya Nusa Kirana dalam membantu kita dalam program DP nol," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, kata dia, bukan memberikan subsidi bagi para pemohon. Tapi hanya memberikan dukungan untuk uang muka saja.
"FLPP 5%. (Pemberi subsidi) Itu belum bisa saya jawab ya, yang jelas kebijakan FLPP itu 5%. Kalau siapa yang menanggung itu yah kalau selama ini kita belum masuk kesitu ini masih digodok kebijakannya itu," tegasnya.
"Kalau DP nya itu jelas, bisa dari PPDPP BULD pemerintah pusat bisa juga dari pemerintah DKI. Tapi kalau untuk pemerintah DKI saya belum buat, saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti lah kita lagi godok," tutupnya.
(mhd)
