Serapan APBD DKI Baru 6%, DPRD DKI: Perencanaan Kurang Baik
Selasa, 27 Februari 2018 - 13:02 WIB
Serapan APBD DKI Baru 6%, DPRD DKI: Perencanaan Kurang Baik
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik merasa prihatin melihat serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI hingga kini baru mencapai 6 persen dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 yang disahkan sebesar Rp77.117.365.231.898.
"Masih kecil lah. Mungkin bangsa 6 persen," kata Taufik saat ditemui usai melakukan coffee morning dengan Pemprov DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Selasa (27/2/2018).
Politikus Partai Gerindra itu mendesak Pemprov DKI segera melakukan evaluasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia mengimbau para SKPD melakukan perencanaan anggaran secara lebih baik. (Baca: APBD DKI 2018 Resmi Diketok, DPRD Setuju Rp77,117 T )
"Evaluasi eksekutif, saya kira itu segera dilakukan. Kami melihat dari faktor perencanaan yang menurut saya kurang baik. Ke depan enggak boleh lagi," imbuhnya.
Apabila serapan anggaran rendah, lanjut Taufik, maka roda perekonomian masyarakat akan tersendat. Menurut dia, penyerapan anggaran itu harus secara sistematis, tidak boleh nanti hanya besar pengeluarannya saat di pengujung tahun.
"Kita enggak mau lagi ada seperti yang disampaikan Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), bulan November uang DKI di bank Rp20 triliun," katanya.
"Masih kecil lah. Mungkin bangsa 6 persen," kata Taufik saat ditemui usai melakukan coffee morning dengan Pemprov DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Selasa (27/2/2018).
Politikus Partai Gerindra itu mendesak Pemprov DKI segera melakukan evaluasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia mengimbau para SKPD melakukan perencanaan anggaran secara lebih baik. (Baca: APBD DKI 2018 Resmi Diketok, DPRD Setuju Rp77,117 T )
"Evaluasi eksekutif, saya kira itu segera dilakukan. Kami melihat dari faktor perencanaan yang menurut saya kurang baik. Ke depan enggak boleh lagi," imbuhnya.
Apabila serapan anggaran rendah, lanjut Taufik, maka roda perekonomian masyarakat akan tersendat. Menurut dia, penyerapan anggaran itu harus secara sistematis, tidak boleh nanti hanya besar pengeluarannya saat di pengujung tahun.
"Kita enggak mau lagi ada seperti yang disampaikan Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), bulan November uang DKI di bank Rp20 triliun," katanya.
(ysw)
