Ambisi Petahana di Kelas Dua
Selasa, 13 Maret 2018 - 21:45 WIB
Ambisi Petahana di Kelas Dua
A
A
A
MOHAMMAD Ramdhan Pomanto setidaknya bisa bernapas lega. Badai yang terus menghantam Wali Kota Makassar tersebut dalam beberapa bulan terakhir perlahan mereda. Yang masih hangat dialaminya adalah kasus gugatan pencabutan pasangan calon ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar. Prahara itu muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan pasangan Moh Ramdan Pomanto–Indira Mulyasari Paramastuti (Diami) ke Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Juni mendatang.
Namun, gugatan itu dibatalkan. Ketua Panwaslu Makassar Nursari menetapkan Diami masih bisa mengikuti Pilwali Makassar. "Dari materi yang diajukan, tidak ada bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang digugatkan pihak pemohon," ucapnya, Senin (26/2/2018) dua pekan lalu.
Sebelumnya, tim pemenangan pasangan Munafri Arifuddin–Andi Rachmatika (Appi–Cicu) mengajukan gugatan. Ada tiga poin yang menjadi dasar permohonannya. Pengangkatan tenaga guru honorer, pembagian ponsel pintar ke RT/RW, dan tagline dua kali tambah baik. Ketiga kegiatan Diami itu dianggap telah melanggar aturan pilkada. "Tidak masalah. Kami sudah ajukan langkah hukum selanjutnya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," bela Anwar Ilyas, Koordinator Tim Hukum Appi-Cicu.
Danny, begitu sapaan akrab Ramdhan Pomanto, menepis kegiatan yang dilakukannya melanggar pilkada. Menurutnya, gugatan itu sebagai bentuk persaingan tidak sehat. "Ini lebih ke spekulasi. Setidaknya usaha untuk menggugurkan kami berbagai cara," cetusnya.
Pria kelahiran 30 Januari 1964 ini menilai tudingan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat di Kota Angin Mamiri. Sebab, ia menyebut semua yang digugat itu masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). "Masuk kebijakan. Jadi, saya kira gugatan itu menyakitkan buat masyarakat," keluhnya.
Bukan tidak mungkin, ia memprediksi, kubu lawan akan berusaha mencari celah untuk menumbangkan Diami sebelum pencoblosan. Strategi tersebut dipakai agar penantangnya bisa melawan kotak kosong di pilkada nanti. "Marilah bertarung di arena, jangan menang tanpa pertandingan," pintanya.
Apa saja langkah yang dilakukan pasangan Diami untuk menghindari serangan kampanye negatif kepada dirinya? Baca laporan selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 01-07 Tahun 2018 yang terbit Senin (5/3/2018).
![Ambisi Petahana di Kelas Dua]()
Namun, gugatan itu dibatalkan. Ketua Panwaslu Makassar Nursari menetapkan Diami masih bisa mengikuti Pilwali Makassar. "Dari materi yang diajukan, tidak ada bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang digugatkan pihak pemohon," ucapnya, Senin (26/2/2018) dua pekan lalu.
Sebelumnya, tim pemenangan pasangan Munafri Arifuddin–Andi Rachmatika (Appi–Cicu) mengajukan gugatan. Ada tiga poin yang menjadi dasar permohonannya. Pengangkatan tenaga guru honorer, pembagian ponsel pintar ke RT/RW, dan tagline dua kali tambah baik. Ketiga kegiatan Diami itu dianggap telah melanggar aturan pilkada. "Tidak masalah. Kami sudah ajukan langkah hukum selanjutnya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," bela Anwar Ilyas, Koordinator Tim Hukum Appi-Cicu.
Danny, begitu sapaan akrab Ramdhan Pomanto, menepis kegiatan yang dilakukannya melanggar pilkada. Menurutnya, gugatan itu sebagai bentuk persaingan tidak sehat. "Ini lebih ke spekulasi. Setidaknya usaha untuk menggugurkan kami berbagai cara," cetusnya.
Pria kelahiran 30 Januari 1964 ini menilai tudingan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat di Kota Angin Mamiri. Sebab, ia menyebut semua yang digugat itu masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). "Masuk kebijakan. Jadi, saya kira gugatan itu menyakitkan buat masyarakat," keluhnya.
Bukan tidak mungkin, ia memprediksi, kubu lawan akan berusaha mencari celah untuk menumbangkan Diami sebelum pencoblosan. Strategi tersebut dipakai agar penantangnya bisa melawan kotak kosong di pilkada nanti. "Marilah bertarung di arena, jangan menang tanpa pertandingan," pintanya.
Apa saja langkah yang dilakukan pasangan Diami untuk menghindari serangan kampanye negatif kepada dirinya? Baca laporan selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 01-07 Tahun 2018 yang terbit Senin (5/3/2018).
(amm)
