Ratusan Orang Demo Kejati Jatim, Desak Usut Tuntas Kasus P2SEM
Ratusan Orang Demo Kejati Jatim, Desak Usut Tuntas Kasus P2SEM
A
A
A
SURABAYA - Ratusan orang yang tergabung dalam berbagai elemen menggelar demo di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) Rabu (31/01/2018). Mereka mendesak pada korps adhiyaksa tersebut untuk kembali mengusut kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).
Elemen masyarakat itu antara lain, Aliansi Masyarakat Jatim Menggugat (AMJM) seperti Komite Mahasiswa Anti Korupsi (KOMAK) BNP2DI dan GEMA JATIM. Juru bicara AMJM Basuki mengatakan, skandal korupsi P2SEM adalah perampasan hak rakyat.
Sebab, dana hibah dari APBD yang seharusnya disalurkan dan diterima oleh rakyat, diduga malah dibuat bancaan dan dinikmati hanya oleh segelintir elite di DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. "APBD itu adalah uang rakyat yang dihimpun dari pajak rakyat,” katanya.
Dia mengungkapkan, dalam program P2SEM, Pemprov Jatim menganggarkan sebesar Rp277 miliar. Mekanisme penyaluran dana hibah tersebut, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor: 72/2008. P2SEM merupakan bantuan langsung kepada masyarakat akibat dampak kenaikan BBM pada tahun 2007 lalu.
"Bantuan langsung ini disalurkan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan pelaksana program bantuan langsung tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jatim," jelasnya.
Diketahui, pada 2009 Ketua DPRD Jatim periode 2004-2009 Fathorrasjid ditangkap dan dihukum atas keterlibatannya dalam skandal dan tindakan korupsi P2SEM. Namun pasca penangkapan itu pengusutan dan penuntasan kasus P2SEM seakan terhenti.
Sampai akhirnya Ketua DPRD Jawa Timur periode 2004-2009 tersebut meninggal dunia tahun 2017. Lalu pada November 2017, Kejati Jatim juga berhasil menangkap terpidana kasus korupsi P2SEM, dr Bagoes Soetjipto yang kabur ke Malaysia selama enam tahun. “KPK menyebutnya sebagai Mega Korupsi di Jatim,” ujar Basuki.
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, pihaknya sudah bergerak dan masih melakukan penyelidikan. Terkait berapa banyak saksi yang sudah dimintai keterangan, mantan Kepala Kejari Surabaya ini menolak membeberkan."Kami sudah bergerak dan saat ini masih melakukan penyelidikan dan belum bisa kami bisa kami sampaikan,” katanya.
Elemen masyarakat itu antara lain, Aliansi Masyarakat Jatim Menggugat (AMJM) seperti Komite Mahasiswa Anti Korupsi (KOMAK) BNP2DI dan GEMA JATIM. Juru bicara AMJM Basuki mengatakan, skandal korupsi P2SEM adalah perampasan hak rakyat.
Sebab, dana hibah dari APBD yang seharusnya disalurkan dan diterima oleh rakyat, diduga malah dibuat bancaan dan dinikmati hanya oleh segelintir elite di DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. "APBD itu adalah uang rakyat yang dihimpun dari pajak rakyat,” katanya.
Dia mengungkapkan, dalam program P2SEM, Pemprov Jatim menganggarkan sebesar Rp277 miliar. Mekanisme penyaluran dana hibah tersebut, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor: 72/2008. P2SEM merupakan bantuan langsung kepada masyarakat akibat dampak kenaikan BBM pada tahun 2007 lalu.
"Bantuan langsung ini disalurkan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan pelaksana program bantuan langsung tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jatim," jelasnya.
Diketahui, pada 2009 Ketua DPRD Jatim periode 2004-2009 Fathorrasjid ditangkap dan dihukum atas keterlibatannya dalam skandal dan tindakan korupsi P2SEM. Namun pasca penangkapan itu pengusutan dan penuntasan kasus P2SEM seakan terhenti.
Sampai akhirnya Ketua DPRD Jawa Timur periode 2004-2009 tersebut meninggal dunia tahun 2017. Lalu pada November 2017, Kejati Jatim juga berhasil menangkap terpidana kasus korupsi P2SEM, dr Bagoes Soetjipto yang kabur ke Malaysia selama enam tahun. “KPK menyebutnya sebagai Mega Korupsi di Jatim,” ujar Basuki.
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, pihaknya sudah bergerak dan masih melakukan penyelidikan. Terkait berapa banyak saksi yang sudah dimintai keterangan, mantan Kepala Kejari Surabaya ini menolak membeberkan."Kami sudah bergerak dan saat ini masih melakukan penyelidikan dan belum bisa kami bisa kami sampaikan,” katanya.
(wib)
Explore More