MA Kabulkan Gugatan Larangan Sepeda Motor Melintas di Thamrin
Senin, 08 Januari 2018 - 14:18 WIB
MA Kabulkan Gugatan Larangan Sepeda Motor Melintas di Thamrin
A
A
A
JAKARTA - Setelah melalui berbagai persidangan, akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Pengabulan gugatan itu dilakukan MA yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin. "Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon Yuliansah Hamid, Diki Iskandar tersebut," ujarnya seperti dikutip dalam salinan putusan MA, Senin (8/1/2018).
Dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017, majelis hakim menyatakan, Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor itu juga dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat. (Baca: DKI Batal Lakukan Pembatasan Sepeda Motor di Jalan Sudirman )
Dalam putusannya, Irfan menyatakan Pasal 1 dan Pasal 3 Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Baca juga: Cabut Larangan Sepeda Motor di Thamrin, DPRD: Itu Hak Gubernur )
Majelis Hakim Agung juga memerintahkan kepada panitera MA untuk mengirimkan petikan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita negara. "Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta," katanya.
Pergub DKI Nomor 195 tentang larangan sepeda motor tersebut ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pengabulan gugatan itu dilakukan MA yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin. "Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon Yuliansah Hamid, Diki Iskandar tersebut," ujarnya seperti dikutip dalam salinan putusan MA, Senin (8/1/2018).
Dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017, majelis hakim menyatakan, Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor itu juga dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat. (Baca: DKI Batal Lakukan Pembatasan Sepeda Motor di Jalan Sudirman )
Dalam putusannya, Irfan menyatakan Pasal 1 dan Pasal 3 Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Baca juga: Cabut Larangan Sepeda Motor di Thamrin, DPRD: Itu Hak Gubernur )
Majelis Hakim Agung juga memerintahkan kepada panitera MA untuk mengirimkan petikan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita negara. "Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta," katanya.
Pergub DKI Nomor 195 tentang larangan sepeda motor tersebut ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
(ysw)
