Pemkot Padang Raih Predikat Sangat Baik dari Kemenpan RB
Jum'at, 26 Januari 2018 - 08:40 WIB
Pemkot Padang Raih Predikat Sangat Baik dari Kemenpan RB
A
A
A
BATAM - Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas kesuksesan meraih prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan predikat nilai "BB" atau kategori sangat baik.
Penghargaan penting tersebut diserahkan Menpan RB Asman Abnur yang diterima Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Wilayah I di Hotel Radisson Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/1/2018). Wilayah I diketahui, meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumatra termasuk Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Asman Abnur mengatakan, LHE-AKIP ini diberikan menyusul evaluasi yang telah dilakukan pada 2017. Evaluasi tersebut berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Kami pasang target kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2015 sampai 2017 mulai dominan di C dan bahkan ada yang D, maka pada 2017 minimal harus C dan harus terus ditingkatkan menjadi B dan terus menjadi A. Karena jiikalau ada daerah yang mendapatkan nilai C, saya katakan kepala daerahnya sudah gagal," kata menteri.
Asman menekankan, memang begitu pentingnya perbaikan pelayanan birokrasi agar bisa memberikan manfaat yang maksimal. Sebab pelayanan birokrasi tolak ukurnya adalah capaian kinerja yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan capaian birokrasi itu bisa diraih jika aparatur pemerintah telah menerapkan SAKIP dengan baik.
“Meski AKIP menjadi tolak ukur utama, keberhasilan lain yang sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemerintah adalah kinerja aparatur birokrasi. Karena sebagai penyelenggara negara, aparatur wajib mengedepankan kinerja yang maksimal. Untuk itu selamat bagi provinsi, kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai SAKIP di 2017. Semoga 2018 semakin meningkat lagi," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sendiri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih khususnya kepada jajarannya atas capaian LHE-AKIP bagi Kota Padang di 2017 yang mengalami peningkatan penilaian. Dimana tahun sebelumnya mendapati predikat B sekarang naik menjadi BB atau satu tingkat lagi menembus predikat A.
"Alhamdulillah, Itu artinya komitmen kita bersama telah terbukti dengan adanya perubahan dan perbaikan pada LHE-AKIP. Sebenarnya kita punya keinginan mendapat predikat A pada kesempatan ini. Namun semoga di tahun 2018 Kota Padang akan mendapatkan predikat AA paling kurang A,” tutur Mahyeldi yang juga didaulat menyampaikan presentasi terkait LHE-AKIP, juga visi dan misi dan perkembangan Kota Padang di kesempatan itu.
Selanjutnya katanya lagi, pihaknya perlu melakukan evaluasi-evaluasi khususnya dari para pimpinan OPD terkait untuk meningkatkan AKIP. Di samping itu juga terus berkonsultasi dengan Kemenpan RB terkait apa saja hal yang mesti ditingkatkan lagi ke depan.
“Untuk itu, terimakasih kepada seluruh ASN di OPD terkait yang senantiasa bekerja dengan baik dalam hal ini. Karena memang, kita di Kota Padang berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang semakin baik lagi ke depannya,” tukasnya didampingi Sekda Asnel serta beberapa pimpinan OPD terkait.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri Deputi Reformasi dan Birokrasi Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh bersama para gubernur, walikota dan bupati yang tergabung di wilayah I.
Penghargaan penting tersebut diserahkan Menpan RB Asman Abnur yang diterima Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Wilayah I di Hotel Radisson Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/1/2018). Wilayah I diketahui, meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumatra termasuk Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Asman Abnur mengatakan, LHE-AKIP ini diberikan menyusul evaluasi yang telah dilakukan pada 2017. Evaluasi tersebut berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Kami pasang target kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2015 sampai 2017 mulai dominan di C dan bahkan ada yang D, maka pada 2017 minimal harus C dan harus terus ditingkatkan menjadi B dan terus menjadi A. Karena jiikalau ada daerah yang mendapatkan nilai C, saya katakan kepala daerahnya sudah gagal," kata menteri.
Asman menekankan, memang begitu pentingnya perbaikan pelayanan birokrasi agar bisa memberikan manfaat yang maksimal. Sebab pelayanan birokrasi tolak ukurnya adalah capaian kinerja yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan capaian birokrasi itu bisa diraih jika aparatur pemerintah telah menerapkan SAKIP dengan baik.
“Meski AKIP menjadi tolak ukur utama, keberhasilan lain yang sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemerintah adalah kinerja aparatur birokrasi. Karena sebagai penyelenggara negara, aparatur wajib mengedepankan kinerja yang maksimal. Untuk itu selamat bagi provinsi, kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai SAKIP di 2017. Semoga 2018 semakin meningkat lagi," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sendiri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih khususnya kepada jajarannya atas capaian LHE-AKIP bagi Kota Padang di 2017 yang mengalami peningkatan penilaian. Dimana tahun sebelumnya mendapati predikat B sekarang naik menjadi BB atau satu tingkat lagi menembus predikat A.
"Alhamdulillah, Itu artinya komitmen kita bersama telah terbukti dengan adanya perubahan dan perbaikan pada LHE-AKIP. Sebenarnya kita punya keinginan mendapat predikat A pada kesempatan ini. Namun semoga di tahun 2018 Kota Padang akan mendapatkan predikat AA paling kurang A,” tutur Mahyeldi yang juga didaulat menyampaikan presentasi terkait LHE-AKIP, juga visi dan misi dan perkembangan Kota Padang di kesempatan itu.
Selanjutnya katanya lagi, pihaknya perlu melakukan evaluasi-evaluasi khususnya dari para pimpinan OPD terkait untuk meningkatkan AKIP. Di samping itu juga terus berkonsultasi dengan Kemenpan RB terkait apa saja hal yang mesti ditingkatkan lagi ke depan.
“Untuk itu, terimakasih kepada seluruh ASN di OPD terkait yang senantiasa bekerja dengan baik dalam hal ini. Karena memang, kita di Kota Padang berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang semakin baik lagi ke depannya,” tukasnya didampingi Sekda Asnel serta beberapa pimpinan OPD terkait.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri Deputi Reformasi dan Birokrasi Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh bersama para gubernur, walikota dan bupati yang tergabung di wilayah I.
(kri)
