Pemilih Terbanyak, Pengamanan Pilkada Bogor Dibagi Empat Pola
Selasa, 16 Januari 2018 - 12:32 WIB
Pemilih Terbanyak, Pengamanan Pilkada Bogor Dibagi Empat Pola
A
A
A
SEBANYAK 3,3 juta warga Kabupaten Bogor yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) dipastikan bakal menggunakan hak pilihnya di pilkada serentak 7 Juni mendatang.
Dengan jumlah DPT itu, diketahui Kabupaten Bogor sebagai daerah paling banyak pemilihnya dari 171 wilayah di Indonesia yang menggelar pilkada tahun ini. Alhasil, Bogor kerap disebut sebagai barometer penyelenggaraan pilkada.
Lalu, seperti apa aparat kepolisian melakukan pengamanan dengan jumlah pemilih terbanyak yang tentunya tingkat kerawanan juga begitu tinggi? Berikut petikan wawancara wartawan KORAN SINDO Haryudi dengan Kapolres Bogor AKBP Andi Muhammad Dicky Pastika Gading.
Pola pengamanan khusus seperti apa yang dilakukan kepolisian untuk menjaga keamanan wilayah Kabupaten Bogor agar selama pilkada digelar tetap aman, lancar, sukses, dan kondusif?
Sesuai dengan nama sandi atau tema dari gelar pasukan yang kami lakukan belum lama ini, dalam rangka persiapan pengamanan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bogor (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /Gubernur dan Wakil Gubernur), yaitu Operasi Mantap Praja. Itu adalah bentuk pengamanan khusus. Terkait dengan DPT yang mencapai 3,3 juta, itu tentu tempat pemungutan suara (TPS)-nya juga lebih banyak, yakni tujuh ribuan sehingga harus ada pola pengamanan saat pengambilan atau pemungutan suara.
Lalu, pola pengamanan seperti apa yang akan diterapkan, khususnya di daerah atau lokasi rawan gangguan?
Polanya yaitu menyesuaikan dengan rasio jumlah anggota yang akan dikerahkan. Alhsil, kami bisa memetakan jumlah anggota yang ditempatkan ada berapa. Mana yang rawan dan tidaknya. Baik itu melihat sejarah, apakah pernah terjadi konflik sebelumnya, saat itu pula kami akan menentukan jumlah personel. Apakah perlu tambahan atau tidak. Yang jelas, polanya dibagi empat terkait dengan kerawanan dari satu daerah.
Momen atau tahapan pilkada apa saja yang perlu diantisipasi dan membutuhkan banyak personel?
Dengan menerapkan pola kerawanan itu, baru bisa diketahui berapa sisa personel yang dibutuhkan saat penyelenggaraan pilkada, baik tahapan saat pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan suara. Tentunya, Kabupaten Bogor yang memiliki demografi wilayah cukup luas, area sebaran tempat kampanyenya juga relatif lebih banyak. Sebab, secara umum semua wilayah yang ada di Kabupaten Bogor memiliki tingkat kerawanan beragam. Tapi, kami sudah lakukan berbagai upaya preventif dan persuasif untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.
Berapa personel yang dikerahkan Polres Bogor dan tambahan dari luar atau gabungan (TNI, Polri, Pemkab Bogor)?
Personel tambahan itu biasanya kami minta dan didatangkan BKO dari Polda Jawa Barat saat dibutuhkan. Jumlah personel dari Polres Bogor saja seluruhnya kami kerahkan 1.949 personel. Semuanya saat pilkada ini anggota Polres Bogor harus kerja. Lalu, bila kurang, kami minta personel tambahan. Untuk saat ini, meski tahapan pilkada sudah dimulai, kami belum membutuhkan tambahan. Sementara TNI, termasuk batalion yang ada seperti Paskhas AU, Kopassus, Kostrad, juga kami libatkan semaksimal mungkin untuk ikut mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Bogor ini.
Apakah ada pengamanan khusus juga bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang saat ini diketahui sudah ada lima pasangan calon?
Kami menempatkan dua personel, masing-masing calon dijaga dua orang. Jadi, selain memetakan wilayah maupun momen yang rawan ricuh mulai dari masa kampanye, distribusi logistik pilkada, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor maupun pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, kami juga melakukan pengamanan terhadap masing-masing pasangan calon.
Untuk mengantisipasi, apakah ada imbauan untuk masyarakat Kabupaten Bogor, baik para pendukung pasangan calon maupun partai politik dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor?
Sejak tahun lalu, Muspika dan Muspida Kabupaten Bogor sudah melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi pilkada damai dan antikampanye hitam. Nanti setelah penetapan pasangan calon, kami akan melakukan deklarasi damai di ajang Pilkada Serentak. Kami juga mengimbau untuk menjaga wilayah Kabupaten Bogor ini. Karena Bogor ini milik kita bersama, baik menjaga suasana kondusif supaya kita bisa beraktivitas dengan tenang, aman, dan damai.
