Diskominfo Segera Siapkan Absensi Sidik Jari Interkoneksi Seluruh SKPD di Kobar

KOTAWARINGIN BARAT - Pascaresmi menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, Rodi Iskandar, sudah menyiapkan sejumlah program 100 hari kerja untuk mendukung pemerintahan Bupati Kobar Nurhidayah dan Wakil Bupati Ahmadi Riansyah.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, Rodi Iskandar mengatakan, saat ini yang menjadi fokus utama pihaknya adalah melanjutkan program terkait rencana perbaikan tunjangan penghasilan bagi pegawai. Karena hal itu yang paling diharapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini khususnya di lingkup Pemkab Kobar.

"Salah satu leading sektor untuk memperbaiki DPP itu adalah Kominfo, untuk menyediakan infrastruktur dan hal penunjang kerja lainnya," ujar Rodi di kantornya, Senin (12/2/2018).

Termasuk, absensi sidik jari interkoneksi di semua SKPD, yang dalam hal ini Pemkab Kobar sudah bekerja sama dengan pihak Telkom.

“Di mana sebagian absensi sidik jari sudah dipasang di sejumlah SKPD, dan dalam waktu dekat akan dilakukan pengecekan, sampai sejauh mana progres pengerjaan program tersebut. Info yang kita dapat sudah ada 26 SKPD yang sudah rampung dipasang," jelasnya.

Rodi menjelaskan, rencananya semua dinas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kobar akan dipasangi absensi sidik jari untuk mendukung kinerja pemerintah guna memaksimalkan kinerja dan kedisiplinan kerja bagi para pegawai.

"Dalam waktu dekat absensi sidik jari ini akan di-launching, agar diketahui secara luas, bahwa kita sudah mengunakan sistem dalam hal kehadiran ASN," kata Rodi, yang juga mantan Camat Arsel ini.

Rodi menambahkan, kedepannya dia mengingikan ada langkah besar pihaknya dalam hal ini Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian untuk memadukan server yang ada di tiap SKPD ke dalam Dinas Kominfo. "Tentunya integrasi server ini harus dilakukan secara bertahap, karena memang tidak mudah,” timpalnya.

Karena server yang ada saat ini seolah hanya berserah diri, lanjut dia, Semua bisa mengajukan server, padahal server itu harganya mahal, perawatan juga mahal, dan sewanya juga mahal.

Dia mencontohkan, jika satu SKPD minimal butuh Rp20-30 juta untuk sewa server baik perbulan maupun per tahun, maka berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk seluruh SKPD yang ada di Kobar hanya untuk sewa server.

"Kalau ada integrasi server, kedepan kita hanya butuh satu server yang dikelola di Dinas Kominfo, kemudian (jaringan) dibagi ke semua SKPD yang ada di Kobar, tentu lebih efektif,” tandas Rodi Iskandar saat memimpin rapat perdana di kantornya.