Politikus Demokrat Sebut Penegakan Hukum terkait Hoax Belum Maksimal
Kamis, 08 Februari 2018 - 14:08 WIB
Politikus Demokrat Sebut Penegakan Hukum terkait Hoax Belum Maksimal
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menilai penegakan hukum terkait hoax di pemilihan kepala daerah (pilkada) belum maksimal. Sebab, banyak faktor yang membuat penegakan hukum terhadap persoalan itu belum maksimal selama ini.
"Penegakan hukum kita belum maksimal terhadap hal tersebut," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Nurpati dalam diskusi Weekly Forum bertema Pilkada Tanpa Hoax dan Launching Kanal Pilkada Serentak 2018 Sindonews.com di Gedung SINDO, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Salah satu penyebabnya, kata dia, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki keterbatasan untuk mengatasi hoax tersebut. Sebab, persoalan hoax itu juga bergantung kepada penegak hukum seperti Kejaksaan maupun Kepolisian.
"Mungkin Bawaslu sudah nyemprit nih, sudah diteruskan ke polisi, eh enggak berlanjut itu kasus. Banyak faktor x, sehingga penegakan hukum kita tidak berjalan," tutur mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.
Karena itu, menurut dia, diskusi Weekly Forum seri Pilkada bertajuk Pilkada Tanpa Hoax ini mengajak semua masyarakat untuk sama-sama melawan hoax dalam pilkada. "Karena media ini sangat memengaruhi opini publik."
"Penegakan hukum kita belum maksimal terhadap hal tersebut," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Nurpati dalam diskusi Weekly Forum bertema Pilkada Tanpa Hoax dan Launching Kanal Pilkada Serentak 2018 Sindonews.com di Gedung SINDO, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Salah satu penyebabnya, kata dia, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki keterbatasan untuk mengatasi hoax tersebut. Sebab, persoalan hoax itu juga bergantung kepada penegak hukum seperti Kejaksaan maupun Kepolisian.
"Mungkin Bawaslu sudah nyemprit nih, sudah diteruskan ke polisi, eh enggak berlanjut itu kasus. Banyak faktor x, sehingga penegakan hukum kita tidak berjalan," tutur mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.
Karena itu, menurut dia, diskusi Weekly Forum seri Pilkada bertajuk Pilkada Tanpa Hoax ini mengajak semua masyarakat untuk sama-sama melawan hoax dalam pilkada. "Karena media ini sangat memengaruhi opini publik."
(zik)