Jangan sampai kita terpecah belah atau berkonflik hanya karena momen lima tahunan ini, karena pada dasarnya kita saudara. Jadi, kami imbau kepada masyarakat tidak usah terlalu militan atau fanatik. Sebab, untuk pemimpin di Kabupaten Bogor itu sebetulnya sudah ada, sudah tercatat di lauhulmahfudz.
Dengan jumlah DPT itu, diketahui Kabupaten Bogor sebagai daerah paling banyak pemilihnya dari 171 wilayah di Indonesia yang menggelar pilkada tahun ini. Alhasil, Bogor kerap disebut sebagai barometer penyelenggaraan pilkada.
Lalu, seperti apa aparat kepolisian melakukan pengamanan dengan jumlah pemilih terbanyak yang tentunya tingkat kerawanan juga begitu tinggi? Berikut petikan wawancara wartawan KORAN SINDO Haryudi dengan Kapolres Bogor AKBP Andi Muhammad Dicky Pastika Gading.
Pola pengamanan khusus seperti apa yang dilakukan kepolisian untuk menjaga keamanan wilayah Kabupaten Bogor agar selama pilkada digelar tetap aman, lancar, sukses, dan kondusif?
Sesuai dengan nama sandi atau tema dari gelar pasukan yang kami lakukan belum lama ini, dalam rangka persiapan pengamanan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bogor (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /Gubernur dan Wakil Gubernur), yaitu Operasi Mantap Praja. Itu adalah bentuk pengamanan khusus. Terkait dengan DPT yang mencapai 3,3 juta, itu tentu tempat pemungutan suara (TPS)-nya juga lebih banyak, yakni tujuh ribuan sehingga harus ada pola pengamanan saat pengambilan atau pemungutan suara.
Lalu, pola pengamanan seperti apa yang akan diterapkan, khususnya di daerah atau lokasi rawan gangguan?
Polanya yaitu menyesuaikan dengan rasio jumlah anggota yang akan dikerahkan. Alhsil, kami bisa memetakan jumlah anggota yang ditempatkan ada berapa. Mana yang rawan dan tidaknya. Baik itu melihat sejarah, apakah pernah terjadi konflik sebelumnya, saat itu pula kami akan menentukan jumlah personel. Apakah perlu tambahan atau tidak. Yang jelas, polanya dibagi empat terkait dengan kerawanan dari satu daerah.
Momen atau tahapan pilkada apa saja yang perlu diantisipasi dan membutuhkan banyak personel?
Dengan menerapkan pola kerawanan itu, baru bisa diketahui berapa sisa personel yang dibutuhkan saat penyelenggaraan pilkada, baik tahapan saat pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan suara. Tentunya, Kabupaten Bogor yang memiliki demografi wilayah cukup luas, area sebaran tempat kampanyenya juga relatif lebih banyak. Sebab, secara umum semua wilayah yang ada di Kabupaten Bogor memiliki tingkat kerawanan beragam. Tapi, kami sudah lakukan berbagai upaya preventif dan persuasif untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.
Berapa personel yang dikerahkan Polres Bogor dan tambahan dari luar atau gabungan (TNI, Polri, Pemkab Bogor)?
Personel tambahan itu biasanya kami minta dan didatangkan BKO dari Polda Jawa Barat saat dibutuhkan. Jumlah personel dari Polres Bogor saja seluruhnya kami kerahkan 1.949 personel. Semuanya saat pilkada ini anggota Polres Bogor harus kerja. Lalu, bila kurang, kami minta personel tambahan. Untuk saat ini, meski tahapan pilkada sudah dimulai, kami belum membutuhkan tambahan. Sementara TNI, termasuk batalion yang ada seperti Paskhas AU, Kopassus, Kostrad, juga kami libatkan semaksimal mungkin untuk ikut mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Bogor ini.
Apakah ada pengamanan khusus juga bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang saat ini diketahui sudah ada lima pasangan calon?
Kami menempatkan dua personel, masing-masing calon dijaga dua orang. Jadi, selain memetakan wilayah maupun momen yang rawan ricuh mulai dari masa kampanye, distribusi logistik pilkada, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor maupun pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, kami juga melakukan pengamanan terhadap masing-masing pasangan calon.
Untuk mengantisipasi, apakah ada imbauan untuk masyarakat Kabupaten Bogor, baik para pendukung pasangan calon maupun partai politik dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor?
Sejak tahun lalu, Muspika dan Muspida Kabupaten Bogor sudah melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi pilkada damai dan antikampanye hitam. Nanti setelah penetapan pasangan calon, kami akan melakukan deklarasi damai di ajang Pilkada Serentak. Kami juga mengimbau untuk menjaga wilayah Kabupaten Bogor ini. Karena Bogor ini milik kita bersama, baik menjaga suasana kondusif supaya kita bisa beraktivitas dengan tenang, aman, dan damai.
Jangan sampai kita terpecah belah atau berkonflik hanya karena momen lima tahunan ini, karena pada dasarnya kita saudara. Jadi, kami imbau kepada masyarakat tidak usah terlalu militan atau fanatik. Sebab, untuk pemimpin di Kabupaten Bogor itu sebetulnya sudah ada, sudah tercatat di lauhulmahfudz.
(nfl)
