Perbaikan Jalan dan Pedestrian, Pemkot Depok Gelontorkan Rp22 M
Kamis, 01 Maret 2018 - 18:37 WIB
Perbaikan Jalan dan Pedestrian, Pemkot Depok Gelontorkan Rp22 M
A
A
A
JAKARTA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok akan melakukan sejumlah pembangunan dan perbaikan pada tahun 2018. Pengerjaan tersebut antara lain perbaikan trotoar, penataan pedestarian, dan kegiatan lainnya.
“Anggarannya mencapai Rp22 miliar, meliputi pemeliharaan baik jalan dan jembatan, pedestarian, serta drainase kota,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Depok Manto Djorgi di kantornya, Kamis (1/3/2018).
Dirinya menjelaskan sesuai arahan Wali Kota Depok nantinya pada 2019, pembangunan difokuskan ke wilayah barat Depok. “Sehingga pembangunan di Depok merata, tidak semuanya di Margonda. Baik bagian barat, timur dan lain sebagainya nantinya akan dilakukan pembangunan,” paparnya.
Ia menuturkan status jalan kota mencapai kurang lebih 1.200 KM. Kemudian jalan nasional 41 KM, jalan provinsi 11 km. “Beban kita melakukan perawatan 1.000 KM lebih,” ucapnya.
Saat ini lanjutnya untuk normalisasi setu adalah swakelola dan kewenangan pusat. “Kami hanya bisa berdayakan satgas dan alat. Melakukan penurapan, jogging track itu intervensi pusat. Aset setu tertata di provinsi dan pengelolaannya di balai besar,” ungkapnya.
“Anggarannya mencapai Rp22 miliar, meliputi pemeliharaan baik jalan dan jembatan, pedestarian, serta drainase kota,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Depok Manto Djorgi di kantornya, Kamis (1/3/2018).
Dirinya menjelaskan sesuai arahan Wali Kota Depok nantinya pada 2019, pembangunan difokuskan ke wilayah barat Depok. “Sehingga pembangunan di Depok merata, tidak semuanya di Margonda. Baik bagian barat, timur dan lain sebagainya nantinya akan dilakukan pembangunan,” paparnya.
Ia menuturkan status jalan kota mencapai kurang lebih 1.200 KM. Kemudian jalan nasional 41 KM, jalan provinsi 11 km. “Beban kita melakukan perawatan 1.000 KM lebih,” ucapnya.
Saat ini lanjutnya untuk normalisasi setu adalah swakelola dan kewenangan pusat. “Kami hanya bisa berdayakan satgas dan alat. Melakukan penurapan, jogging track itu intervensi pusat. Aset setu tertata di provinsi dan pengelolaannya di balai besar,” ungkapnya.
(ysw)
