Politik Uang dan Jual Beli Suara Masih Rentan di Pilkada

DEPOK - Memasuki masa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak masih rentan terjadi politik uang, dinasti-dinasti politik dan jual beli suara. Hal inilah yang bisa rentan terjadi juga di Jawa Barat.

“Kami masih perlu kajian dan tinjauan secara mendalam agar pendidikan politik untuk masyarakat dalam menghadapi dan meraih subtansi demokratisasi dalam politik ini yakni gerbangnya adalah Pilkada Serentak," kata Direktur Eksekutif Indodata, Danis T Saputra Wahidin saat diskusi yang bertajuk Pilkada Damai di Depok, Senin (5/3/2018).

Dia mengatakan, pilkada serentak yang dilakukan sejak akhir tahun 2015 merupakan upaya politik nasional dalam meminimalisir dan memperbaiki berbagai anomali politik lokal pada pilkada di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 masih menyisakan berbagai permasalahan pelanggaran. Di antaranya, potensi kerawanan, menyebarnya isu sara, dan berbagai permasalahaan lainnnya.

"Kami berharap pilkada serantak ini akan mampu meningkatkan perluasan kesejahteraan masyarakat di lokal," tukasnya.

Menurutnya, indeks kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah kurang valid. Seharusnya data yang digunakan adalah system online. "Kajian mengenai Pilkada serantak menurut saya selaku penelitian hal ini tentunya tidak selesai sampai di sini karena data tersebut," katanya.

Mengenai pilkada serentak ini harus terus dilakukan sampai nilai jernih dari demokrasi yang awalnya pilkada serentak ini menjadi corong utamanya mampu menjadikan semua melek demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005 menjadi tonggak awal dari proses demokratisasi politik lokal di seluruh wilayah otonom Indonesia.

“Upaya demokratisasi lokal sejalan dengan semangat reformasi dalam melakukan perbaikan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat masayarakat lokal ,” paparnya.

Indeks demokrasi yang dirilis Freedom House pada tahun 2005 memperlihatkan kuatnya korelasi antara demokratisasi dengan kesejahteraan masayarakat. Indeks ini memperlihatkan bahwa 70% negara yang berpendapatan tinggi adalah negara dengan sistem politik yang demokratis.

Hanya 10% negara nondemokratis yang memiliki pendapatan tinggi dan hampir semuanya merupakan negara produsen minyak. Pengaruh Demokratisasi terhadap kemajuan pembangunan masayarakat didorong oleh pola partisipasi dan kompetisi publik dalam melakukan pembangunan.