Sandi Uno Berharap Lapangan Kerja dan Pendidikan Berkualitas Dapat Tercipta
Kamis, 25 Januari 2018 - 06:19 WIB
Sandi Uno Berharap Lapangan Kerja dan Pendidikan Berkualitas Dapat Tercipta
A
A
A
JAKARTA - Kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno ramai dibicarakan. Pendidikan, lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan hidup murah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama pasangan Anies-Sandi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, kinerja 100 hari menjadi pemimpin DKI bersama Gubernur Anies masih terlalu dini untuk dinilai. Dia pun menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.
Terpenting dia bersama Gubernur Anies bersyukur dukungan dari masyarakat terus mengalir. "Masih banyak PR kita. Harapannya lapangan kerja tercipta. Pendidikan seperti hari ini bisa lebih tuntas dan berkualitas. Dan kita ingin keterjangkauan harga-harga dan biaya hidup yang ada di DKI," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2018 kemarin.
Sandiaga menjelaskan, salah satu program unggulan yang telah dilakukan sejak awal kepemimpinannya yaitu program OK OCE. Sejak tiga bulan terakhir, lanjut dia, anggota OK OCE sudah mendekati 5.000 anggota, di mana fokusnya setiap kecamatan dihadirkan OK OCE. ( Baca: 100 Hari Pimpin Jakarta, Anies-Sandi Lakukan Tiga Hal Besar )
Sandi berharap pada tahun pertama kepemimpinannya di 2018 ini bisa mencapai angka target yaitu, sebanyak 40-50.000 pelaku ekonomi baru yang lahir dengan mengikuti gerakan OK OCE. "Yang ikut kita bantu pelatihan, pendampingan, pemasaran, kita bantu perizinannnya, kita bantu pelaporan keuangan mereka dan akhirnya kita diujung, di P7 itu kita bantu untuk akses mereka terhadap permodalan," ungkapnya.
Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta pun mengamati 100 hari kinerja kepemimpinan Anies-Sandi. Fraksi partai PDI Perjuangan yang memiliki kursi paling banyak hingga 22 kursi menjadi fraksi yang kritis terhadap kinerja 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi.( Baca: 100 Hari Kerja, Anies-Sandi Tunaikan Janji Kampanye )
Sedikitnya ada 11 poin kritisi yang diantaranya yaitu, pernyataan ‘Pribumi”; membuka kawasan Monas untuk kegiatan umum; pagar pembatas Monas dicopot; jumlah TGUPP yang fantastis; penataan pasar Tanah Abang; pascaputusan MA tentang pencabutan aturan larangan motor; rusunami berkonsep rumah DP Rp0; OK Otrip diterapkan setengah hati; becak dioperasikan lagi; pencabutan HGB pulau reklamasi dan OK OCE tak berpihak pada pelaku UMKM.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, sebagai mitra eksekutif, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan. Artinya, kritik terhadap 11 poin itu demi membangun Jakarta menjadi lebih baik, bukan masalah suka tidak suka.
Pras mengaku tengah menyampaikan langsung kepada Anies pada saat pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) beberapa waktu lalu. Di mana, ada beberapa kebijakan yang sudah baik tetapi diubah hingga berujung kepada Jakarta lebih semrawut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, kinerja 100 hari menjadi pemimpin DKI bersama Gubernur Anies masih terlalu dini untuk dinilai. Dia pun menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.
Terpenting dia bersama Gubernur Anies bersyukur dukungan dari masyarakat terus mengalir. "Masih banyak PR kita. Harapannya lapangan kerja tercipta. Pendidikan seperti hari ini bisa lebih tuntas dan berkualitas. Dan kita ingin keterjangkauan harga-harga dan biaya hidup yang ada di DKI," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2018 kemarin.
Sandiaga menjelaskan, salah satu program unggulan yang telah dilakukan sejak awal kepemimpinannya yaitu program OK OCE. Sejak tiga bulan terakhir, lanjut dia, anggota OK OCE sudah mendekati 5.000 anggota, di mana fokusnya setiap kecamatan dihadirkan OK OCE. ( Baca: 100 Hari Pimpin Jakarta, Anies-Sandi Lakukan Tiga Hal Besar )
Sandi berharap pada tahun pertama kepemimpinannya di 2018 ini bisa mencapai angka target yaitu, sebanyak 40-50.000 pelaku ekonomi baru yang lahir dengan mengikuti gerakan OK OCE. "Yang ikut kita bantu pelatihan, pendampingan, pemasaran, kita bantu perizinannnya, kita bantu pelaporan keuangan mereka dan akhirnya kita diujung, di P7 itu kita bantu untuk akses mereka terhadap permodalan," ungkapnya.
Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta pun mengamati 100 hari kinerja kepemimpinan Anies-Sandi. Fraksi partai PDI Perjuangan yang memiliki kursi paling banyak hingga 22 kursi menjadi fraksi yang kritis terhadap kinerja 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi.( Baca: 100 Hari Kerja, Anies-Sandi Tunaikan Janji Kampanye )
Sedikitnya ada 11 poin kritisi yang diantaranya yaitu, pernyataan ‘Pribumi”; membuka kawasan Monas untuk kegiatan umum; pagar pembatas Monas dicopot; jumlah TGUPP yang fantastis; penataan pasar Tanah Abang; pascaputusan MA tentang pencabutan aturan larangan motor; rusunami berkonsep rumah DP Rp0; OK Otrip diterapkan setengah hati; becak dioperasikan lagi; pencabutan HGB pulau reklamasi dan OK OCE tak berpihak pada pelaku UMKM.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, sebagai mitra eksekutif, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan. Artinya, kritik terhadap 11 poin itu demi membangun Jakarta menjadi lebih baik, bukan masalah suka tidak suka.
Pras mengaku tengah menyampaikan langsung kepada Anies pada saat pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) beberapa waktu lalu. Di mana, ada beberapa kebijakan yang sudah baik tetapi diubah hingga berujung kepada Jakarta lebih semrawut.
(whb)
