Dispora Kobar Mulai Seleksi Anggota Paskibra

KOTAWARINGIN BARAT - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menyeleksi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kobar. Seleksi paskibra lebih awal ini dimaksudkan untuk menyiasati libur Ujian Nasional (UN) bagi siswa SMA kelas X dan XI yang tidak mengikuti ujian. Para pesarta yang diseleksi nantinya adalah pelajar kelas X yang libur saat kelas XII menjalani UN.

Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Dispora Kobar Jambri mengatakan, pihaknya sengaja menyeleksi lebih cepat karena melihat jadwal sekolah tingkat SLTA. Sebab, pada saat libur tidak bisa menemui pelajar. Alasan lain yakni berkaitan dengan pengadaan kelengkapan Paskibra yang selalu selesai mepet jelang hari H, 17 Agustus 2018.

"Jadi kemarin, setelah proses seleksi di sekolah kita langsung melakukan pengukuran baju kepada peserta," ujar Jambri kepada MNC Media di ruang kerjanya, Rabu (14/3/2018).

Pihaknya mengaku, di antara seluruh kabupaten lain di Kalteng, Kobar yang paling cepat melakukan seleksi. Proses seleksi dilaksanakan selama satu minggu, sejak 5-10 Maret 2018, di tiap sekolah di seluruh kecamatan se-Kobar.

"Total peserta ada 207 pelajar dari tiap sekolah SMA di Kobar, 72 peserta lolos seleksi, dan empat orang di antaranya untuk diajukan ke tingkat Provinsi mewakili Paskibra Kobar," jelasnya.

Jambri menjelaskan, seluruh peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pradiklat yang akan dimulai pada minggu depan. Selanjutnya, diklat akan dilaksanakan pada 31 Juli hingga 18 Agustus.

"Sedangakan empat orang untuk tingkat Provinsi, langsung ditentukan pihak Provinsi. Jika tidak lolos maka akan langsung bergabung dengan Paskibra Kobar, atau kemungkinan lain diganti dengan Paskibra Kobar yang sudah ada."

Dia menambahkan, dalam diklat nantinya selain memperdalam ilmu tentang Peraturan Baris Berbaris (PBB), peserta juga akan dibekali dengan 11 materi lain. Di antaranya tes mental, fisik, teori kepemimpinan, yang akan diberikan langsung oleh pejabat daerah seperti bupati, wabup, maupun DPRD.

"Sebelum diklat peserta diwajibkan mengikuti kegitan pradiklat yang berfokus pada pendalaman tentang PBB, kemudian setelah itu baru dilaksanakan diklat yakni materi umum," pungkasnya.