Haedar Nashir Dorong Warga Muhammadiyah Tidak Golput di Pilkada
A
A
A
SURABAYA - Meski dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur tidak ada satupun kader dari Muhammadiyah, namun organisasi keagamaan tersebut tetap mendorong umatnya untuk menggunanak hak pilih alias tidak golput. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir disela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Pelayanan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (7/3/2018).
“Pertama, warga Muhammadiyah harus menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Warga Muhammadiyah harus memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kemajuan Jawa Timur dan daerah-daerah setempat," ungkapnya.
Pihaknya berharap agar para pasangan calon (paslon) yang maju dalam proses demokrasi ini, mengembangkan politik yang beradaban. Mereka harus menjauhkan nirpolitik transaksional. Pasalnya, hal tersebut merusak demokrasi dan tidak mendidik masyarakat.
“Muhammadiyah sejak awal menjadikan uang sebagai musuh utama. Money politics harus dihindari dan dihilangkan. Ini sangat tidak baik," tegasnya.
Selanjutnya, kata dia, warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah secara institusi mengawasi sesuai dengan kultural dan moral kedua paslon Ini penting agar jalannya Pilgub dan Pilkada secara keseluruhan berjalan secara konstitusional, demokratis, jujur dan bermartabat.
“Kami menyerukan agar warga Muhammadiyah tidak salah dalam memilih pemimpin Jatim ke depan,” pungkas Haedar.
Terkait kegiatan Rakernas MPKU PP Muhammadiyah, Haedar mengatakan, Rakernas ini digunakan untuk mempertajam basis nilai berbagi kepada dhuafa, membangun etos kerja yang berbasis pemberdayaan, dan memposisikan dengan partisipasi aktif.
“Kami juga terus menjalin sinergi dengan pemerintah. Salah satunya bekerjasama dengan BPJS pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah,” timpalnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo yang hadir dalam rakernas ini mengapresiasi Muhammadiyah yang telah ikut berperan aktif dalam menangani kesehatan dan pendidikan di Jatim. Bahkan Muhammadiyah telah memiliki 30 rumah sakit yang dapat melayani masyarakat di Jatim.
“Sumbangannya banyak sekali dari Muhammadiyah. Ada 30 rumah sakit di Jatim. Apalagi timnya turun untum menjelaskan pada masyarakat,” tandasnya.
“Pertama, warga Muhammadiyah harus menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Warga Muhammadiyah harus memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kemajuan Jawa Timur dan daerah-daerah setempat," ungkapnya.
Pihaknya berharap agar para pasangan calon (paslon) yang maju dalam proses demokrasi ini, mengembangkan politik yang beradaban. Mereka harus menjauhkan nirpolitik transaksional. Pasalnya, hal tersebut merusak demokrasi dan tidak mendidik masyarakat.
“Muhammadiyah sejak awal menjadikan uang sebagai musuh utama. Money politics harus dihindari dan dihilangkan. Ini sangat tidak baik," tegasnya.
Selanjutnya, kata dia, warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah secara institusi mengawasi sesuai dengan kultural dan moral kedua paslon Ini penting agar jalannya Pilgub dan Pilkada secara keseluruhan berjalan secara konstitusional, demokratis, jujur dan bermartabat.
“Kami menyerukan agar warga Muhammadiyah tidak salah dalam memilih pemimpin Jatim ke depan,” pungkas Haedar.
Terkait kegiatan Rakernas MPKU PP Muhammadiyah, Haedar mengatakan, Rakernas ini digunakan untuk mempertajam basis nilai berbagi kepada dhuafa, membangun etos kerja yang berbasis pemberdayaan, dan memposisikan dengan partisipasi aktif.
“Kami juga terus menjalin sinergi dengan pemerintah. Salah satunya bekerjasama dengan BPJS pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah,” timpalnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo yang hadir dalam rakernas ini mengapresiasi Muhammadiyah yang telah ikut berperan aktif dalam menangani kesehatan dan pendidikan di Jatim. Bahkan Muhammadiyah telah memiliki 30 rumah sakit yang dapat melayani masyarakat di Jatim.
“Sumbangannya banyak sekali dari Muhammadiyah. Ada 30 rumah sakit di Jatim. Apalagi timnya turun untum menjelaskan pada masyarakat,” tandasnya.
(sms)